Tekan Angka Karhutla Kurangi Emisi Karbon

TRUSTNEWS.ID,. - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk terus mengantisipasi ancaman karhutla di Indonesia agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Secara khusus di tahun 2023 ini, iklim di Indonesia lebih kering dibandingkan tiga tahun belakangan. Tercatat daerah yang rawan kebakaran di Sumatera ada Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Tengah, Kalbar, dan Kalsel, ada juga di Sulawesi, ada 11 provinsi yang rawan. Karena aspek iklimnya, kondisi lapangannya, misalnya Riau mengalami kemarau yang dipengaruhi iklim daratan asia. Atau intensitas pembangunan disana, banyaknya interaksi antara manusia dan alam.

"Karhutla tidak bisa berdiri sendiri bila bicara penyebabnya. semua bisa jadi penyebabnya," ujar Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. "Keberadaan Indonesia yang berada di daerah rawan bencana geo-hidrometeorologis yang dipengaruhi iklim, cuaca dan geologis. Secara alam karena di ruang lingkup ring of fire, banyak gunung Merapi, kebakaran bisa saja karena muntahan lava dari gunung Merapi," ungkapnya.

Selain alam, lanjutnya, Karhutla juga disebabkan adanya aktivitas manusia. Di Indonesia penyebab kebakaran hutan dan lahan 90 persen karena faktor manusia. Salah satunya kegiatan pembukaan lahan atau land clearing.

"Masih banyak yang menggunakan cara dengan membakar hutan. Pembakaran sekam menjadi pupuk. Atau berkendaraan, tidak menjaga lahan gambut, memang manusia menjadi faktor utama," ucapnya.

Hanya saja, menurutnya, laju kasus terjadi karhutla di Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 terpantau menurun signifikan. Dalam rekapitulasi data SIPONGI KLHK, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektare (Ha) di tahun 2019. Angka itu kian menurun pada tahun 2022 menjadi 204.894 hektare.

"Kita perlu mengubah cara berfikir, sudah mulai terjadi misal di karhutla. Dulu paradigmanya memadamkan api, sekarang mencegah kebakaran. Dulu Karhutla itu tugasnya KLHK, sekarang TNI, Polri, Pemda, BNPB dan masyarakat menjadi bagian perlindungan hutan," ujarnya

"Kalau ada hutan atau lahan yang terbakar kita ada early warning di hp dan bisa melihat hotspot dimana. Begitu ada indikasi hotspot, teman-teman di lapangan akan langsung memeriksa. Di sektor lain, kita sudah tidak membakar sampah. Nah ini perubahan yang memerlukan literasi, edukasi SDM, lalu fasilitasi, perlu dana, teknologi. Perubahan itu memerlukan transisi," paparnya.

Terkait keterlibatan masyarakat, Laksmi mengungkap, partisipasi aktif dari masyarakat (tergabung dalam Masyarakat Peduli Api/ MAP) berhasil membantu pemerintah menekan angka kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Indonesia.

Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

Hal ini selaras dengan Peraturan Direktorat Jenderal PPI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan pembinaan MPA, yang memprioritaskan kelompok tersebut hadir pada daerah yang rawan terjadi karhutla.

Untuk memperkuat keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian karhutla, KLHK memberikan MPA pelatihan melalui materi-materi dasar pengendalian karhutla dan alternatif pengolahan limbah pembukaan lahan tanpa bakar.

Laksmi menyebut bahwa pemberdayaan masyarakat juga terus diperkuat, sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Setelah dibekali, mereka akan dilibatkan dalam aksi patroli terpadu pencegahan karhutla bersama personil dari Manggala Agni, TNI/Polri, dinas atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) terkait.

"Selama bergabung dalam aksi patroli, MAP memiliki sejumlah tugas harian yang di antaranya adalah melakukan pemantauan kawasan sekitar seperti memantau sumber air, kedalaman gambut, penumpukan bahan bakar, pemantauan cuaca hingga aktivitas masyarakat yang berisiko menyebabkan karhutla," jelasnya. Kemudian menyosialisasikan dampak dan bahaya karhutla kepada warga yang tinggal di daerah setempat sambil melakukan penyuluhan bersama personil lainnya.

Tugas berikutnya melakukan pengecekan lapangan apabila terdeteksi muncul titik api di wilayah kerja, hingga melakukan pemadaman dini apabila terjadi kebakaran dan meminta bantuan posko Daops setempat bila membutuhkan dukungan dalam mengatasi karhutla.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” pungkasnya.