Kemendagri Ingatkan Pemda Cegah Defisit APBD

TRUSTNEWS.ID,. -  Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah segera mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini penting diimplementasikan guna mencegah terjadinya defisit. 

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berlangsung di Hotel Golden Palace Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis sampai dengan Jumat (23 – 24/01/2025).

Maurits menegaskan pentingnya transformasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang smart customized dan berbasis data.
 
 “Cara-cara (mengelola keuangan secara) konvensional sudah harus kita tinggalkan, digitalisasi ini merupakan langkah untuk mewujudkan good and clean government,” jelas Maurits.

Maurits mengatakan transformasi tata kelola keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah digaungkan oleh Pemerintah Pusat, proses transformasi tersebut ditujukan agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, untuk mencegah pemborosan. Oleh karena itu,Kemendagri siap membantu peningkatan kapasitas aktor pengelolaan keuangan daerah.

Dia menjelaskan transformasi pengelolaan keuangan daerah yang mendasar berawal dari kewajiban penyajian informasi keuangan daerah untuk mendukung proses pengelolaan APBD yang lebih baik.
 
“Diharapkan dengan menyajikan dan mempublikasi informasi keuangan daerah melalui  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terstruktur dan rasional” tegasnya. “Sebagai contoh, dengan perencanaan anggaran kas yang baik, seimbang arus masuk dan keluar, defisit (APBD) dapat kita cegah,” tegas Maurits. 

Maurits mengungkapkan langkah strategis untuk mencegah defisit APBD pun telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih komprehensif. Kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan menjadi kunci keberhasilan. 

“Bapak Menteri sudah mengingatkan, mari satukan langkah (untuk) cegah defisit APBD!,” pungkas Maurits.