PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) MENJANGKAU HINGGA KE WILAYAH PELOSOK

Sinergitas yang dijalin BPR BKK Purwodadi (Perseroda) dengan pemerintah kabupaten terjalin dengan erat. Keduanya saling mendukung dan mengisi satu sama lain akan fungsi dan tanggungjawabnya dalam memajukan wilayah kabupaten. Berbagai program untuk memajukan daerah yang datang dari Pemkab selalu disambut positif pihak BPR BKK Purwodadi.

Keharmonisan jalinan ini, tidak hanya bertengger di level atas tetapi juga di tingkat bawah, seperti dengan dinas perdangan, koperasi pertanian dan lainnya. Dan kebetulan untuk di wilayah Jawa Tengah hanya dua kabupaten yang BPR nya masih dipercaya untuk menyalurkan dana desa. Selain dua kabupaten ini, penyaluran dana desa sudah dialihkan ke Bank Jateng.

“Alhamdulillah Ibu Bupati masih memberikan kepercayaan kepada BPR untuk menyalurkan dana desa. Masih dipercaya untuk single account dana desa. Dana desa tetap turun ke Bank Jateng, kemudian dialihkan ke BPR BKK Purwodadi,” kata Anita Fitriani Yusuf, SE, Direktur Utama PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) kepada Trustnews menjelaskan.

PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) sebelum menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan lembaga keuangan non Bank yang bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK). Berdiri pada tahun 1970 dimana kondisi perekonomian pada saat itu dapat dikatakan memprihatinkan, dan masyarakat pada umumnya kekurangan modal untuk kegiatan usahanya. Sementara itu lembaga-lembaga keuangan yang ada pada umumnya berlokasi di kota-kota yang jauh dari jangkauan penduduk yang sebagian besar berdomisili di pedesaan.

Pada 8 Oktober 1991, Badan Kredit Kecamatan Purwodadi mendapat persetujuan Menteri Keuangan KEP-346/KM.13/1991 sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan tujuan untuk mendekatkan pemodalan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabu- paten Grobogan dan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menjalankan usahanya PD BPR BKK yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak 18 BKK, merupakan unit yang terpisah satu dengan yang lain sehingga persaingan antar BKK kerap terjadi di dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Dengan pertimbangan tersebut PD BPR BKK yang ada di kabupaten Grobogan melakukan penggabungan usaha atau merger.

Pada 21 Oktober 2005, sesuai dengan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/7/KEP.Dp G/2005 tentang ijin penggabungan usaha serta keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 503/68/2005 tentang persetujuan izin penggabungan usaha, sebanyak 18 PD BPR BKK se-Kabupaten Grobogan.

“Kami memiliki beberapa kelebihan pelayanan. Kami hadir di setiap kecamatan dan memiliki 18 kantor cabang, 7 kantor kas dan 4 mobil kas keliling. Sehingga kelebihan ini kami mampu menjangkau hingga ke wilayah pelosok. Inilah yang menjadi modal kekuatan kami,” ungkap Anita Fitriani Yusuf.

Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan, penyaluran dana desa masih dipercayakan kepada BPR Purwodadi. Peran yang ditunjukkan BPR BKK Purwodadi dalam membantu pelaku UMKM di masa pandemi COVID 19, juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Dalam situasi yang serba sulit perusahaan ‘plat merah’ ini memberikan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM yang benar-benar terdampak. Kemudian juga mengupayakan subsidi bunga.

Bahkan di tahun 2021 Bank milik daerah ini turut andil dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digaungkan pemerintah pusat, yang terbukti dengan digelontorkannya dana sebesar Rp400 juta sekian dari pemerintah sebagai subsidi nasabah UMKM yang terdampak Covid-19. “Kita juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang kesulitan membayar angsuran pinjaman,” tambahnya.

Tidak berhenti disitu, menurut Anita Fitriani Yusuf, pihaknya juga bersinergi dengan Dinas Pertanian Kabupaten dan sejumlah pihak terkait lainnya ketika harga bawang anjlok. Upaya ini membuahkan hasil yang sangat baik, terutama bisa menyelematkan nasib petani bawang yang terancam gulung tikar.

Untuk melengkapi kekuatan ini BPR BKK Purwodadi juga mengembangkan inovasi dan teknologi. Mereka mengedepankan program permohonan kredit secara online melalui progran bertajuk Si Peka. Bahkan, Bank daerah ini juga sudah house to house dengan Bank Jateng untuk mewujudkan anjungan tunai mandiri (ATM) hingga ke wilayah pelosok.

Dengan Bank BRI, lanjut Anita Fitriani Yusuf, juga sudah menjalin kerjasama untuk membuka virtual account. “Dari IT kami juga sudah mengcreate untuk membuat program sejenis mobile bangking. Kebetulan kami nggak pakai vendor, cukup menggunakan IT internal, jadi biayanya relatif lebih murah,” ungkapnya bangga. (TN)