Kemensos: 10 Komitmen Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Sosial

TRUSTNEWS.ID,. - Kemiskinan di Indonesia bukan lagi sekadar angka dalam laporan tahunan. Ia adalah realitas yang menyusup ke setiap aspek kehidupan.

Di desa-desa, akses terhadap pendidikan begitu terbatas. Sekolah-sekolah yang ada sering kali kekurangan fasilitas, tak ada buku, tak ada guru tetap, bahkan ruang kelas yang layak pun tak ditemukan.

Di kota, kesenjangan sosial tampak lebih mencolok. Gedung-gedung pencakar langit berdiri gagah, sementara di bawahnya, permukiman kumuh tumbuh bagaikan luka yang tak kunjung sembuh.

Bagai lingkaran setan, kemiskinan memang tampak seperti warisan yang terus berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, dengan langkah langkah kecil yang konsisten, mungkin suatu hari warisan itu akan tergantikan, oleh kisah-kisah tentang harapan, keberanian, dan masa depan yang lebih baik.

Robben Rico, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Sesuai dengan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

"Untuk itu, pemerintah bekerja keras memastikan agar tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pembangunan sosial," ujar Robben Rico.

Agar peran sosial pemerintah semakin efektif, ada beberapa hal mendasar yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Pertama, peningkatan akurasi data agar bantuan dan program sosial tepat sasaran. Kedua, koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat yang terukur dan terintegrasi. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan sosial. Dan kelima, penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Semua ini bertujuan agar kebijakan sosial benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dirinya tidak menampik, peran publik sangat penting dalam menciptakan ekosistem sosial yang inklusif dan berkelanjutan. "Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sesuai dengan amanat UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial," ujarnya.

Beberapa langkah konkret yang diambil untuk melibatkan masyarakat antara lain pemberdayaan komunitas dan organisasi sosial, partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya, transparansi dalam pelaksanaan program, serta penguatan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

"Pemerintah juga mendorong pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, sehingga upaya-upaya ini dapat menghasilkan dampak yang lebih nyata dan terukur," jelasnya.

Robben menambahkan, langkah strategis yang dijalankan oleh Kementerian Sosial meliputi pemanfaatan basis data tunggal (DTSEN) untuk memastikan bahwa pemberian bantuan sosial lebih tepat sasaran, mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dan menggeser paradigma dari sekadar perlindungan sosial menjadi pemberdayaan sosial yang lebih efektif.

"Kementerian juga berfokus pada pendekatan terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengintegrasikan berbagai bentuk intervensi kesejahteraan sosial," ujarnya.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan akurasi data untuk ketepatan sasaran program. Selain itu, distribusi bantuan ke daerah-daerah dengan infrastruktur sosial yang terbatas juga menjadi hambatan.

Inklusi sosial bagi kelompok rentan, perubahan iklim, dan perubahan sosial yang cepat adalah tantangan lainnya yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

"Meski tantangan besar terus menghadang, semangat kolaborasi dan gotong royong dapat membuka jalan bagi perubahan. Jika setiap pihak, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bersatu padu dalam usaha memperbaiki kondisi sosial, maka program-program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," urainya.

"Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kemiskinan yang kita hadapi hari ini akan tergantikan oleh kisah tentang harapan dan masa depan yang lebih cerah," pungkasnya.