Dukungan Optimal PT JIEP Bagi Pelaku Usaha

Pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Banyak perusahaan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini terdampak pandemi. Ada yang terpengaruh dengan masalah pendapatan. Ada perusahaan yang proses produksinya terhambat dan ada juga perusahaan yang harus merumahkan banyak karyawan.

Kondisi yang kurang sedap itu, juga sempat menyelimuti PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Perusahaan pengembang dan pengelola kawasan industrial pertama di Indonesia dan milik pemerintah Pusat dan Pemda DKI tersebut, juga mengalami imbas yang tidak kalah hebatnya. Namun meskipun begitu, perusahaan yang berdiri di atas lahan 500 hektar ini tetap memastikan seluruh tenant bisa beroperasi secara nyaman dan aman.

“Kita juga menjamin operasional mereka bisa berjalan. Kita harus jeli melihat apakah ada hal lain yang kami lakukan untuk tetap mendukung agar mereka (tenant) ini bisa tetap menjalankan bisnisnya dengan baik,” ungkap Direktur Utama PT JIEP, Landi Rizaldi Mangaweang kepada Trustnews meyakinkan.

Langkah optimalisasi ini harus didukung secara optimal karena seluruh tenant yang ada di kawasan industri ini punya peran besar sebagai penunjang pergerakan perekonomian bangsa, termasuk dunia.

Situasi inilah yang harus dicermati bersama, terutama dalam mengambil kebijakan, agar bisnis yang dilakukan agar para pelaku usaha tidak ‘gulung tikar.’ Langkah ini sesuai dengan komitmennya untuk selalu memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder. Apalagi, saat ini area kawasan industri yang dikelolanya dipercaya oleh 400 perusahaan.

Di sisi lain, Landi Rizaldi juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus memenuhi ekspektasi JIEP sebagai pemilik saham untuk bisa mempertahankan eksistensi perusahaan dengan baik, sehingga bisnis yang dikembangkan tidak merosot tajam, bahkan kalau bisa setiap tahun mengeruk laba optimal.

Yang dilakukan JIEP adalah memberikan relaksasi pada para tenant dan membantu industri yang mengalami kesulitan. Dan perusahaan dituntut memiliki sense of emergency baik dari management, maupun karyawan.

“Kita harus berpikir, kita sekarang sedang krisis, jadi melakukan cost efficiency tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan. Dan sebisa mungkin tidak boleh ada pengurangan baik kualitas atau SDM. Alhamdulillah di 2021 dari laba Rp 64 miliar, malah kita mencapai Rp 68 miliar. Jadi kita melebihi target laba. Padahal di semester I kita melihat pencapaian kita hanya 40%, tapi alhamdulillah berkat kerjasama tim, kami bisa mencapai laba yang memenuhi target,” ungkapnya bangga.

Di tahun 2022, Landi Rizaldi menarget perusahaan BUMN ini harus tumbuh lebih
dari target RKAP tahun ini, karena saat mengajukan RKAP 2022 kondisi perusahaan pada Agustus 2021 diproyeksi masih sekitar 40% pencapaian labanya, sehingga JIEP menetapkan tumbuh 10% dari proyeksi pada Agustus tahun tersebut. Pada akhir tahun begitu di audit ternyata bisa melbihi target awal, dan perusahaan BUMN ini mencoba apakah ada potensi pendapatan agar bisa tumbuh 10% dari tahun lalu. Tapi resminya tetap 10% dari pendapatan saat Agustus.

Harapan ini memang penting untuk direalisasikan sebagai bagian dari penugasan yang difungsikan kepada badan usaha milik pemerintah. Justru yang harus dilihat lebih jelas, apakah penugasan itu memberikan dampak perekonomian dan kesejahteraan pada masyarakat. Sehingga semuanya bisa Perusahaan harus jeli memisahkan proyek pekerjaan yang difokuskan untuk mencari profit dan pelayanan kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah penugasan yang diberikan kepada kita dari dua itu.

“Contoh dalam pelayanan masyarakat, sentra vaksin dan pusat pengisian oksigen dengan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta. Kalau yang sifatnya profit adalah penugasan membangun Kawasan industri terpadu subang seluas 1400 Ha.

Kami bekerjasama dengan PT. PP (Persero) dan RNI. Jadi lahan itu milik RNI yang dulunya perkebunan tebu, kita konversi menjadi Kawasan industri mirip seperti yang di Batam. Tujuannya menarik inverstor asing yang sedang mencari tempat untuk investasi membangun industri. Tapi yang di Subang ini ditunda karena dampak pandemi,” katanya.

Pemerintah pun diakuinya, tidak lepas tangan saat penugasan, misalnya memberikan modal dari APBN melalui kementerian PUPR. Dari sini tugas JIEP menjamin investasi pemerintah membuahkan hasil dan manfaatnya buat Indonesia ada. Seperti tenant dalam Kawasan industri itu bisa membuka lapangan pekerjaan serta mampu menggerakan ekonomi bangsa.

“Secara return of investment, pengembalian dari pengelolaan Kawasan industri memang tidak signifikan, tapi GDP yang dihasilkan oleh Kawasan industri ini yang perlu dinilai karena bisa menggerakan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa besar,” tegasnya meyakinkan. (TN)