TRUSTNEWS.ID – Dalam upaya mengawal implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru yang digaungkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, BRSDM mengembangkan program terobosan VOGA (Vocational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV).
Dua program tersebut terlaksana sekaligus sebagai upaya mengoptimalkan pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) KP yang unggul, maju, dinamis dan bertalenta global.
Program terobosan pertama yaitu VOGA, terlaksana melalui transformasi pendidikan vokasi melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) yang merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki KKP dengan kampus utama di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta; dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh perikanan.
Upaya pembentukan OII, merupakan upaya BRSDM untuk meningkatkan standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan, pemerataan anak pelaku dalam memperoleh kesempatan pendidikan, serta pengelolaan kelembagaan yang lebih efisien. Transformasi pendidikan dilaksanakan melalui pembentukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), dengan Politeknik AUP Jakarta menjadi kampus utama
“Selain itu, keberadaan OII merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mencetak SDM kelautan dan perikanan yang dinamis, produktif dan bertalenta global,” tegasnya.
Terkait VOGA, menurutnya, merupakan program mengintegrasikan berbagai satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki Kementerian KP melalui OII dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta.
“Kita saat ini memiliki 11 pendidikan tinggi, yang kami formulasikan sebagai salah satu single institute dengan kampus utama kita tempatkan di AUP yang berdiri tahun 1962. Sedangkan kampus lainnya itu perpanjangan tangan,” ujarnya.
11 satdik KP tresebut terdiri dari Politeknik KP Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Utama Jakarta, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Pangandaran, dan Politeknik KP Jembrana dan Akademi Komunitas KP Wakatobi.
“Jadi strukturnya seperti universitas namun dengan skema vokasi 75-80 persen praktik. Tentunya standarisasi juga harus disesuaikan. Kita sudah pakai single windows untuk tahun akademik sekarang. Selain itu kita juga memiliki e-Latar, di mana para civitas akademika pada satdik KP dapat memperoleh informasi terkait perkembangan sistem pendidikan maupun dunia kerja, karena kita membutuhkan generasi bertalenta digital yang kreatif dan mampu berkontribusi untuk membangun sektor KP, “ paparnya.
E-Latar sendiri merupakan salah satu fitur atau aplikasi yang terdapat pada Command Center - Integrated Human Resources Intelligent Platform, yang merupakan Big Data yang integrasi dari berbagai aplikasi yang telah dikembangkan BRSDM. e-Latar juga merupakan cita-cita bersama dalam rangka menyiapkan single institute, OII.
Pada tahun 2023, sebagaimana arahan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, BRSDM memberikan akses pendidikan 100 persen bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan.
“Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, proporsi untuk anak pelaku utama akan diberikan sebesar 20 persen dan 80 persen diberikan untuk umum. Hal ini disebabkan karena Politeknik KP Sidoarjo telah ditetapkan sebagai institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU),” terangnya.
Pentaru 2023 juga sejalan dengan transformasi pendidikan KP dalam mendukung program strategis KKP yang berlandaskan pada ekonomi biru, karena kunci keberhasilan lima Program Prioritas KKP adalah Pengembangan SDM.
Program kedua yaitu pengembangan SFV, yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Terdapat dua konsep pembangunan SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Integrasi/ kolaborasi pendidikan melalui kegiatan Teaching Factory (TEFA), pelatihan dan percontohan penyuluh serta penerapan inovasi juga merupakan kekuatan BRSDM dalam pengembangan SFV. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dalam SFV UPT, hal terpenting yakni pengembangan SFV harus didasarkan dengan memaksimalkan pemanfaatan aset dan kesejahteraan masyarakat. Aset yang ada harus dimanfaatkan secara optimal dan maksimal, sehingga tidak ada aset yang mangkrak.
Untuk mengimplementasikan konsep SFV, BRSDM menggandeng berbagai pihak untuk bekerja sama. Pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM tahun 2022 lalu, BRSDM pun telah melaksanakan penandatangan dokumen kerja sama sinergi pengembangan SFV antara BRSDM dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; PT. Bank Negara Indonesia; PT. Telkom Indonesia; serta PT. XL Axiata.
“Salah satu kerja sama BRSDM yakni dengan PT. Telkom melalui Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute (ITDRI), yang menyuguhkan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan talenta di bidang kelautan dan perikanan melalui dua kegiatan yaitu transformasi SDM dan efektivitas pembelajaran dan pengawasan. Adapun inisiasi yang akan dilakukan berfokus pada talenta yang meliputi SFV, penangkapan ikan terukur dan OII. Diharapkan kolaborasi ini juga dapat memudahkan berbagai pihak di bidang kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.
Beberapa SFV yang tengah dikembangkan BRSDM, diantaranya berlokasi di Desa Panembangan; Desa Kawali, Ciamis; Balai Riset Pemulian Ikan (BRPI) Sukamandi; Balai Riset Budidaya Ikan Hias (Depok); Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LTPK) Wakatobi; Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol; Balai Riset Penyuluhan Perikanan Umum Perairan Daratan (BRPPUPP) Palembang; Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor; Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros dan juga menyasar desa serta UPT lainnya.
Terbaru, BRSDM menjalin kerja sama dengan Pemkab Tanah Bumbu, daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, untuk mengembangkan SFV Kampung Patin di Desa Sungai Dua.
Di akhir kesempatan, Nyoman juga memaparkan berbagai capaian kinerja pada subsektor pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan (KP) tahun 2022. Pada tahun tersebut, BRSDM berhasil menghasilkan PNBP sebesar 18,38 miliar rupiah.
Sementara itu serapan lulusan di lembaga pendidikan Kementerian KP di dunia kerja mencapai 66,01 persen, dengan target penyerapan 65 persen. Kemudian sebanyak 388 lulusan pendidikan dan pelatihan Kementerian KP telah membentuk usaha rintisan (startup).
Adapun capaian di bidang pendidikan, yakni menghasilkan 8.782 peserta didik yang kompeten,
2.561 lulusan satuan pendidikan bersertifikat kompetensi (target 2.540), dan sebanyak 190 aparatur Kementerin KP diberikan beasiswa (target 190).
Selama tahun 2022, BRSDM juga telah mengadakan pelatihan kepelautan terhadap 4.290 peserta untuk menunjang Program Penangkapan Ikan Terukur. Lalu mengadakan pelatihan kepada 5.620 untuk Program Kampung Perikanan Budidaya dan Kampung Nelayan Maju.
Sementara itu, capaian di bidang penyuluhan pada 2022, sebanyak 1.836 kelompok (target 1.800) berhasil naik kelas, melakukan penyuluhan kepada 46.536 kelompok (target 45.000), dan membentuk 3.655 kelompok (target 3.000). Sepanjang tahun 2022, BRSDM telah mendukung Kementerian KP dengan menerjunkan 607 penyuluh dalam mendukung program prioritas Kementerian KP.
Adapun di bidang manajerial seba-nyak 13 unit (target 11) berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 5 unit (target 1) kerja telah menerapkan pelayanan publik.
Tentu langkah strategis BRSDM selaras dengan arahan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong transformasi tata kelola pendidikan dan pengembangan SDM di KKP agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan nasional dan global.