Pj Bupati Bekasi Atasi Stunting dan Kemiskinan Lewat CSR

TrustNews.Id - Himpitan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan menjadi akar stunting atau gagal tumbuh kembang pada balita dan anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal ini diutarakan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat rapat bersama Forum CSR, di Ruangan Bupati, Kantor Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu (6/7/22).

“Harusnya angka stunting turun dari waktu ke waktu. Tapi karena pandemi Covid-19, pada tahun 2021, banyak anggaran yang mengarah ke stunting, di refocusing dan dipindahkan ke penanganan Covid-19. Artinya kita punya hutang yang harus dikejar, di tahun 2022, makanya CSR akan kita genjot,” tutur Dani.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan akan memfokuskan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai solusi yang akan digenjot, guna mengentaskan persoalan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun ini fokus menurunkan tingkat stunting di 76 desa yang berlokasi di 19 kecamatan melalui pengintegrasian program penurunan stunting dengan pengentasan kemiskinan. Menurut dia, pendidikan dan pemahaman kesehatan bagi para ibu yang masuk kategori keluarga rawan stunting diperlukan untuk mencegah peningkatan angka kasus.

"Saya minta tim penggerak PKK, DPPKB, DP3A bisa meluncurkan program yang bias meningkatkan pengetahuan ibu dalam rangka melahirkan dan menumbuhkembangkan anak," ucapnya.

Pada rapat yang dihadiri Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Suriyadi dan Plt Kepala Bappeda, Entah Ismanto itu, Dani Ramdan menyampaikan, ada tiga lembaga yang dibentuk dalam rangka mengoptimalkan dana CSR.

Tiga kelembagaan itu, yakni Tim Fasilitasi dari perangkat daerah yang memberikan usulan prioritas CSR. Kedua, yakni Tim Koordinasi yang merupakan gabungan antara perangkat daerah dan dunia usaha. Dan yang ketiga, yakni Tim Forum Pelaksana CSR, yang dikhususkan pada dunia usaha.

“Tahapan saat ini, baru terbentuk dua lembaga. Untuk koordinasi, gabungan antara perangkat daerah dan dunia usaha belum terbentuk,” ungkapnya.

Sejauh ini, Dani Ramdan menambahkan, hasil laporan dari forum pelaksana, bahwa tim pelaksana di kawasan industri, seperti Jabebeka, MM 2100 sudah terbentuk. Bahkan, kata dia, ada beberapa yang sudah membentuk di tingkat perusahaan.

“Artinya, tinggal kita menyambungkan dua kelembagaan tim fasilitasi dan forum pelaksana, dalam satu tim koordinasi. Tadi saya instruksikan segera bentuk, pertemuan antara tim fasilitasi dengan tim forum pelaksana, untuk nanti output-nya membentuk tim koordinasi dan menyepakati prioritas- prioritas CSR di Kabupaten Bekasi,” pukasnya.

(tn/san)