Alokasikan Rp493,5 Triliun, Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

TRUSTNEWS.ID,. - Ditengah ketidakpastian global saat ini yang berdampak pada kenaikan harga pangan pokok yang mengancam daya beli masyarakat, upaya responsif yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menguatkan daya beli masyarakat.

Sekaligus berupaya memastikan ketepatan sasaran agar yang menerima adalah penduduk Indonesia dalam kondisi rentan miskin-miskin-miskin ekstrem. Untuk memastikan ketepatan sasaran terutama kelompok miskin ektrem acuan data yang digunakan adalah P3KE sesuai dengan Inpres no 4 Tahun 2022.

Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik dalam rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, maupun perlindungan sosial.

“Kebijakan ini bukan hanya ditujukan bagi orang miskin, namun juga untuk penduduk yang rentan guna mengurangi beban pengeluaran mereka melalui skema bantuan sosial dan jaminan sosial” ujar Nunung Nuryartono kepada TrustNews.

“Keseluruhan kebijakan yang diimplementasikan, diupayakan mempertimbangkan kebutuhan khusus bagi kelompok rentan diantaranya penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah juga terus membuka kesempatan lebar untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan sosial baik dari kolaborasi dari pemerintah pusat, pemda, swasta melalui CSR, media, perguruan tinggi hingga lembaga non pemerintah. Lebih lanjut dijelaskannya, pada tahun 2023, anggaran Perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial, jaminan sosial mencapai Rp443,4 triliun dialokasikan di masing-masing K/L sesuai penugasannya.

Adapun pada RABPN tahun anggaran 2024, anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp493,5 triliun. “Anggaran perlinsos meningkat pada tahun 2024 daripada tahun 2023 dan akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan,” ujarnya.

“Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan Non-K/L,” tambahnya. Menurutnya, indikator adanya perbaikan kesejahteraan sosial adalah adanya penurunan kemiskinan. Di akhir masa pemerintahan periode 2020-2024, alhamdulillah indikatornya menunjukkan penurunan yang artinya terjadi peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam rilis BPS tanggal 17 Juli 2023 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.

“Terhadap penduduk yang miskin ekstrem ditargetkan 0% di 2024. Posisinya juga mengalami penurunan. Kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 sebesar 1,12% berhasil turun sebesar 0,62 persen poin dari September 2022 dan turun sebesar 0,92 persen poin dari Maret 2022,” ujarnya.

Trend penurunan kemiskinan tersebut, menurutnya, menunjukkan indikator positif bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Artinya kolaborasi berbagai pihak untuk komplementaritas dan konvergensi program dalam peningkatan kesejahteraan sosial berhasil meningkatkan kesejahteraan meski adanya ketidakpastian ekonomi global (geopolitik dan efek climate change (El- Nino)

Adapun anggaran perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp156,1 triliun yang dialokasikan di beberapa kementerian.

Diantaranya, Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, BPNT bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,4 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 53,8 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang.

Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

Kemendikbudristek dan Kemenag untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,8 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa dan BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana.

Sementara, anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp326,8 triliun antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 Kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta debitur Selain melalui Belanja Pemerintah Pusat, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah.

“Anggaran Perlinsos melalui TKD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp10,6 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM,” pungkasnya.