DPRD Kota Tangerang Kritisi LKPJ Wali Kota

Pendidikan, kesehatan dan penanggulangan banjir jadi sorotan legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan keputusan DPRD, tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang tahun 2021.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna, Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis 21 April 2022 tersebut, pihak legislatif pun menyampaikan sejumlah sorotan terkait pendidikan, Kesehatan dan penanggulangan banjir.

Dalam urusan pendidikan Juru bicara DPRD Kota Tangerang dalam rapat paripurna Kosasih mengatakan, belum meratanya rasa keadilan dalam hal bantuan pendidikan untuk masyarakat Kota Tangerang.

"Kami mendorong agar Dinas Pendidikan Kota Tangerang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan OPD lainnya terkait pendataan warga yang tidak mampu, agar mendapatkan program Tangerang Cerdas mengingat belum semua masyarakat yang berhak bisa mendapatkannya," katanya.

Sementara, ada masyarakat yang bisa mendapatkan semua bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. "Dan apabila ada masyarakat yang berhak namun belum masuk di TKS, agar Pemkot Tangerang tetap membuka kesempatan untuk agar mereka bisa mendapatkannya melalui surat keterangan, mengingat banyak masyarakat miskin baru akibat pandemi," imbuhnya.

Terkait urusan kesehatan, Kosasih yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang ini, menyoroti kelambanan Pemkot Tangerang merealisasikan peningkatan status RSUD dari RS tipe C ke tipe B, dan membangun RS tipe C yang masih dalam proses pembangunan, serta menyiapkan SDM sesuai dengan kebutuhannya.

"Mengingat masyarakat yang sudah sangat membutuhkannya agar pelayanan kesehatan di Kota Tangerang semakin baik," katanya.

Program Pemkot Tangerang bagus dengan adanya simpati rumah sakit. Namun tidak updatenya data dari rumah sakit yang ada di Kota Tangerang, program tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

"Dinas Kesehatan Kota Tangerang wajib memberikan teguran kepada rumah sakit yang tidak memberikan informasi yang aktual. Karena simpati rumah sakit ini sumber informasi bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan.

"Penguatan sistem rujukan berjenjangdengan memaksimalkan fungsi SIS road meminta setiap RS agar dapat segera merespon manakala ada RS yang membutuhkan bantuan terkait rujukan pasien. Kami mengusulkan agar dibentuk unit layanan atau pengaduan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan ambulans dengan SDM yang mumpuni serta pelayanan 24 jam," paparnya.

Terkait urusan infrastruktur, dalam rangka penurunan luasan banjir atau genangan di wilayah titik rawan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan yang berorientasi pada media yang penyerap air hujan maupun luapan sungai.

Ia menyarankan seperti pembangunan tanggul atau turap, pengadaan  mesin pompa air secara merata guna mempercepat gerak air, serta pembuatan tandon dan embung sebagai penampung banjir.

"Bahkan pemerintah terus memastikan sumber resapan berlangsung sebagai upaya pengendalian air di wilayah pemukiman warga," pungkas politisi Partai Golkar ini. (TN)