DPRD Kota Tangerang Jaga Kondusifitas Pilkada

TRUSTNEWS.ID,. - Penyebaran hoaks hingga hate speech atau ujaran kebencian yang potensi menguat pada Pilkada serentak 2024, diprediksi bakal meningkat. Ini mengingat penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk menyebarkan isu-isu yang menimbulkan konflik dalam menyongsong tahun politik.

H. Kosasih, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, mengatakan Kota Tangerang sudah mulai memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), untuk itu Kosasih mengimbau sebaiknya masyarakat mampu menjaga kondusifitas wilayah.

Menurutnya pada masa Pilkada seperti saat ini ada beberapa kewaspadaan yang perlu dicermati warga Kota Tangerang di antaranya jangan terpengaruh berita hoaks ataupun hate speech.

“Mari kita wujudkan Pemilukada Kota Tangerang yang kondusif dan aman. Para calon yang terpilih sesuai harapan masyarakat,” ujar Kosasih dalam suatu kesempatan.

Selain itu, Politisi Partai Golkar Kota Tangerang ini juga mengimbau agar para peserta Pilkada sebaiknya menghindari black campaign, masyarakat agar waspada adu domba dan hasutan, dan hindari ajakanajakan yang mengganggu ketertiban umum.

Sebagai bahan perbandingan, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis data 274 isu hoaks terkait Pemilu 2024 yang tersebar dalam periode 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Mengingatkan hoaks yang sudah menyebar selama Pemilu berpotensi makin mewabah selama penyelenggaraan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024.

Pihak Kominfo mengingatkan, penyebaran isu hoaks terkait Pemilu berpotensi untuk berkembang secara eksponensial pada saat Pilkada serentak 2024, terlebih dengan tingkat keragaman peserta dan kontestasi pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024.

Bagi Kosasih, pers juga sangat penting mendukung suksesnya Pilkada. Penyampaian informasi secara berimbang melalui media massa sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas di tengah masyarakat.

Selanjutnya, pelayanan publik juga harus terus berjalan, dan pemilu juga berjalan. Tahapan pilkada tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan. “Semua harus berjalan,” pungkasnya