Jawab Tantangan Kependudukan, Menkominfo: Pengembangan Smart City Jangkau DPSP

Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus mendorong penerapan dan pengembangan kota cerdas melalui Gerakan Menuju Smart City. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, keberadaan smart city di Indonesia akan menjawab tantangan kependudukan yang diproyeksikan pada tahun 2045 sebanyak 82,37% populasi akan hidup di pusat perkotaan. Tahun 2021, Kementerian Kominfo juga mengembangkan smart city menjangkau Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). 

“Ini terjadi urbanisasi, untuk itulah diperlukan strategi pengembangan kota yang akomodatif terhadap perkembangan zaman, dan pengembangan kota cerdas atau smart city melalui Gerakan Menuju Smart City menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh kita bersama, yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo,” ujarnya dalam Indonesia Smart City Conference, Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pameran Smart City, di ICE BSD Tangerang, Selasa (14/12/2021). 

Menteri Johnny menyatakan pengembangan smart city menjadi bagian dari utilisasi teknologi digital dalam pengelolaan kota moderen. Menurutnya, smart city juga merupakan salah satu aktualisasi dari transformasi digital yang inovatif dan solutif. 

“Hal itu dilihat dari tingkat penetrasi internet yang terus meningkat di Indonesia. Penetrasi internet di Indonesia di awal januari 2021 mencapai 73,3% dari jumlah populasi penduduk kita, atau setara dengan 202,7 juta masyarakat pengguna. Maka utilisasi layanan digital secara nasional juga akan terus dan semakin meningkat,” jelasnya. 

Menkominfo mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi digital, termasuk Internet of Things (IoT) dalam membuat terobosan baru atau smart solution. Sejalan dengan arus digitalisasi, hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas serta optimalisasi layanan pada masyarakat. 

“Teknologi Internet of Things akan mengalami perkembangan pesat di tahun 2025, di mana akan terdapat  41,6 M perangkat IoT yang terpasang secara global. Di Indonesia, jumlah perangkat IoT diperkirakan mencapai 400 juta perangkat di tahun 2022, dan akan meningkat menjadi 678 juta perangkat tahun 2025 dengan hadirnya 5G,” ujarnya. 

Menurut Menteri Johnny, nilai pangsa pasar IoT di Indonesia juga akan mengalami peningkatan sebesar dari Rp355 triliun pada tahun 2022 dan mencapai Rp557 triliun di tahun 2025. Selain itu, kedepannya akan terjadi peningkatan volume data yang sangat signifikan.

“Contoh, sebuah smart city atau kota cerdas dengan satu juta penduduk dapat menghasilkan 200 petabyte data setiap harinya,” tandasnya.

Kepada pemerintah daerah, Menkominfo juga memaparkan upaya Pemerintah dalam menghadirkan teknologi 5G di Indonesia sebagai dukungan pengembangan ekosistem IoT di Indonesia. 

“Setelah lebih dari 11 kali testing, 5G sudah rollout di Indonesia, lisensi operasi komersial telah diberikan kepada tiga operator nasional dan saat ini sedang membangun di 9 kota aglomerasi yang tentu akan mendorong dan meningkatkan pemanfaatan IoT,” jelasnya.

Jangkau DPSP

Menteri Johnny menyatakan, pengembangan smart city di Indonesia pada tahun 2021 diperluas menjangkau Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 dan Pemerintah fokus untuk mempercepat pemulihan sektor itu.

“Di mana jumlah wisatawan manca negara mengalami penurunan sebanyak 75 persen di tahun 2020, 12,91 juta pekerja mengalami penurunan jam kerja, dan 939 ribu pekerja kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata,” ujarnya. 

Menurut Menkominfo, pendekatan integrasi kota cerdas ke dalam industri pariwisata akan menjadi mekanisme untuk menumbuhkan resiliensi di tengah disrupsi akibat pandemi Covid-19. 

“Melalui konsep smart city, branding yang memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mengoptimalisasi, mempromosikan kota termasuk lokasi-lokasi wisata,” paparnya. 

Untuk mendorong penerapan dan pengembangan smart city melalui Gerakan Menuju Smart City, Kementerian Kominfo fokus pada enam pilar, yaitu smart governance, smart infrastructure, smart economy, smart living, smart people dan smart environtment.

“Gerakan Menuju Smart City adalah sebuah inisiatif bersama antara Kominfo melalui kolaborasi dengan berbagai elemen dalam mendorong pembangunan berbasis smart city di Indonesia. Dalam gerakan ini, Kementerian Kominfo melakukan proses pembimbingan dan pendampingan kepada pemerintah kota dan kabupaten yang terpilih dalam membuat rencana induk atau master plan pembangunan smart city,” jelas Menteri Johnny.

Menkominfo menjelaskan Gerakan Menuju Smart City telah dimulai sejak tahun 2017. Di tahun 2019 program tersebut telah berhasil memfasilitasi 100 kabupaten dan kota di 23 provinsi dalam menyusun rencana induk atau master plan smart city. 

“Kali ini telah bergabung bersama kita para bupati, para walikota ataupun perwakilan pemerintah daerah dari 100 kota atau kabupaten smart city tersebut,” ujarnya. 

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo setiap tahun secara rutin melakukan evaluasi atas semua program yang telah ditetapkan. Hal itu untuk memastikan semua rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik.

“Di tahun 2021 Kominfo memfasilitasi pengembangan rencana induk smart city untuk daerah sekitar ibu kota negara baru dan kawasan pariwisata prioritas nasional yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Morotai, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat dan Labuan Bajo,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan terdapat 70 kota dan kabupaten yang terlibat dalam pengembangan smart city pada tahun 2021, sedangkan 48 kota dan kabupaten diantaranya menjalani proses bimbingan intensif selama lebih dari empat bulan. 

“Dalam pengembangan smart city diperlukan sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan serta yang akuntabel sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat kita,” tandasnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Johnny G,. Plate didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan; Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif.