GISA Sadarkan Masyarakat dalam Administrasi Kependudukan

 GISA merupakan aksi untuk meningkatkan ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.
Berbagai upaya terus dilakukan demi mensukseskan pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) yang dicanangkan secara nasional di Batam tanggal 8 Februari 2018, GISA secara maraton diterapkan di provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2019, GISA semakin diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
Di sela-sela kesempatan wawancara dengan Majalah TrustNews, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil) Republik Indonesia, Prof Dr  Zudan Arif Fakrulloh SH,MH mengatakan, gerakan Indonesia sadar Adminduk (GISA) merupakan upaya negara dalam memberikan hak-hak warga negara dan gerakan untuk membangun kesadaran pentingnya dokumen kependudukan. 
“Pentingnya data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data dan pentingnya pelayanan yang membahagiakan rakyat,” kata Zudan kepada TrustNews beberapa waktu lalu. 
Sementara itu, Zudan menyebutkan, target sasaran GISA adalah masyarakat, aparatur petugas layanan Dukcapil dan Lembaga pemerintah serta swasta pengguna data Dukcapil. 
Zudan menjelaskan bahwa GISA dite-rapkan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan sampai di tingkat nasional. Dalam penerapannya, satu kecamatan minimal harus terbentuk satu desa atau kelurahan sadar Adminduk, di tingkat kabupaten/kota minimal ada satu kecamatan sadar Adminduk, serta di tingkat provinsi harus ada satu kabupaten/kota yang sadar Adminduk. 
“Melalui penerapan GISA ini masyarakat mempunyai dokumen kependudukan yang seharusnya dimiliki. Anak-anak memiliki Kartu Indentitas Anak, yang berusia 17 tahun dibuatkan e- KTP yang lahir dibuatkan akta kelahiran, yang menikah akan dibuat akta nikah, begitu juga yang meninggal dibuatkan akta kematian,” kata pria kelahiran Sleman, Yogyakarta 24 Agustus 1969 silam ini. 
Menurut Zudan yang juga pernah 6 tahun sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta ini, bahwa program ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah kepada masyarakat, dan sebagai upaya peme-rintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang membahagiakan rakyatnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pemerintahan lainnya. 
“salah satu tujuannya adalah untuk mendorong seluruh pelayanan itu lebih cepat lagi, salah satunya melalui penerapan tanda tangan elektronik yang berbentuk QR Code,” ujar Zudan.
Selain itu, Zudan menjelaskan, manfaat program GISA adalah agar bayi lahir dapat langsung diberikan akta kelahir-an, karena sudah menggunakan tangan elektronik. Bahkan semua dokumen kependudukan bisa ditanda tangani oleh Kepala Dinas dari manapun dan kapan saja. 
“Maka kami berharap melalui GISA diiharapkan pelayanan Dinas Dukcapil dapat lebih meningkat karena program ini merupakan program nasional untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujar pria yang dikenal ramah ini. 
Disamping itu, Zudan juga meng-ingatkan jajaran Discapil agar memperbaiki pelayanan langsung kepada masyarakat, karena melalui pelayanan terbaik mencerminkan kehadiran bangsa bagi masyarakat. 
Secara lebih detil Zudan menjelaskan bahwa kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.  Ke empat hal ini harus dilakukan secara sistematis dan terus menerus agar ekosistem sadar adminduk bisa terwujud di seluruh Indonesia. Siapa yang menjadi target Gerakan ini ? GISA mentargetkan untuk bisa membangun kesadaran kepada masyarakatnya, kepada Lembaga penguna data kependudukan dan kepada petugas dukcapil agar selalu memberikan pelayanan yang membahagiakan rakyatnya. 
Sosialisasi terhadap program GISA 
Gerakan ini terus digencarkan oleh berbagai pihak diantaranya yang dilakukan Sekretaris Kelurahan Tanjung Duren Selatan mewakili Lurah Tanjung Duren. Sekretaris Kelurahan Tanjung Duren Selatan mewakili Lurah Tanjung Duren Selatan, Fajar Suherman mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan tertibnya kepemilikan dokumen kependudukan. Antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Akta kematian, Akta Kelahiran, Akta Pencatatan Sipil, dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). 
Suherman menyebutkan, penyelenggaraan administrasi yang tertib akan mendukung mewujudkan good government. 
"Gerakan Indonesia Sadar Adminis-trasi Kependudukan, melibatkan komponen masyarakat mulai RT/RW, Karang Taruna, PKK, LMK, maupun kelompok dasawisma," kata Bapak Fadtheland Musthofa kepada warga Tanjung Duren Selatan yang hadir saat sosialisasi GISA, di sekretariat RW 05 jl. Delima l kelurahan Tanjung Duren Selatan kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selasa (19/11/19) lalu. 
Dalam kegiatan tersebut, selain sosialisasi petugas juga melayani pengurusan dokumen administrasi kependudukan yakni Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK). 
Selain melakukan pelayanan, juga dilaksanakan sosialisasi layanan Aplikasi Alpukat Betawi (Akses Langsung Pela-yanan Kependudukan Cepat dan Akurat) 
yang merupakan program Dinas Dukcapil DKI Jakarta. 
Melalui aplikasi ini, warga semakin mudah untuk mengurus dokumen kependudukan. Di mana bisa menge-tahui data kependudukannya dengan melihat dari sistem. "Melalui aplikasi ini warga yang ingin membuat dokumen kependudukan bisa dilakukan dimana saja, bisa melalui gadget berbasis android ataupun melalui web, warga tidak perlu lagi mengantre di loket layanan," jelas Kasatpel Dukcapil Kelurahan Tanjung Duren Selatan Fadtheland Musthofa. 
Dukungan Kepala Daerah 
Sementara itu dukungan terhadap program GISA juga hadir dari Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang mengapresiasi inovasi dan terobosan yang secara terus menerus dilakukan oleh jajaran Dukcapil dalam mewujudkan tertib tata kelola administrasi kependudukan. 
Idris menuturkan berbagai inovasi program tersebut harus dapat diikuti oleh seluruh jajaran Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Wagub menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur Dukcapil sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini. 
“Jajaran Dukcapil juga harus berbenah dan berpikir secara digital untuk memberikan pelayanan Adminduk yang lebih cepat sesuai dengan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo yakni Pemerintah yang lebih melayani,” tandas Idris beberapa waktu lalu. Dukungan kepala juga mengalir dari Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Noor atau yang biasa dipanggil Paman Birin Bersama dengan Achmad Fikri Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh juga mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 4 Maret 2020. Gubernur Kalsel dengan penuh semangat mengajak seluruh masyarakat Kalsel bergerak untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kalsel. (Agus Irawan)