TRUSTNEWS.ID - Tidak banyak lembaga pemerintah yang berbicara dengan bahasa efisiensi dan inovasi. BSPJI Bandar Lampung adalah pengecualian.Dengan model Badan Layanan Umum yang fleksibel dan pendekatan berbasis kinerja, lembaga ini menjelma menjadi katalis transformasi industri di Sumatera, menjembatani antara regulasi dan kebutuhan riil pelaku usaha kecil.
"BSPJI Bandar Lampung adalah ujung tombak kami di Sumatera bagian selatan," ujar Syamdian, Kepala BSPJI Bandar Lampung, dengan nada penuh penekanan kepada TrustNews.
"Kami tidak hanya menguji produk, tapi juga membantu industri kecil menengah memahami pentingnya legalitas, sertifikasi, dan peningkatan nilai tambah," urainya.
Dipilihnya Lampung bukan tanpa alasan. Provinsi ini menjadi rumah bagi tiga komoditas strategis. Kopi, kelapa sawit, dan singkong yang selama ini lebih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Melalui layanan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi, BSPJI berupaya mengubah pola lama itu.
"Kami ingin pelaku industri di Lampung bisa memproses sendiri bahan mentahnya menjadi produk siap ekspor. Dengan dukungan standardisasi dan sertifikasi, mereka bisa masuk ke rantai nilai global," jelasnya.
Fleksibilitas sebagai BLU penuh menjadi keunggulan kompetitif lembaga ini. Tidak seperti lembaga teknis yang lain, menurutnya, BSPJI Bandar Lampung dapat langsung mengelola penerimaan yang diperoleh dari layanan yang diberikan. Mulai dari sertifikasi produk, pengujian mutu, lembaga pemeriksa halal hingga verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Penerimaan layanan tersebut disetorkan seluruhnya ke rekening BLU BSPJI Bandar Lampung, yang selanjutnya diinvestasikan kembali untuk memperkuat kapasitas laboratorium dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
"Setiap rupiah dari penerimaan BLU, kami investasikan kembali untuk menjaga mutu layanan. Mulai dari perawatan alat, pengadaan bahan kimia, hingga pelatihan personil," ungkapnya.
"Model ini membuat kami lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri," tambahnya.
BSPJI Bandar Lampung merupakan satuan kerja bawah naungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian, BSPJI Bandar Lampung merupakan hasil restrukturisasi yang merevolusi cara pemerintah melayani industri.
Balai ini membawa misi besar: mendistribusikan pusat gravitasi industrialisasi dari Jawa ke luar Jawa, lewat layanan standardisasi, sertifikasi dan pengujian yang modern dan inklusif.
Visi akhirnya tak sekadar soal mutu, tapi tentang keadilan daya saing di seluruh penjuru negeri.
Syamdian mengungkapkan, anggaran BSPJI berasal dari dua sumber utama, Rupiah Murni (RM) untuk operasional dasar seperti pemeliharaan kantor dan listrik, serta pendapatan BLU untuk kegiatan berbasis layanan industri.
"Dalam praktiknya, mekanisme BLU menjadi motor yang mendorong efisiensi dan inovasi," ujarnya.
"Kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tetapi ruang gerak kami lebih fleksibel. Pendapatan BLU memungkinkan kami berinvestasi pada alat uji dan optimalisasi teknologi industri yang relevan dengan potensi daerah," paparnya.
Selain menjadi laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi ISO 9001, BSPJI Bandar Lampung juga berperan sebagai verifikator independen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebuah fungsi penting dalam memastikan rantai pasok industri tetap berpihak pada produk lokal.
Sejak berstatus BLU penuh pada 2011, lembaga ini menjalankan verifikasi TKDN lintas wilayah, dari Lampung hingga Nusa Tenggara Timur, Batam, dan Tangerang.
Namun, di balik fungsi teknisnya, BSPJI juga menghadapi tantangan sosial yang tak kecil: literasi legalitas industri. Banyak pelaku IKM yang belum memiliki NPWP, belum terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) atau bahkan kesulitan mengakses sistem digital pemerintah.
"Kami sering temui pelaku usaha yang belum tahu cara membuat NPWP atau lupa akses email untuk verifikasi SIINas. Tantangan kami bukan sekadar teknis, tapi edukasi yang terus-menerus,” jelasnya.
Kini, dari 24 BSPJI yang tersebar di seluruh Indonesia, keberadaan BSPJI di Bandar Lampung menjadi simpul penting bagi penguatan industri Sumatera bagian selatan.
Di wilayah ini, hanya Bengkulu yang belum memiliki BSPJI, sementara provinsi lain seperti Medan, Aceh, Padang, Palembang dan Pekanbaru telah memilki. Sehingga, Lampung memegang peran sentral dalam membangun keseimbangan layanan standardisasi industri di luar Pulau Jawa.
"Kami ingin jadi rumah besar bagi pelaku industri lokal yang ingin tumbuh. Tidak perlu jauh ke Jakarta untuk melakukan pengujian laboratorium, kalibrasi alat atau mengurus sertifikasi produk, sertifikasi halal dan verifikasi TKDN, Semua bisa dilakukan di Lampung," pungkasnya. (TN)










