Tumbuh 4,93% di Triwulan III, Prospek Ekonomi Jakarta Terjaga Optimis

TRUSTNEWS.ID,. - Prospek ekonomi Jakarta jangka pendek masih terjaga optimis. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta yang mencapai 4,93% (yoy) pada triwulan III. Selain itu, menjelang akhir tahun 2024 ini, indeks konsumsi dan produksi juga tetap berada di area optimis. Tingkat inflasi yang masih berada di rentang target sasaran menunjukkan aktivitas ekonomi yang masih dalam kendali. Kondisi ini juga didukung dengan kebijakan fiskal APBN dan APBD yang memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta salah satunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 84,15 (level sangat tinggi) . Perkembangan kondisi perekonomian DKI Jakarta ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling dalam Press Conference ALCo Regional DKI Jakarta EdisiOktober, Kamis, 28 November 2024.

Kinerja pendapatan negara di bidang perpajakan, bea cukai, dan PNBP terpantau masih on track. Hal ini disampaikan oleh narasumber dari Kemenkeu Satu yakni Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Yari Yuhariprasetia, Kepala Bidang Perbendaharaan KPU Bea Cukai Tanjung Priok, Andi Hermawan, serta Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN DKI Jakarta, Setiawan Suryowidodo.

1. Ekonomi Jakarta pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,93% (yoy) dan tumbuh 0,23% (q-to-q). Jakarta konsisten menyumbang porsi terbesar perekonomian nasional sebesar 16,53% disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Barat.

2. Sampai dengan akhir Oktober 2024 Jakarta mengalami inflasi 1,58% (yoy), turun 0,12 poin dari Bulan September 2024. Andil inflasi tertinggi disumbang oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya utamanya akibat kenaikan harga emas perhiasan yang sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas global. Kenaikan harga emas perhiasan ini karena masih dinamisnya kondisi geopolitik dunia. Adapun kelompok makanan dan minuman masih mengalami inflasi dengan andil 0,03% karena kenaikan harga daging ayam ras.

3. Sampai dengan 31 Oktober 2024, perkembangan indikator konsumsi dan produksi masih terjaga di level optimis (>100). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta tercatat di level 135,5. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada di level 122,38, lebih tinggi dari IKE nasional yang tercatat di level 109,88. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) DKI Jakarta masih berada di zona optimis pada level 148,57, lebih tinggi dari IEK nasional di level 132,36.

4. Kinerja APBN Regional DKI Jakarta sampai 31 Oktober 2024 tetap resilient dengan realisasi pendapatan mencapai Rp1.432,79 T (92,61% dari target), sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.456,51 T (84,33% dari pagu).

5. Pendapatan Negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.432,79 T atau 92,61% dari target, termoderasi tipis 0,95% (yoy).

• Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai 1.072,37 T atau 88,87% dari target. Penerimaan pajak secara neto masih terkontraksi 2,29% (yoy), namun terus menunjukkan perbaikan dengan tren kontraksi terus menipis. PPN melanjutkan kinerja positif karena membaiknya kinerja PPN Impor dan PPN lainnya. Selain PPh Pasal 25/29 Badan dan PPN Dalam Negeri, mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada PPh Pasal 21 (21,70%), yang mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai 31 Oktober 2024 sebesar Rp19,38 T atau 69,98% dari target, terkoreksi 0,67% (yoy). Penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan perbaikan s.d Oktober dengan bea keluar mencapai Rp0,18 T atau 178,52%dari  target, tumbuh signifikan 183,68% (yoy) dan penerimaan cukai mencapai Rp0,52 T atau 78,94% dari target, tumbuh 7,08% (yoy). Penerimaan bea masuk mencapai Rp18,68 T atau 69,36% dari target, terkoreksi 1,47% (yoy).
• Kinerja PNBP sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp320,33 T atau 135,75% dari target, termoderasi 2,42% (yoy). Kinerja PNBP ditunjang oleh SDA yang mencapai 92,08 T, PNBP Lainnya sebesar 96,39 T, Bagian Laba BUMN sebesar 76,37 T, dan Pendapatan BLU sebesar 52,21 T.

