Dorong Pembangunan Jakarta yang Berkelanjutan, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Gelar Seminar Internasiona

TRUSTNEWS.ID,.- Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta menggelar Seminar Internasional dengan tema ”Jakarta’s Green Economy and Fiscal Policy: A Pathway to Sustainable Development” di Taman Ismail Marzuki. Seminar dilaksanakan secara hybrid, luring dan daring melalui Zoom Meeting dan live Youtube.

Seminar ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, lembaga internasional, anggota PEMNA, sister city Jakarta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menggarisbawahi pentingnya kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, terutama melalui ekonomi hijau dan biru di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Beliau menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 43,20% dengan dukungan internasional, serta perlunya strategi adaptasi perubahan iklim untuk menghadapi tantangan yang ada, seperti suhu udara yang meningkat dan dampak negatif pada sektor ekonomi.

Dirjen juga menyoroti tiga kebijakan fiskal utama yang dapat mendukung ekonomi hijau yakni: (1) pembayaran berdasarkan kinerja, (2) pengembangan infrastruktur perdagangan karbon, dan (3) penerbitan green sukuk. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Transisi menuju ekonomi hijau menghadapi berbagai tantangan termasuk kebutuhan pembiayaan besar dan perubahan pola pikir jangka panjang namun ekonomi hijau juga membuka peluang bagi inovasi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup.

Perubahan iklim yang cukup ekstrem secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi ekonomi di sebuah wilayah, seperti Jakarta.

"Jakarta berada di persimpangan jalan, di mana pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial," ujarnya.

Di tengah isu penurunan permukaan air laut, ancaman megathrust, dan krisis iklim lainnya, perlu ada kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jakarta berpotensi sebagai kota terdepan dalam pembangunan kota berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Direktur Utama LPDP yang diwakili oleh Direktur Investasi, Muhammad Oriza, menekankan bahwa tantangan perubahan iklim di Indonesia memerlukan solusi yang inovatif. Untuk itu perlu dukungan penelitian berbasis solusi inovatif, riset kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengembangkan kebijakan atau teknologi untuk mitigasi perubahan iklim.

Selain dukungan melalui penelitan LPDP juga mendorong penerima beasiswa dan alumni untuk terlibat dalam program pengabdian masyarakat yang terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini mencakup program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, mengembangkan proyek hijau lokal, serta membantu masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim di komunitas mereka.

”LPDP berkomitmen mendukung penyediaan beasiswa, pendanaan riset, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berfokus pada solusi perubahaniklim. Bidang studi yang bisa dibiayai antara lain energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, manajemen risiko bencana, tata kota berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya air”, jelas Oriza.

Adapun Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, menyampaikan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau untuk menghadapi tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Beliau juga menekankan peran krusial kebijakan fiskal dalam mendorong investasi dan menciptakan insentif yang diperlukan untuk transformasi ekonomi berkelanjutan.

Sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas, seminar ini juga menampilkan beberapa kegiatan seperti penanaman pohon dan studi bersama tentang pengembangan ekonomi hijau Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung inisiatif ekonomi hijau di Jakarta.

"Melalui seminar ini, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau," pungkas Mei Ling.

Seminar ini menghadirkan tiga keynote speakers yaitu Presiden Direktur LPDP, Andin Hadiyanto yang diwakili oleh Direktur Investasi, Muhammad Oriza; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti; dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D.. Adapun pembicara dari kelangan ahli di antaranya Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Boby Wahyu Hernawan, S.E., M.Com., DBA.; Ekonom Utama Bank Dunia, Habib Nasser Rab; Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, S.IP.,M.Si.; Dosen dan Peneliti Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si.; dan Direktur Utama BPDLH, Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E.. Topik yang dibahas meliputi kebijakan fiskal untuk ekonomi hijau, skema pembiayaan inovatif, serta praktik terbaik dalam pengembangan ekonomi hijau.

Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung implementasi ekonomi hijau di Jakarta, sejalan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024. Melalui seminar ini, diharapkan bisa menjadi platform untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk pengembangan ekonomi hijau dan biru di Jakarta.