Kinerja Fiskal Adaptif, Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh Kua

TRUSTNEWS.ID,. — Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi global yang masih dibayangi risiko ketidakpastian, ekonomi DKI Jakarta tumbuh menguat. Hal ini tidak terlepas dari kinerja APBN dan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kondisi ekonomi Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Terbukti dengan melandainya tingkat inflasi serta indikator konsumsi dan produksi yang tetap berada di zona optimis. Kinerja baik perekonomian DKI Jakarta ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling dalam Press Conference ALCo Regional DKI Jakarta, Jumat (16/8).

Kinerja pendapatan negara di bidang perpajakan, bea cukai, dan PNBP tetap on track meskipun masih ada kontraksi di beberapa komponen penerimaan. Hal ini disampaikan oleh narasumber dari Kemenkeu Satu yakni Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Utara, Hendriyan; Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jakarta, Muhammad Hilal Nur Sholihin; serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN DKI Jakarta, Didik Hariyanto.

1. Ekonomi Jakarta pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,90% (yoy) dan tumbuh 1,38 (qtq). Jasa Keuangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi (1,17%) menggantikan Infokom pada Q1 2024 dan sebagai laju pertumbuhan tertinggi (10,99% (yoy)).

2. Inflasi DKI Jakarta bulan Juli 2024 tercatat melandai di level 1,97% (yoy) dan deflasi 0,06% (m-to-m) diikuti dengan stabilnya aktivitas perekonomian masyarakat. Andil inflasi tahunan tertinggi adalah komoditas beras, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin. Adapun pada bulan Juli 2024 terjadi deflasi dengan andil tertinggi di antaranya kelompok daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan bawang merah.

3. Sampai dengan 31 Juli 2024, perkembangan indikator konsumsi dan produksi menunjukkan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi selama Triwulan II 2024. Indeks Keyakinan Konsumen DKI Jakarta masih terjaga dalam zona optimis (>100) di level 140,7, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi dari IKK nasional yang tercatat 123,4. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga tetap kuat di level 128,9, naik dibandingkan bulan Juni 2024 dan lebih tinggi dari IKE nasional yang tercatat 113,5.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi DKI Jakarta enam bulan ke depan masih berada di area optimis pada level 152,5 tumbuh kuat dan lebih tinggi dari IEK nasional di level 133,3.

4. Kinerja APBN Regional DKI Jakarta sampai 31 Juli 2024 tetap resilien dengan realisasi pendapatan mencapai Rp1.003,48 T (63,46% dari target), sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp917,48 T (53,14% dari pagu).

5. Pendapatan Negara hingga akhir Juli 2024 mencapai Rp1.003,48 T atau 63,46% dari target, termoderasi 5,76% (yoy).

a. Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp741,43 T atau 56,29% dari target. Penerimaan pajak secara bruto tetap tumbuh, meskipun secara neto terkontraksi 10,28% (yoy) akibat penurunan utama dari PPh non Migas. Sementara itu mayoritas jenis pajak utama masih tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada PPh Pasal 21 (25,69%). Pajak-pajak transaksional (non PPh Badan) yang masih tumbuh juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang terjaga dan resilien.

b. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp12,71 T atau 45,91% dari target, termoderasi tipis 5,84% (yoy). Penerimaan bea keluar mencapai Rp0,14 T atau 141,62% dari target, tumbuh signifikan 247,54% (yoy). Penerimaan bea masuk tercatat Rp12,26 T atau 45,51% dari target, terkontraksi 6,68% (yoy) akibat penurunan nilai impor dari komoditas utama karena turunnya tarif efektif impor, sedangkan cukai mencapai Rp0,32 T atau 47,81% dari target, termoderasi 3,27% (yoy).

c. Kinerja PNBP sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp241,61 T atau 102,39% dari target, tumbuh 2,96% (yoy) yang ditopang oleh penerimaan dari SDA.