6. Kinerja Belanja APBN Regional DKI Jakarta sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp1.456,51 T atau 84,33% dari pagu, tumbuh 16,70% (yoy). Belanja K/L sampai dengan akhir Oktober sebesar Rp541,23 T atau 80,04% dari pagu, tumbuh 25,49% (yoy) salah satunya dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp902,10 T atau 87,55% dari pagu, naik 12,29% (yoy).

7. Manfaat langsung belanja pemerintah pusat kepada masyarakat mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan mitigasi perubahan iklim.

• Realisasi belanja K/L untuk pendidikan mencapai Rp69,97 T atau 75,78% dari pagu anggaran APBN, utamanya digunakan untuk bantuan pendidikan kepada 1.074.112 821.256 siswa sekolah serta mahasiswa di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag. Sedangkan realisasi dari TKD mencapai Rp2,98 T atau 92,27% dari pagu, digunakan untuk BOP PAUD 120.493 siswa, BOP Kesetaraan 22.040 siswa, BOS 1.390.655 siswa, dan TPG sejumlah Rp998,88 M.
• Belanja prioritas K/L di bidang kesehatan mencapai Rp57,16 T atau 73,03% dari pagu APBN dengan output di antaranya Pembiayaan JKN/KIS PBU untuk 54,91 juta orang dan JKN/KIS untuk PBI untuk 96,61 juta orang, sarana bidang kesehatan sebanyak 4.678 paket, serta bantuan produk sebanyak 924 paket. Adapun realisasi dari TKD mencapai Rp5,67 M atau 78,77% dari pagu, digunakan untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp5,67 M.
• Anggaran prioritas untuk pembangunan infrastruktur realisasinya mencapai Rp18,56 T atau 59,06% dari pagu APBN, utamanya digunakan untuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, ketahanan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, serta perumahan dan kawasan permukiman. Sementara itu realisasi TKD sebesar Rp0,29 M digunakan untuk pembangunan MRT.
• Sementara itu, anggaran untuk mitigasi perubahan iklim mencapai Rp718,02 M atau 57,55% dari pagu, di antaranya digunakan untuk Program Infrastruktur Konektivitas pada Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut, Pelayanan Transportasi Jabodetabek, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Energi Ketenagalistrikan, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

8. Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD hingga akhir Oktober 2024 telah tersalurkan sebesar Rp13,18 T atau 64,25% dari pagu. Realisasi TKD tersebut digunakan untuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Hibah ke Daerah, dan Insentif Fiskal.

9. Kebijakan Fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program yang dijalankan yakni Penghapusan Kemiskinan Esktrem dengan realisasi Rp125,31 T (77,71% dari pagu APBN); Pengendalian Inflasi sebesar Rp36,18 T (73,19% dari pagu APBN) dan Rp1,31 T (43,48% dari pagu APBD); Penanganan Stunting mencapai Rp20,64 T (74,53% dari pagu APBN); serta Peningkatan Investasi mencapai Rp1,18 T (43,04% dari pagu APBN).

10. Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp53,80 T atau 71,78% dari target, termoderasi 1,65% (yoy). Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 2,64% (yoy) disebabkan kenaikan Pajak Daerah sebesar 1,49% (yoy) utamanya karena kenaikan pada PBBP2, Pajak Restoran dan PKB. Kinerja Retribusi tumbuh positif sebesar 39,34% (yoy), sementara itu Pendapatan dari Lain-lain yang Sah naik sebesar Rp10,68% utamanya didorong oleh kenaikan pendapatan BLUD.

11. Hingga akhir Oktober 2024, kinerja Belanja Daerah DKI Jakarta mencapai Rp44,19 44,29 T atau 58,26% dari pagu, naik 3,72% (yoy). Pertumbuhan tertinggi pada belanja Modal (23,86%), didorong peningkatan belanja Instalasi Pengolahan Sampah, belanja bangunan gedung tempat tinggal dan tempat kerja.

12. Prospek ekonomi regional Jakarta tetap terjaga positif hingga akhir tahun 2024. Kondisi ini turut didukung oleh kinerja APBN regional DKI Jakarta yang tetap resilient dengan antisipasi dan mitigasi risiko yang terus dilakukan. APBD DKI Jakarta juga tetap on track dengan dukungan TKD untuk pemerataan kesejahteraan. Pemerintah juga terus mengoptimalkan sinergi APBN dan APBD untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mempercepat transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.