OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Percepat Transformasi Digital

Trustnews.Id - Otoritas Jasa Keuangan terus mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor jasa keuangan untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat sehingga mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Percepatan transformasi digital akan didukung upaya peningkatan keamanan data pribadi serta peningkatan literasi keuangan digital yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Giri Tribroto Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), mengatakan kebijakan OJK dalam mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan terfokus pada dua hal strategis.

Pertama, memberikan layanan dan produk yang cepat, murah, dan kompetitif kepada masyarakat. Kedua, memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital.

"Beberapa kebijakan dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan yang telah diterbitkan, di antaranya Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (bankumum dan BPR), Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, Peraturan OJK terkait Bank Digital dan Peraturan terkait kelompok bank berdasarkan modal inti minimum (KBMI) yang tidak dikaitkan dengan persyaratan produk atau layanan bank," ujar Giri Tribroto.

"Hal ini memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital untuk bank berskala kecil seperti BPR," tambahnya.

Untuk mendukung literasi keuangan digital, lanjutnya, OJK bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia tengah menyusun buku Fintech dan modul program literasi keuangan digital dengan topik Peer to Peer Lending.

Selain itu, OJK KR8 Bali dan Nusra juga bekerjasama dengan lembaga keuangan dari Jerman, Spakarsenstiftung untuk melalukan survey kesiapan BPR/S di Bali bertransformasi digital. Hasil survey ini dapat dijadikan landasan OJK dalam memenuhi kebutuhan BPR/S di Bali bertransformasi digital atau menjadi bagian ekosistem digital.

"OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM menjadi UMKM go-digital. OJK sedang dan terus membangun ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir," ujarnya.

"Ekosistem UMKM digital itu akan mendukung pengembangan UMKM dari sisi pembiayaan melalui Fintech P2P Lending serta Securities Crowdfunding," tambahnya.

Sementara dari sisi pemasaran, menurutnya, OJK terus melakukan pembinaan kepada UMKM dengan kolaborasi bersama start-up dan perguruan tinggi dalam membangun Kampus UMKM yang memberikan pelatihan intensif agar UMKM dapat segera onboarding secara digital.

"Sektor jasa keuangan juga harus menjawab kebutuhan konsumen untuk melakukan transformasi digital yang akan memberikan kemudahan dan layanan keuangan yang lebih cepat untuk masyarakat termasuk memperluas akses pembiayaan untuk pelaku UMKM," ujarnya.

Industri fintech dan keuangan digital, menurutnya, juga harus memberikan kemudahan dan memperluas akses bagi
masyarakat unbanked dan pelaku UMKM untuk dapat menikmati produk dan layanan keuangan digital.

"OJK juga membuka peluang bagi perbankan untuk berkolaborasi dengan fintech dalam pengembangan bisnisnya,"
ujarnya.

Seacara lebih luas, dijelaskan, OJK Regional 8 Bali dan Nusra senantiasa melakukan pengawasan terhadap 1 Bank Umum yaitu PT BPD Bali dan 133 BPR serta 1 BPRS yang berkantor pusat di Provinsi Bali. OJK 8 Bali dan Nusra juga melakukan monitoring terhadap pencapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan secara periodik triwulanan termasuk di dalamnya adalah target penyaluran kredit kepada UMKM.

Penyaluran kredit Bank Umum Provinsi Bali posisi Maret 2022 sebesar Rp84,26 Triliun atau tumbuh 2,60% (yoy). Berdasarkan kelompok kepemilikan, peningkatan penyaluran kredit tertinggi terjadi pada kelompok bank BUMN sebesar 5,02% (yoy). Peningkatan kredit di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng merupakan pendorong utama pertumbuhan kredit di Provinsi Bali pada bulan Maret 2022.

Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit terbesar kepada sektor bukan lapangan usaha (porsi 35,75%). Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu
sebesar 7,29% (yoy).

Berdasarkan kategori debitur, penyaluran kredit bank umum didominasi oleh kredit kepada UMKM (porsi 50,96%) dengan pertumbuhan 12,85% (yoy). Persentase rasio NPL gross kredit Bank Umum pada Maret 2022 adalah sebesar 2,78%, meningkat dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 2,14%.

KURBali.com merupakan inovasi OJK KR8 Bali Nusra bersinergi dengan bank umum penyalur KUR di Bali untuk memudahkan proses pengajuan dan persetujuan KUR tanpa tatap muka. Hal ini sangat dibutuhkan saat pandemi agar inklusi keuangan kepada pelaku usaha kecil terus meningkat.

"Sebagai komitmen OJK dalam pengembangan Supervisory Technology (Suptech), pada triwulan I-2022 telah diluncurkan OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA). OSIDA membantu Pengawas OJK agar dapat melakukan intervensi dan supervisory actions lebih dini," pungkasnya.

(tn/san)