KPwBI Kalimantan Selatan Meningkatkan Peran Untuk Menggairahkan Perekonomian Kalsel

TRUSTNEWS.ID - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat perannya dalam memberikan advisory guna mendorong pengembangan dan menjaga stabilitas ekonomi di Kalimantan Selatan.

Langkah ini penting dilakukan karena saat pandemi COVID-19 meluas pada tahun 2020, perekonomian Kalimantan Selatan mengalami kontraksi sebesar 1,82% (yoy). Penyebabnya antara lain, dikarenakan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang sangat mempengaruhi permintaan domestik. Di sisi lain, dukungan fiscal daerah juga terbatas akibat menurunnya sumber penerimaan. Sementara itu, 

penurunan kinerja perekonomian negara mitra dagang utama mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produk ekspor utama Kalimantan Selatan.

“Dalam rangka menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi, kami Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perbankan di Kalimantan Selatan melakukan pemetaan sektor ekonomi prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi Kalimantan Selatan serta dukungan pembiayaan dari perbankan. Asesmen dilakukan untuk mendorong pembukaan sektor produktif dan aman langkah awal pemulihan ekonomi Kalimantan Selatan di masa pandemi,” ujar Imam Subarkah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah mengemban amanah baru sebagai Kepala Departemen Hukum.

“Sinergi kebijakan yang telah dilakukan dengan berbagai lembaga mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilitas yang terjaga, sehingga Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 3,48% (yoy),” ujar Imam Subarkah.

Menurutnya, motor utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan adalah investasi, baik dari investasi swasta, dari dalam maupun luar negeri. Pembiayaan investasi perlu difokuskan pada proyek-proyek yang menjadi prioritas nasional, di antaranya pembangunan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, energi terbarukan, destinasi pariwisata prioritas, dan lainnya. Ditinjau dari struktur pendukungnya, Sektor Pertambangan dan Penggalian memberi kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kalimantan Selatan, disusul sektor industri pengolah-an, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Meskipun kontribusi terhadap perekonomian tinggi, batubara dan lignit di Kalimantan sebagian besar dijual secara mentah, yang terindikasi dari kontribusi subsektor industri pengolahan batu bara yang jauh lebih kecil dibandingkan industri pengilangan Migas.

Guna mendongkrak perekonomian dibutuhkan sumber ekonomi baru, salah satunya adalah subsektor industri pengolahan Batubara di mana Kalimantan memiliki cadangan yang melimpah namun memerlukan sentuhan teknologi untuk memaksimalkan nilai ekonomisnya, yaitu melalui pengolahan atau hilirisasi batubara.

Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, dimana Kalimantan dan Sumatera didorong untuk mengimplementasikan hilirisasi, khususnya terkait gasifikasi batubara ke methanol serta batubara ke DME.

Selain itu, hilirisasi juga telah masuk sebagai rencana dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan kedepan. Untuk mendukung hal tersebut, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menandatangai MoU terkait Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing di Kalimantan Selatan.

Hal ini ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan tim Investment, Trade, and Tourism Relation Unit Kalimantan Selatan. Pada level teknis, telah dilakukan kurasi terhadap potensi investasi di Kalimantan Selatan. “Sejalan dengan itu, sedang dilakukan pengembangan situs 

Regional Investor Relations Unit (RIRU) Provinsi Kalimantan Selatan dimana kedepannya menjadi pusat informasi dan promosi investasi, perdagangan dan pariwisata wilayah Kalimantan Selatan,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi sebagai dampak konflik geopolitik dunia, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan Bersama dengan TPID se-Kalimantan Selatan menyatukan gerak langkah untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Berbagai inisiatif yang dilakukan dalam payung GNPIP, antara lain Pasar Murah, Gerakan Menanam Cabai, Pengembangan Klaster Pangan, dan Optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan, telah memberikan hasil positif, terutama dalam mengantisipasi dampak dari penyesuaian harga BBM pada Triwulan III 2022.

(tn/san)