Tutup Tahun Anggaran 2024, Kinerja Perekonomian DKI Jakarta Tetap Kuat

TRUSTNEWS.ID,. - Hingga akhir tahun anggaran 2024 kinerja perekonomian DKI Jakarta tetap kuat. Inflasi tetap terkendali dalam rentang target sasaran, mencerminkan stabilitas ekonomi yang terjaga, diiringi optimisme konsumen yang terus berada di zona optimis. Pendapatan dan belanja pada APBN maupun APBD DKI Jakarta tercatat tumbuh optimis, memberikan sinyal positif bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, dalam Press Conference ALCo Regional DKI Jakarta Edisi Januari 2025 yang digelar secara online.

Press Conference ALCo Regional DKI Jakarta Periode sd 31 Desember 2024 yang digelar secara on line melalui platform MS Teams turut menghadirkan narasumber dari Kemenkeu Satu yang menyampikan kinerja di bidang perpajakan, bea cukai dan PNBP, yaitu Dwi Krisnanto dari Kanwil DJP Jakarta Timur, Wijang Abdillah dari Kanwil DJBC DKI Jakarta, dan Setiawan Suryo Widodo dari DJKN DKI Jakarta. Para narasumber memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi masing-masing penerimaan tersebut terhadap kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta.

Pada Desember 2024, inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 1,48% (yoy) dan 0,37% (mto-m). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai merah, menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Sementara itu, secara tahunan, inflasi didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, terutama akibat kenaikan harga emas perhiasan yang terus berlanjut sepanjang Triwulan IV 2024. Tren ini mencerminkan dinamika harga yang dipengaruhi oleh kebutuhan musiman dan fluktuasi harga komoditas global.

Hingga akhir tahun 2024, perkembangan indikator ekonomi riil di DKI Jakarta menunjukkan tren positif, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang stabil di zona optimis dengan mencatatkan level 144,24. Kinerja ini didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap prospek ekonomi ke depan. Kenaikan IKK pada bulan Desember 2024 mengikuti pola tahunan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan psikologis seperti aktivitas liburan Natal dan akhir tahun. Selain itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada di level 128,38, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mencapai 160,10, mencerminkan ekspektasi masyarakat yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Kinerja APBN Regional DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 tetap kuat. Realisasi pendapatan mencapai Rp1.799,54 triliun atau 110,53% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1.932,93 triliun atau 97,10% dari pagu anggaran. Pencapaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang efektif dan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta.

Pendapatan Negara di wilayah DKI Jakarta hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp1.799,54 triliun atau 110,53% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh positif sebesar 0,79% (yoy), menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi sepanjang tahun. Kinerja pendapatan pajak di DKI Jakarta hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp1.355,70 triliun, atau 112,30% dari target. Secara neto, pendapatan pajak tumbuh positif sebesar 1,67% (yoy), didukung oleh kinerja PPN yang mencatat pertumbuhan signifikan, seiring dengan konsumsi domestik yang tetap kuat. Sebagian besar jenis pajak utama tumbuh positif, meskipun PPh Badan mengalami kontraksi akibat penurunan profitabilitas perusahaan sebagai dampak moderasi harga komoditas global. Selain itu, mayoritas sektor pajak menunjukkan pertumbuhan positif, dengan sektor perdagangan berhasil pulih secara signifikan sejak kuartal III 2024. Capaian ini mencerminkan pengelolaan penerimaan pajak yang efektif di tengah tantangan ekonomi.

Adapun kinerja Kepabeanan dan Cukai di DKI Jakarta hingga akhir tahun 2024 tumbuh positif dengan realisasi sebesar Rp24,02 triliun atau 100,69% dari target APBN, meningkat 0,45% (yoy). Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp23,09 triliun atau 100,60% dari target, meskipun mengalami kontraksi tipis sebesar 0,29% (yoy) yang salah satunya akibat penurunan komoditas kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Pendapatan bea keluar mencapai Rp0,24 triliun atau 104,92% dari target, tumbuh sangat signifikan sebesar 153,09% (yoy). Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp0,69 triliun atau 102,20% dari target, dengan pertumbuhan positif sebesar 4,59% (yoy). Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sektor kepabeanan dan cukai dalam mendukung target penerimaan negara.

Sementara itu, untuk kinerja PNBP di DKI Jakarta tahun 2024 mencapai Rp389,37 triliun, atau 121,36% dari target APBN, meskipun mengalami kontraksi sebesar 7,15% (yoy) akibat moderasi harga komoditas yang berdampak pada beberapa sektor. Namun demikian, penerimaan PNBP tetap optimal, terutama didukung oleh kontribusi positif dari PNBP Laba BUMN yang tumbuh sebesar 5,28% (yoy). Capaian ini mencerminkan masih menjaga kinerja PNBP.

