Pola Penyaluran Diubah, Serapan KUR Melonjak

TRUSTNEWS.ID - Penyaluran dan serapannya rendah sekitar Rp10 triliun-Rp20 triliun. Tahun 2019 penyaluran KUR melalui perbankan serapannya terus naik jadi Rp58 triliun di 2020 dengan NPL 0,03 persen, 2021 jadi Rp85 triliun Meski yakin Indonesia masih aman dari krisis pangan yang tengah membayangi sejumlah negara di dunia bukan berarti dunia pertanian nir masalah.

Belum lagi pandemi Covid-19 beres, dunia dikejutkan dengan serangan Rusia ke Ukraina yang menimbulkan ketidakstabilan rantai pasok global. Ini menyebabkan pasokan pangan menurun, harga pangan naik dan berujung naiknya inflasi. Di sisi lain, secara internal Indonesia, dunia pertanian dilanda isu kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. Agar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan petani, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) angkat suara.

"Selalu saja masalah pupuk dibilang kurang, langka. Tapi kalau dicek, rata-rata penggunaan baru 94 persen. Nah, tentu saja, dari delapan juta hektare, ada 100, ada satu desa, atau satu dusun yang bersoal, jangan dianggap semua dong," ucap SYL.

"Padahal stok yang disiapkan sudah sesuai dengan permintaan," tegasnya.

Dalam bahasa Indah Megawati, Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, mengatakan bahwa kita harus tetap bisa hadir memberi pangan seluruh penduduk Indonesia. Mentan selalu berikan semangat kepada seluruh petani untuk tetap menunjang padi".

Dalam pandangannya, posisi Indonesia yang berada di antara garis khatulistiwa memberikan keuntungan dalam bercocok tanam karena hanya memiliki dua musim, yakni musim panas (kemarau) dan hujan. Namun kondisi global ikut memberikan pengaruh terhadap ketahanan pangan dalam negeri.

"Kondisi global tentu memberikan dampak kepada Indonesia. Pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina misalnya, tentu membutuhkan biaya besar agar perekonomian kita bisa tetap berjalan dan konsumsi masyarakat bisa terpenuhi," ujarnya.

"Kalau sudah urusan perut yang terganggu pasti ada persoalan sosial dan pertahanan juga terguncang. Ini kan kita tidak mau," tegasnya.

Agar perekonomian tetap berjalan dan daya beli masyarakat tetap terjaga, lanjutnya, pemerintah mengambil kebijakan dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga dalam APBN. Solusinya bagi kementerian dan lembaga tentu mencari sumber pendanaan untuk menambal kekurangan.

"Mentan SYL mengajak sektor perbankan, khususnya bank BUMN, untuk membangun sektor pertanian Indonesia. Keikutsertaan dunia perbankan melalui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujarnya.

Terkait KUR, Indah Megawati, mengatakan, KUR yang sudah ada sejak tahun 2015 di ubah pola penyalurannya di tahun 2019.

"Pola penyaluran dan serapannya rendah sekitar Rp10 triliun-Rp20 triliun.

Tahun 2019 penyaluran KUR melalui perbankan serapannya terus naik jadi Rp58 triliun di 2020 dengan NPL 0,03 persen, 2021 jadi Rp85 triliun dengan NPL 0,06%. Saat ini kita mendapatkan target Rp9 triliun dan sudah terserap Rp103 triliun," papar Indah Megawati kepada Trustnews.

Agar penyaluran KUR tepat sasaran, lanjutnya, pola penyalurannya kembali diubah secara offtaker (jaminan pasar) dan cluster. Selain mendorong penyaluran KUR pertanian, juga mengurangi hambatan keuangan yang selama ini sering terjadi di pertanian.

"Secara perbankan tetap ke individu dan kita meminta kepada perbankan mengadakan perjanjian Kerjasama. Kita bangun sistem antara perbankan dengan pengambil produksi. Dan yang menjadi 

afiliasi ini offtakernya bukan petaninya," ujarnya.

"Keberadaan offtaker memberikan jaminan bahwa hasil usaha tani petani sudah ada yang menampung ketika masa panen tiba," ucapnya

Beberapa strategi saat ini sedang dijalankan Kementan, seperti membangun sinergi dengan beberapa stakeholder dan melakukan pendekatan kepada petani untuk memberikan mereka pemahaman terkait KUR ini.

Indah menegaskan, strategi lain untuk meningkatkan penyerapan KUR pertanian adalah mendorong pemanfaatan sektor hilir. Selama ini pemanfaatan KUR pertanian masih terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal, KUR per- tanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon Rp 5-50 juta. Sektor hulu, lanjut Indah, dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun mudah diakses jika digunakan untuk membeli alat mesin pertanian (Alsintan).

“Plafon Rp 500 juta ke atas pun bisa diakses karena ada agunan berupa alat pertanian yang dibeli,” kata Indah.

Indah berharap, dengan adanya KUR para petani akan lebih mudah untuk mendapatkan permodalan.

“Sesuai dengan arahan Mentan SYL, dengan adanya refocusing anggaran, maka kita harus mencari kiat untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan pertanian, salah satunya dengan KUR ini,” jelasnya.

Kementan saat ini terus bersinergi dengan perbankan untuk membuat model permodalan KUR, salah satunya dengan sistem klasterisasi dan off taker (jaminan pasar) dimana hasil usaha tani petani sudah ada yang menampung ketika masa panen tiba.

Masih menurut Indah Megawati, ada beberapa tujuan dalam pengembangan klaster KUR pertanian. Tujuan pertama adalah untuk mendorong penyaluran KUR pertanian. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi hambatan keuangan yang selama ini sering terjadi di pertanian. Penyaluran KUR juga diharapkan bisa menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir yang terintegrasi secara digital.

“Kita menyiapkan aplikasi namanya Simpultan. Di mana petani, off taker dan penyalur dijadikan satu dalam ekosistem secara luas. Bisa 10 hektar (ha), 50 ha, atau 100 ha, bahkan bisa 1.000 ha. Selain itu, kami juga telah membuat pilot project di NTT seluas 1.000 ha untuk tanaman pangan,” ujarnya

Tujuan pengembangan klaster kedua adalah memudahkan petani untuk mendapatkan akses pembiayaan KUR dari bank. Hal itu bisa terjadi karena klaster pertanian dikelola secara berkelompok dan dimonitor oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berfungsi sebagai distributor sarana produksi pertanian.

Tujuan ketiga pengembangan klister pertanian adalah membantu Bumdes, Poktan atau Gapoktan memasarkan hasil panennya kepada pembeli yang berpotensial dan bertindak sebagai off taker. Dalam hal ini, Bumdes juga mengelola hasil pertanian dan pembayaran pinjaman petani penerima KUR.

Tujuan pengembangan klaster terakhir adalah dapat meningkatkan kepercayaan bank untuk terus menyalurkan kredit kepada petani. Sementara itu, terkait alokasi Indah mengatakan, tahun ini pemerintah menyediakan dana KUR pertanian hingga Rp 90 triliun. Hingga saat ini (September 2022), dana tersebut sudah terserap sebanyak Rp 78 triliun. Syarat mendapat KUR pertanian cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking.

“KUR bukanlah bantuan atau subsidi pemerintah. Oleh karena itu, nasabah KUR pertanian harus tetap membayar pinjamannya,” pungkasnya.

(tn/san)