HTI Dukung Pemilu Dijalankan Tanpa Kecurangan

Maraknya kasus yang memancing “hawa panas” Pemilu dituding juru bicara HTI, Ismail Yusanto sebagai ulah dari elit penguasa saat ini. Salah satunya, kasus yang baru-baru ini ramai dibincangkan adalah tentang kebebasan Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Reaksi-reaksi public yang mengkritisi pemerintah pun tak dapat dielakkan. Pemerintah harus siap menyabut ramainya pro dan kontra masyarakat sebagai bentuk kematangan demokrasi Indonesia saat ini.

Ismail menjelaskan sebab-sebab ketidakharmonisan masyarakat belakangan, terutama dikalangan umat beragama, bahkan seagama sekalipun. Disharmonisasi ini semakin terasa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang. Menurutnya, perpecahan ini sudah mencapai klimaks lantaran pemerintah tidak menunjukkan keinginannya untuk meredam kemarahan public, justru terkesan menambah “luka” dengan munculnya kasus-kasus yang melibatkan agama.

“Jika sudah membawa isu agama, sudah tentu akan sensitive sekali,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan secara detail kasus-kasus tiga tahun belakangan ini yang menyentuh ranah agama, khususnya agama Islam. Bermula dari kasus Pilkada DKI, yang mana salah satu calon gubernur, Basuki Tjahaya Purnama alias BTP, pada saat berkunjung ke Kepulauan Seribu dalam pembicaraannya dengan warga sekitar menyebut tentang surat al-Maidah yang kerap kali digunakan sebagai alat kampanye agar muslim tidak memilih pemimpin non muslim. Perkataan BTP tersebut dianggap sebagai penistaan agama.

 “Akibat ketidak tegasan pemerintah ini, akhirnya timbul aksi damai 411, 212, kan” imbuhnya.

Menurut Ismail, reaksi tersebut tidak akan sampai sebesar itu mana kala pihak berwajib langsung menjatuhkan hukuman kepada BTP. Selaain kasus penistaan agama, tak kalah ramai juga kasus tentang pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh Banser pada waktu perayaan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2018 lalu. Lagi-lagi dugaan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan putusan pengadilan mewarnai kasus tersebut. Pasalnya pelaku pembakaran mendapat hukuman yang tidak sepadan dengan perbuatannya.

Maraknya kasus-kasus seperti di atas, menyebabkan masyarakat kian jeli dalam menilai kualitas pemimpin Indonesia saat ini. Dengan demikian Ismail yakin Pemilu mendatang pemilih akan lebih cerdas menentukan pilihannya. Selain itu, Ia juga mengingatkan Pemilu harus diselenggarakan secara sportif.

“Pemilu harus dilaksanakan tanpa kecurangan,” pungkasnya.