Hingga akhir tahun 2024, Belanja Negara di DKI Jakarta tumbuh signifikan sebesar 10,28%, untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Sampai dengan 31 Desember 2024, Belanja Negara mencapai Rp1.932,93 triliun, atau 97,23% dari pagu anggaran. Belanja K/L tercatat sebesar Rp738,34 triliu atau 92,41% dari pagu, dengan kenaikan 15,53% (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Belanja Non-K/L mencapai Rp1.172,41 triliun, atau 100,27% dari pagu, meningkat 7,89% (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan belanja untuk manfaat pensiun, asuransi kesehatan, dan subsidi. Capaian ini mencerminkan pengelolaan belanja yang efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

APBN memberi manfaat langsung untuk rakyat melalui belanja program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, dan infratruktur. Belanja ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program ini menjadi kunci dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pada tahun 2024, belanja untuk bidang pendidikan di DKI Jakarta mencapai Rp87,60 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai program yang mendukung akses pendidikan berkualitas. Alokasi ini mencakup 2,55 juta siswa penerima PIP, 42 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah, dan 156.049 guru penerima Tunjangan Profesi Guru. Selain itu, terdapat juga alokasi untuk pembangunan dan rehabilitasi 38 unit madrasah, sekolah keagamaan, dan bangunan pendidikan tinggi dan vokasi industri. Sebanyak 1.533.944 siswa menerima dana BOSP, sementara 58.597 mahasiswa menerima bantuan beasiswa dari LPDP. Program-program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hingga 31 Desember 2024, anggaran untuk bidang kesehatan di DKI Jakarta mencapai Rp74,78 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai program peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Belanja tersebut mencakup 1.307.417 penerima PBI JKN, 45 ribu ibu hamil dengan kondisi KEK yang menerima makanan tambahan, dan 100 ribu balita kurus. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk mendukung 93,8 ribu keluarga dengan anak Baduta (Bawah Dua Tahun) dan memberikan jaminan kesehatan kepada sekitar 4,6 juta penerima. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Pada tahun 2024, anggaran untuk bidang infrastruktur di DKI Jakarta mencapai Rp28,25 triliun, yang digunakan untuk berbagai proyek strategis. Alokasi tersebut mencakup pendanaan untuk proyek kelayakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembangunan 2.606 titik akses internet untuk UMKM, serta peningkatan dan pembangunan 16 unit sarana angkutan darat, udara, dan pelayaran. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program pengendalian banjir dan pengamanan pantai di Jakarta sepanjang 3,05 kilometer. Program-program ini bertujuan untuk mendukung konektivitas, ketahanan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik di wilayah DKI Jakarta.

Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) selama 2024 mencapai Rp22,18 triliun atau 99,33% dari pagu yang ditetapkan, meskipun mengalami kontraksi sebesar 18,10% (yoy). Realisasi tersebut digunakan untuk pembiayaan berbagai program, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, hibah ke daerah, dan insentif fiskal. Alokasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Kinerja APBD DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 tetap on track, ditopang oleh Pendapatan dan Belanja yang tumbuh positif. Pendapatan APBD DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp72,90 T, atau 97,26% naik 2,57% (yoy). Pendapatan daerah tumbuh positif ditopang oleh PAD yang mencapai Rp50,67 T (naik 3,12% (yoy)) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp21,63 T (naik 7,31% (yoy)). Sementara itu, hingga akhir Desember 2024, kinerja Belanja Daerah DKI Jakarta mencapai Rp69,99 T, atau 92,06% dari pagu, naik 4,82% (yoy). Belanja daerah mengalami kenaikan utamanya karena kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Subsidi, dan Belanja Pegawai.

Kinerja APBD DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 tetap on track, didorong oleh pertumbuhan positif pada Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan APBD DKI Jakarta mencapai Rp72,90 triliun atau 97,26% dari target, dengan kenaikan 2,57% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh PAD yang mencapai Rp50,67 triliun, tumbuh 3,12% (yoy), dan Pendapatan Transfer yang mencapai Rp21,63 triliun, tumbuh 7,31% (yoy). Belanja Daerah hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp69,99 triliun atau 92,06% dari pagu, mengalami kenaikan 4,82% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Subsidi, serta Belanja Pegawai.

Kinerja perekonomian wilayah DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat baik, tercermin dari inflasi yang tetap stabil dan indikator ekonomi riil yang terjaga dengan baik. Capaian indikator makro pun melampaui target yang ditetapkan. Kinerja APBN sepanjang tahun 2024 tetap optimal, dengan defisit yang terkendali serta Belanja dan Pendapatan yang terus menguat. Di sisi lain, kinerja APBD juga menunjukkan hasil positif, dengan Pendapatan dan Belanja yang tumbuh untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah. Sinergi strategis antara APBN dan APBD terus diperkuat, menjadi katalis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memperkokoh daya tahan ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara holistik di seluruh wilayah DKI Jakarta. (TN)