TRUSTNEWS.ID,. — Tak terasa 3 tahun sudah Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdiri sejak lembaga pemerintahan di bidang pangan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2021. Pembentukan lembaga ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 soal Badan Pangan Nasional.
Merujuk Pasal 3 perpres tersebut, Bapanas memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman konsumsi pangan, hingga keamanan pangan.
Selain itu, Bapanas juga menjadi pelaksana dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan.
Bapanas juga berfungsi sebagai lembaga yang mengembangkan sistem informasi pangan dan pengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Bapanas.
"Menginjak tiga tahun pengabdian Badan Pangan Nasional bagi bumi pertiwi, dedikasi dan ikhtiar tanpa henti terus dilakukan dalam mengemban adicita ‘Pangan Untuk Negeri’, yakni mewujudkan pangan Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Semua itu bermuara pada upaya pencapaian ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.," ujar Arief Prasetyo Adi, Kepala Bapanas kepada TrustNews.
Bicara soal pangan, tak bisa dilepaskan dengan kerawanan pangan dan gizi, Arief mengatakan, Bapanas telah merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023.
Berdasarkan hasil analisis disampaikan bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mengindikasikan pergerakan positif situasi ketahanan pangan Indonesia.
"Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13% daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14% dari total daerah Indonesia," ujarnya.
"Hal ini semakin mendekatkan kita pada capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 sebagaimana telah ditargetkan pemerintah sebesar 12% atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan," ungkapnya
FSVA, lanjutnya, sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting, karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
"Kerawanan pangan dan kemiskinan menurut Arief merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan," ujarnya.
Dengan itu, di 2024 Bapanas kembali melaksanakan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan sejak Juni. Tahun ini target penyalurannya sejumlah 45 ribu Kepala Keluarga di 222 desa pada 20 kabupaten/kota.
"Dalam upaya mengatasi sisa dan susut pangan, melalui inisiasi Gerakan Selamatkan Pangan, sejak 2022 sampai saat ini terus dilaksanakan. Hingga minggu ketiga Juli 2024 tercatat 66,5 ton dan jumlah pangan Bantuan pangan nasional berupa beras. (dok. bapanas) yang tersalurkan melalui donasi pangan 44,8 ton," ujarnya.
Bapanas juga turut menyasar pelajar Sekolah Dasar atau SD melalui pelaksanaan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa atau GENIUS. Di 2023, GENIUS berhasil menyasar sebanyak 25 ribu pelajar SD yang ada di 50 kabupaten/kota.
"Hasilnya menurut kajian bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIPGI, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan status gizi siswa dari 71,7 persen menjadi 73,0 persen. Di 2024, GENIUS akan dilaksanakan kembali dengan target 17 ribu pelajar SD di 30 kabupaten/ kota," ujarnya.
Bapanas, menurutnya, gencar melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman atau B2SA. Kegiatan B2SA Goes to School pada tahun 2024 ini, ditargetkan menyasar 380 sekolah yang tersebar di 38 provinsi.
"Program Desa B2SA juga dikembangkan untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Di 2024 ditargetkan pada 175 desa di 33 provinsi. Dengan masifnya sosialisasi dan edukasi B2SA, capaian skor Pola Pangan Harapan atau PPH meningkat jadi angka 94,1 pada 2023," pungkasnya.