6. Kinerja Belanja APBN Regional DKI Jakarta sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp917,48 T, atau 53,14% dari pagu, tumbuh 13,11% (yoy). Belanja K/L sampai dengan akhir Juli mencapai Rp326,28 T atau 48,25% dari pagu, tumbuh 18,81% (yoy) dipengaruhi naiknya penyaluran berbagai program bansos, pambangunan infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun Belanja Non K/L hingga akhir Juli terealisasi sebesar Rp582,81 T atau 56,56% dari pagu, naik 10,53% (yoy) ditopang oleh realisasi belanja subsidi energi.

7. Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka merespons dinamika pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan mitigasi perubahan iklim.

a. Realisasi belanja prioritas K/L untuk pendidikan mencapai Rp43,98 T atau 47,71% dari pagu, utamanya digunakan untuk bantuan pendidikan untuk 164.965 siswa sekolah di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag. Sedangkan realisasi dari TKD mencapai Rp1,66 T atau 55,00% dari pagu, digunakan untuk BOP PAUD 115.193 siswa, BOP Kesetaraan 22.759 siswa, BOS 1.390.455 siswa, dan TPG Rp686,73 M.

b. Belanja prioritas K/L di bidang kesehatan mencapai Rp37,59 T atau 48,57% dari pagu dengan output di antaranya 405.314 paket sarana bidang kesehatan, bantuan sosial kepada 24,57 juta orang, dan bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 1,32 juta penerima. Sedangkan realisasi belanja dari TKDD mencapai Rp3,59 M atau 49,93% dari pagu dengan output berupa bantuan operasional Keluarga Berencana sebesar Rp3,59 M.

c. Anggaran prioritas juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang realisasinya mencapai Rp7,63 T atau 20,43% dari pagu, mayoritas digunakan untuk Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi sebesar Rp2,70 T serta Infrastruktur Konektivitas Rp1,91 T.

d. Sementara itu, anggaran untuk mitigasi perubahan iklim mencapai Rp534,83 M atau 16,57% dari pagu yang digunakan untuk Program Infrastruktur Konektivitas, Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, serta Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

8. Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD hingga akhir Juli 2024 telah tersalurkan Rp8,39 T atau 42,29% dari pagu, terkontraksi 9,18% (yoy). Realisasi Belanja TKD digunakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Hibah ke Daerah, dan Insentif Fiskal

9. Kebijakan Fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program yang dijalankan yakni Penghapusan Kemiskinan Esktrem dengan realisasi Rp92,91 T (57,31% dari pagu); Pengendalian Inflasi dengan realisasi Rp29,50 T (58,15% dari pagu) dari APBN dan Rp0,83 T (27,78% dari pagu) dari APBD; Penanganan Stunting mencapai Rp16,64 T (59,70% dari pagu); serta Peningkatan Investasi mencapai Rp769,53 M (28,78% dari pagu).

10. Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp34,11 T atau 46,32% dari target, termoderasi 7,22% (yoy) utamanya karena penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun terjadi kontraksi PAD disebabkan menurunnya beberapa jenis pajak daerah, pada bulan Juli 2024 Retribusi Daerah tumbuh positif sebesar 3,66% (yoy) dan mayoritas pendapatan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tumbuh positif di antaranya Pajak Hotel tumbuh 12,67% (yoy), Pajak Restoran tumbuh 7,08% (yoy), dan Pajak Penerangan Jalan tumbuh 5,24% (yoy).

11. Kinerja Belanja Daerah mencapai Rp29,89 T, atau 40,50% dari pagu, tumbuh 9,51% (yoy).

Pertumbuhan ini tertinggi pada bulan Juli 2024 adalah Belanja Modal sebesar 73,86% (yoy), sedangkan kontributor realisasi utamanya dipengaruhi oleh realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

12. Di tengah dinamika perekonomian global, prospek ekonomi DKI Jakarta tetap tumbuh kuat dan terjaga dengan baik meskipun dampak risiko global tersebut perlu tetap diwaspadai dengan responsif. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN dan APBD DKI Jakarta dengan akselerasi pendapatan dan belanja agar manfaat APBN terus dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran APBN dan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal juga terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat dan transformasi ekonomi sehingga ekonomi Jakarta semakin kuat dan siap menghadapi tantangan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.