Digandeng KPPN MAN 6 TASIKMALAYA TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) gencar mensosialisasikan penyelenggaraan Pelaporan Capaian Output Dan Reformulasi IKPA serta Aplikasi Sakti Web kepada satuan kerja dan mitra kerja KPPN. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk menyampaikan dan menyamakan persepsi atas kewajiban satuan kerja atas kewajiban pelaporan output tahun anggaran 2021 serta overview modul pelaksanaan aplikasi Sakti kepada satuan kerja mereka.

Pelaporan data capaian output tahun 2021 dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Pelaporan data capaian output juga merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Pelaporan data capaian output ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dimana masyarakat akan mengetahui hasil dari penggunaan dana APBN berupa output yang dicapai oleh Kementerian/Lembaga. Sebagai contoh adalah output siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah Madrasah. Jika pada suatu Madrasah terdapat target 200 siswa penerima BOS maka Madrasah tersebut wajib menyampaikan data penerima BOS setiap bulannya kepada KPPN. Hal ini dilakukan agar Madrasah dapat benar-benar merealisasikan anggaran BOS sesuai dengan target yang ditentukan sampai dengan akhir tahun yaitu 200 siswa.

Jika ternyata pada akhir tahun target tersebut tidak tercapai, maka Madrasah tersebut harus menyampaikan alasan mengapa target tersebut tidak tercapai.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan baik dari sisi internal satuan kerja itu sendiri maupun oleh pihak eksternal seperti Inspektorat Jenderal, BPK atau BPKP.

Untuk mewujudkan program itu berjalan sesuai harapan, Madrasah Aliyah Negeri 6 Tasikmalaya menjalin sinergi yang kokoh dengan Satuan Kerja (Satker) dengan KPPN. Langkahnya melalui kemitraaan yang tugas utamanya penyerapan realisasi anggaran, baik itu dalam persiapan, prosesing maupun pelaporan/pertanggungjawaban terkait anggaran tersebut.

“Yang menjadikan KPPN itu sendiri sebagai wadah sekaligus mitra yang mampu mempercepat prosesnya, terutama dengan adanya SAKTI yang memungkinkan kami bisa mengajukan proses pencairan dimana saja secara online,” ungkap Kepala Sekolah MAN 6 Tasikmalaya, Eka Mulyana, M.PD.I kepada Trustnews belum lama ini.

Menurutnya, KPPN sangat mendukung proses pengelolaan anggaran, yang kami rasakan (MAN 6 Tasikmalaya) bisa lebih cepat dan intens dalam pencairan / penyerapan anggaran dengan adanya beberapa aplikasi pendukung, seperti SAS, SAIBA, GPP dan SAKTI. Bahkan untuk 2022 mendatang KPPN di seluruh Indonesia memberikan Solusi terbaik dengan meluncurkan SAKTI full modul, yang Alhamdulillah sangat membantu sekali bagi kami dalam proses percepatan realisasi anggaran yang terintegrasi dalam satu aplikasi yang mencakup Perencanaan, Proses/pelaksanaan dan Pelaporan di dalamnya.

Menurut Eka Mulyana Faktor variabel kemudahan akses untuk peningkatan kinerja MAN 6 Tasikmalaya terfokus pada 3 bagian. Pertama, pengelolaan SDM yang benar-benar dibina dan diberikan arahan pelatihan secara berkelanjutan. Selain itu juga sistem ataupun alat yang bisa membantu Tim Satker MAN 6 Tasikmalaya untuk mengakses dan memiliki mobilitas tinggi. Dan ketiga, yang tidak kalah penting adalah Call Center yang mudah dihubungi ketika berkoordinasi.

“Di era pandemic Covid-19 seperti sekarang kami tetap berkoordinasi dalam lingkup intern maupun ekternal. Karena semua elemen ini yang harus kami rangkul agar kelangsungan pendidikan khususnya di MAN 6 Tasikmalaya tetap terjalin dan kokoh,” ujarnya meyakinkan.

Guna terlaksananya transparansi dan akuntabilitas terkait anggaran, pihak sekolah, selalu menggadakan bedah DIPA anggaran yang tersusun dan terjadwal ketika pembuatan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah) dengan skala prioritas yang diambil dari kebutuhan akademik tahun berjalan. Akuntabilitas secara resmi terpantau dengan adanya laporan berkala setiap bulannya melalui aplikasi SAS dan SPRINT ke KPPN.

“Semoga proses layanan revisi anggaran bisa dibuka setiap bulan tidak harus menunggu triwulan anggaran agar lebih memudahkan dalam proses penyerapan anggaran,” ujar Eka Mulyana penuh harap. (TN)