Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

DAERAH Minggu, 13 Desember 2020 - 20:04 WIB TN

MARTAPURA,- Dalam rangka mengukur kemajuan pengelolaan risiko korupsi dan strategi pengawasan atas masalah korupsi di wilayah Kabupaten Banjar, Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Kabupaten Banjar mengikuti kegiatan sosialisasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi ( IEPK ) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Banjar bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, di Aula Barakat Martapura, Jum’at (11/12) pagi.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Sekda Banjar H.M Hilman tersebut menghadirkan narasumber dari BPPK provinsi Kalsel bidang pengawasan Ngatno.

Dalam pemaparannya Ngatno menyebutkan, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan seseorang atau golongan melakukan tindakan korupsi, diantaranya adanya kesempatan dan kebutuhan. Ia berharap dengan bentuk perhatian pemerintah daerah dan peran serta BPKP dapat meminimalisir pengendalian risiko korupsi di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar.

” Dengan koordinasi dan kolaborasi dari setiap elemen akan menghasilkan IEPK yang baik. Kabupaten Banjar harus punya integritas dengan niat menjadikan wilayahnya bebas dari tindak pidana korupsi,” harapnya.

IEPK merupakan salah satu model pengukuran efektifitas pengendalian korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah serta upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi pada organisasi .

Dihadapan para pimpinan SKPD Sekda Banjar H.M. Hilman mengatakan, bahwa benturan kepentingan merupakan awal dari perbuatan korupsi itu sendiri. Berdasarkan pada beberapa landasan hukum, seperti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi nomor 37 tahun 2012 dan Peraturan Bupati Banjar nomor 29 tahun 2020.

” Dengan dibentuknya landasan hukum dalam penanganan benturan kepentingan diperlukan adanya pengawasan intensif dari pemerintah, berprinsip untuk mengutamakan kepentingan publik serta penguatan integritas dan budaya menolak segala hal yang bisa memicu timbulnya perbuatan nepotisme dan korupsi,” ucapnya.