Jembatan Batam-Bintan Setelah 20 Tahun Menunggu

Proyek jembatan yang menyatukan dua pulau, Batam dan Bintan ini rencananya akan dimulai pada 2020.

Butuh waktu 20 tahun bagi masyarakat Batam dan Bintan untuk melihat berdirinya jembatan Batam-Bintan (Babin) yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Pembangunan jembatan yang digulirkan Pemprov Kepri dan Batam Industrial Development Authority (BIDA) pada tahun 2005, timbul tenggelam nasibnya, sampai muncul kembali adanya kepastian kelanjutannya setelah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek jembatan yang menyatukan dua pulau Batam dan Bintan ini rencananya akan dimulai pada 2020. Saat ini, tahapan pembangunan masih pada fase Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) sambil finalisasi Detaile Engineering Design (DED). Jika proses itu rampung, selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melangkah pada kebutuhan pendanaan. 
Tidak menutup kemungkinan proyek ini mulai dikerjakan pada tahun 2020 mendatang. Berdasarkan DED sementara saat ini, Kementerian PUPR menyebut, perhitungan kasar anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp3-4 triliun. 
“Kepala Besar Bendungan meminta saya ke Batam untuk menutup bendungan Sigong. Saya mau ke sana sambil lihat jalurnya untuk jembatan itu. Tapi sudah diputuskan Presiden akan dibangun," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono di kantornya, Selasa (9/7).
Studi Kelayakan pembangunan memang tengah dilakukan, mengingat jembatan Babin yang akan jadi proyek jembatan terpanjang di Indonesia. Megastruktur jembatan tersebut nantinya bakal melewati empat pulau, yaitu Tanjung Taluk, Pulau Ngenang, Tanjung Sauh, dan Lobam dengan panjang sekitar 6,5 Km.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, perhitungan kasar anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp3-4 triliun. Skema pendanaan yang disiapkan tak hanya mengandalkan APBN, tetapi bisa juga melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). "Bisa (dengan swasta). Makanya, kan, dilihat FS-nya nanti detail desainnya itu bisa atau tidak di-KPBU-kan," kata Basuki.
Jika pakai skema KPBU, lanjutnya, nantinya jembatan tersebut bakal beroperasi sebagai Jalan Tol. "Tergantung, kalau KPBU pasti tol. Kalau APBN ya bukan. Bisa saja tol," imbuhnya. 
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengatakan pembangunan jembatan Babin sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga menunjukkan martabat bangsa di kawasan.
“Pak (Presiden) Jokowi selalu menyampaikan pembangunan itu bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga martabat. Apalagi Kepri berada di perbatasan dan bertetangga dengan banyak negara. Kita bersyukur pembangunan jembatan Babin sudah disampaikan di depan umum,” ujar Nurdin pada April lalu.  
Bahkan Presiden Jokowi dalam statusnya di facebook, sekita pukul 11.00 siang (7/4), menulis bahwa Kota Batam di Kepulauan Riau ini adalah salah satu etalase Indonesia. Kotanya bahkan beradu pandang dengan Singapura di seberang selat.
Tidak salah kiranya, tulis Jokowi, rakyat di sana berharap banyak agar daerahnya lebih maju. Mereka meminta pemerintah membangun jembatan dari Batam ke Pulau Bintan. Di pulau ini terletak Kota Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
“Selain itu, saya menerima permintaan dari penduduk Kampung Tua, kampung yang sudah ada sebelum Pulau Batam menjadi kawasan otoritas, agar tanah tempat mereka bermukim mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Jika tak ada aral melintang, dalam beberapa bulan ini sertifikat tanah-tanah di Kampung Tua akan kita selesaikan,” tulis Jokowi.
Sebagai informasi, proyek jembatan Babin di Kepulauan Riau, pada tahun 2012 telah menarik minat Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam kunjungan Dubes Korsel untuk Indonesia Kim Young-Sun ke Batam yang membawa tujuh delegasi, di antaranya adalah Direktur  Korea International Cooperation Agency (Koica) Choi sung Ho. Selain itu ada pula Direktur Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Lee Woon Chang. EDCF adalah bentuk bantuan pinjaman yang diberikan Korsel kepada sejumlah negara.
Pembahasan lanjutan ini guna mengkaji lebih lanjut proyek Jembatan Babin sekaligus mencari solusi bagi BP Batam dan Pemprov. Pada pertemuan tersebut pihak Korsel juga akan membicarakan pengembangan high technology dalam e-government dan pengaturan sistem pembuangan air limbah yang ramah lingkungan di Batam.
Namun, kabar Korea Selatan membangun jembatan Babin menguap tanpa ada kabar-beritanya, padahal bagi kedua pulau, jembatan Babin memiliki nilai positif.    Bagi Bintan, sisi positifnya adalah, akses menuju pulau Batam akan mudah. Transportasi dari kota Tanjungpinang menuju kota Batam akan ditempuh hanya dengan satu moda transportasi, yakni transportasi darat. Kemudahan transportasi akan memudahkan dalam pemindahan orang dan barang. 
Bisa jadi, pulau Bintan dengan wilayah terdekat di Batam adalah Tanjung Uban akan menjelma menjadi kota transit dan kota hunian bagi warga yang bekerja di Batam. Tidak heran jika di suatu saat Tanjung Uban menjadi kota perantara, antara kota Batam menuju kota Tanjungpinang. Usaha kuliner dan usaha properti akan sangat baik di daerah ini. Sementara bagi Batam, keberadaan Jembatan Babin kemudahan dalam akses menuju ibukota provinsi. 
Hanya saja, di tengah kabar gembira soal kelanjutan pembangunan jembatan Babin, masyarakat Kepri dikejutkan dengan tertangkapnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pada Rabu (10/7). Nurdin diduga terkait kasus dugaan suap pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Kepulauan Riau.(TN)