Transformasi Digital Antara Peluang Inovasi dan Tantangan Hoaks

TRUSTNEWS.ID,. - Indonesia tengah bergerak cepat dalam memperkuat pondasi digitalnya. Dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan literasi masyarakat, langkah- langkah strategis terus diambil untuk menghadapi era transformasi digital. 

Palapa Ring yang membentang dari Sabang hingga Merauke kini membawa akses internet ke pelosok negeri, sementara pengembangan jaringan 5G mulai membuka pintu bagi inovasi teknologi masa depan.

Di sisi lain, gerakan literasi digital menyasar jutaan orang, mempersiapkan mereka untuk memahami dan mengoptimalkan teknologi, serta menghadapi tantangan keamanan siber di dunia yang semakin terhubung ini.

Hokky Situngkir, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), menyatakan salah satu tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami etika dan keamanan di dunia digital.

Ini terkait dengan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan budaya digital, bahkan menghabiskan sepertiga waktu harian mereka secara online.

"Jika dihitung dari 24 jam, 8 jam bisa dihabiskan untuk online, 8 jam tidur, dan 8 jam untuk kegiatan lainnya. Artinya, peran dunia digital sangat besar dalam keseharian kita," ungkap Hokky Situngkir kepada TrustNews.

Meski penetrasi digital meningkat, menurutnya, persoalan utama yang 

dihadapi adalah maraknya hoaks dan misinformasi. "Banyak masyarakat yang masih mudah terpengaruh hoaks, baik yang menyangkut isu sosial maupun antarusaha. Ini harus jadi perhatian kita bersama," tegasnya.

Selain misinformasi, masalah keamanan digital juga menjadi fokus utama Kemenkominfo. Kesadaran masyarakat terhadap digital safety perlu ditingkatkan agar pengguna internet terlindungi dari ancaman siber.

"Kita tidak ingin transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi malah merugikan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 80 persen dari total pengguna internet di Indonesia," ujarnya

Dengan semakin banyaknya penduduk yang terhubung secara online, Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan keterampilan digital masyarakat sekaligus memperkuat keamanan dan etika digital.

"Tantangan ini luar biasa, dan kita perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak membawa kerugian bagi masyarakat," jelasnya.

Hokky menekankan, agar ruang digital menjadi ruang yang aman untuk berusaha, maka literasi digital adalah jawaban atas tantangan kerja di era ini. 

"Literasi digital bisa menjadi kunci bagi banyak orang, termasuk wirausaha baru, untuk memahami dunia digital dengan lebih baik," ujarnya.

Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Kominfo menargetkan edukasi bagi 30 juta orang, yang diharapkan akan memperkuat pemahaman masyarakat tentang teknologi digital.

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman umum, tetapi juga mengembangkan apa yang disebut Hokky sebagai "kepanduan digital". 

"Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan bisa memahami berbagai isu digital seperti keamanan siber," ujarnya. 

Dia menjelaskan, filosofi dasar dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menurutnya berprinsip bahwa segala sesuatu yang dilakukan di ruang digital akan berdampak pada dunia nyata.

"Apa pun yang kita lakukan di dunia digital, pasti punya konsekuensi di kehidupan nyata, begitu juga sebaliknya," jelasnya.

Dia memenegaskan bahwa pelaku usaha (termasuk pelaku UMKM) harus memahami risiko ini dan terus mengembangkan kemampuan mereka untuk menavigasi dunia digital dengan lebih aman dan cerdas.

"Teknologi berkembang sangat cepat, apa yang terjadi dua hari lalu bisa sangat berbeda dari sepuluh tahun lalu," katanya.

Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan pemerintah harus bersifat adaptif, mengikuti perkembangan teknologi dan tantangan yang dihadapi, baik dari pihak yang berniat baik maupun sebaliknya.

Selain adaptif, Hokky juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan dalam menghadapi tantangan era digital ini.

"Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif," pungkasnya. (TN)