Pemerintah Komit Tingkatkan Pembangunan Manusia

TRUSTNEWS.ID,. - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam hal ini mempunyai fungsi sebagai clearing house yang memiliki helicopter view permasalahan pembangunan manusia serta mengoordinasikan langkah strategis yang perlu dilakukan masing-masing kementerian terkait.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Bappenas secara rutin melakukan kajian dan monev terkait isu-isu pembangunan yang dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan yang berkualitas.

Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, mengatakan potret pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan di Indonesia saat ini semakin baik.

Ini tercermin dari 5 kategori, antara lain Indeks pembangunan manusia (IPM) rata-rata meningkat 0,77% pertahun sejak tahun 2010 hingga 2023. IPM Indonesia tahun 2023 sebesar 74,39 poin. Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Kedua, Human Capital Index (HCI) meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,54 dibanding tahun 2010 sebesar 0,49. Ketiga status kesehatan masyarakat terus membaik. UHH Indonesia tahun 2023 sebesar 73,93 tahun. UHH meningkat setiap tahunnya. UHH Indonesia tahun 2010 sebesar 69,81 tahun. Prevalensi stunting terus menurun secara signifikan, terutama pada sepuluh tahun terakhir, prevalensi sebesar 21,6%pada 2022 dibandingkan prevalensi 2013 sebesar 37,2%.

Keempat, pembangunan pendidikan menunjukkan hasil yang baik ditandai dengan peningkatan harapan lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,30 (2005) menjadi 9,13 (2023) serta peningkatan lama sekolah dari 11,29 (2010) menjadi 13,15 (2023)

Kelima, pembangunan kebudayaan: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di seluruh provinsi Indonesia meningkat pada 2022, seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19. Skor IPK nasional pada 2022 meningkat menjadi 55,13, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 53,74.

"Pemerintah berkomitmen tinggi dalam meningkatkan pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Karena telah menjadi agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024," ujar Amich Alhumami kepada TrustNews.

Dilanjutkannya, salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas dan daya saing.

"Agenda lainnya terkait kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024 masuk ke dalam Prioritas Nasional 4 yaitu Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan yang diwujudkan melalui Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama dan penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas," jelasnya.

Komitmen pemerintah, menurutnya, juga tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dengan sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 adalah meningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan target indeks modal manusia Indonesia tahun 2045 sebesar 0,73.

"Upaya mewujudkannya melalui agenda transformasi sosial dan agenda ketahanan sosial," ujarnya.

"Agenda transformasi sosial dengan mewujudkan kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Sedangkan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi diantaranya mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif," paparnya.

Bagi Amich, pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga membutuhkan peran dari berbagai pihak yaitu masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa.

Selain itu, juga peran stakeholder memiliki peran perencana yang bertindak sebagai penyaji informasi, analisis dari situasi sekarang, pendorong ke arah masa depan. Juga pemrakarsa akan solusi yang spesifik terkait kebijakan dalam lingkup Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

"Di sisi pemerintah terutama, perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan pada jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan secara sistematis diterjemahkan hingga tataran pelaksanaan di masing-masing kementerian/lembaga terkait," pungkasnya.