Pemkab Banjar Terus Tekan Angka Kemiskinan

Martapura, InfoPublik - Bupati Banjar KH Khalilurrahman menyampaikan tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar terhadap Raperda Kabupaten Banjar tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 di Rapat Paripurna (vidcon) Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Martapura, Rabu (08/07/2020).

Sebanyak 7 pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Banjar pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar H Rofiqi telah disampaikan oleh juru bicara fraksi masing-masing. Berkenaan penyampaian pemandangan tersebut, umumnya Fraksi-fraksi DPRD Banjar menyetujui raperda yang disampaiakan serta memberikan apresiasi penuh terhadap Pemkab Banjar atas raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta target pendapatan 1,9 triliun dapat terealisasi 97%.

Namun ada beberapa catatan fraksi, salah satunya pernyataan yang disampaikan oleh fraksi Gerindra terkait angka kemiskinan yang di Kabupaten Banjar masih tinggi, karena itu Pemkab Banjar harus menekan angka kemiskinan.

Selain itu kinerja keuangan perusahaan daerah perlu di tingkatkan sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) imbuh juru bicara fraksi Gerindra.

Terkait pertanyaan tersebut Bupati Banjar KH Khalilurrahman menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan penekanan angka kemiskinan, presentase penduduk miskin, di Kabupaten Banjar sendiri lebih rendah dari presentase penduduk miskin pada Provinsi dan Nasional, hal tersebut menunjukan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banjar lebih sedikit dari Provinsi dan Nasional.

Namun demikian upaya pengentasan kemiskinan tersebut terus selalu diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan pengentasan kemiskinan terhadap penanganan imbas dari covid-19 yang terjadi di daerah.

"Usaha Pemerintah Daerah lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan Pemerintah Daerah," ungkap Bupati Banjar.

Bupati Banjar juga mengungkapkan Pemerintah Daerah berupaya meningkatan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi daerah dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan yang diambil.

"Pemerintah Daerah juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk terus melakukan inovasi dalam pengeloalan perusahan dan pencapian tujuan perusahan, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," terang Guru Khalil sapaan akrab Bupati Banjar H Khalilurrahman.

Bupati Banjar juga menjelaskan sejumlah pembangunan pada bidang infrastuktur, kesehatan dan pendidikan. (MC Kominfo Kab. Banjar/prs)