Investasi Sosial Jakarta: Sekolah Rakyat untuk Kesetaraan

TRUSTNEWS.ID — Program Sekolah Rakyat (SR), yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025, adalah program pendidikan berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini  sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan berkualitas gratis. Biaya seperti makan, seragam, dan tempat tinggal ditanggung sepenuhnya oleh negara, sehingga meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Sejalan dengan UU Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, peningkatan kualitas SDM merupakan pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, SR berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mempercepat pemerataan akses dan hasil belajar bagi kelompok ekonomi paling rentan, sehingga selaras dengan arsitektur perencanaan pembangunan nasional tersebut.

Sebuah studi akademik yang diterbitkan oleh Air Force Research Institute (2025) menekankan potensi besar program SR sebagai kebijakan strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas, namun studi tersebut juga mengingatkan perlunya keberlanjutan, pengawasan, dan integrasi dengan sistem pendidikan nasional guna menghindari segmentasi sosial.

“Program Sekolah Rakyat adalah investasi sosial yang adil dan kompetitif, bukan sekadar investasi untuk memenuhi jumlah sekolah, melainkan untuk mengoreksi kesenjangan peluang belajar yang nyata dan menjamin hak dasar pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia,” kata Darius Tarigan, Perwakilan Regional Chief Economist (RCE) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta, kepada Trust News. 

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam program SR melalui alokasi anggaran tahun 2025 dan 2026. Kemensos mengelola Rp1.194,23 triliun (2025) dan Rp2,36 triliun (2026) untuk Program Perlindungan Sosial dan Dukungan Manajemen. Sementara KemenPU mengelola Rp8,63 triliun (nasional) dan Rp270,76 miliar (Jakarta) untuk pembangunan SR Permanen multiyears.

Alokasi ini dinilai Darius, menunjukkan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas intervensi sosial berbasis pendidikan, memerangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas manusia menuju Indonesia Emas 2045, tak terkecuali di Pemprov DKI Jakarta. 

Meskipun tingkat kemiskinan di Jakarta rendah, ketimpangan besar antarwilayah tetap ada. Sebagian besar keluarga miskin terkonsentrasi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, daerah padat dengan ruang publik terbatas. Di wilayah ini, akses pendidikan bukan lagi hambatan jarak, melainkan tantangan kemampuan bertahan.

Karena itu, SR masih relevan bagi Jakarta dan secara nasional. Sebab,  program ini, tidak hanya menambah ruang kelas, tetapi menciptakan ruang sosial baru melalui pendekatan boarding (berasrama) bagi anak berisiko tinggi, dan dan day school bagi anak keluarga miskin di sekitar lokasi padat penduduk.

Dukungan Pemprov DKI Jakarta salah satunya ditandai dengan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Terintegrasi di lahan seluas 3.101 meter persegi di Margaguna, Jakarta Selatan. SR ini mengintegrasikan SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan berasrama guna efisiensi pengelolaan dan peningkatan kualitas pendidikan, sebagai bagian dari visi Jakarta menuju Indonesia Emas 2045.

"Sekolah Rakyat adalah intervensi efisien dan adil yang mengoreksi ketimpangan sosial serta menjamin hak dasar warga Jakarta. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan kota yang memanusiakan warganya. Mari dukung, manfaatkan, dan awasi program ini bersama,” pungkasnya. (TN)