PDAM TIRTA JAYA MANDIRI (TJM) SUKABUMI Genjot Jumlah Pelanggan dan Kapasitas

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP), selain menambah pelanggan, TJM terus meningkatkan pelayanan dengan sepenuh hati.

Tingkat kehilangan air atau NRW (Nonrevenue Water) dan menyusutnya debit di sejumlah titik mata air menjadi momok bagi PDAM. Berbagai upaya terus dilakukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi (TJM) agar pelayan air minum ke pelanggan tidak terganggu.

"Pelayanan kita tetap berjalan dengan baik. Kalau ada salah satu cabang yang terkena dampak itu akibat dari kebocoran dan langsung kami tangani," ujar Direktur Utama Tirta Jaya Mandiri, Kamaludin Zen menjawab TrustNews.

Ini terkait dengan kebocoran pipa transmisi berdiameter 250 milimeter di wilayah Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Menurut Zein kebocoran disebabkan adanya longsor, mengakibatkan terganggunya pasokan air di sejumlah wilayah.

Kebocoran tersebut berdampak pada pasokan air di wilayah Sundawenang,  Angkrong, Babakan Sundawenang, Suweng, Pangadegan, Leuwi Orok, Kampung Pasar, Parungkuda, Kampung Baru, Babakan Peundeuy, Bojongkokosan, Kampun Susukan, Palagan, Kampung Setiabakti, Cipanggulaan, Kompa, Cijambe, Ciutara dan Pondokkaso.

Zein menambahkan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP), selain menambah pelanggan, TJM terus meningkatkan pelayanan dengan sepenuh hati. 

"TJM selain bicara bisnis profit, juga bicara soal pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kami tetap mencari alternatif-alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan pelanggan serta penambahan kapasitas," ujarnya dengan menyebut jumlah pelanggan saat ini yang mencapai 58.500.

Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, lanjutnya, menerima hibah dari Bank Dunia berupa penampung air, elektrikal mekanikal, penambahan jaringan perpipaan serta penambahan kapasitas produksi.

"Pada tahun 2020, kami menerima hibah dari Bank Dunia yang disalurkan melalui APBN. Hibah ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kami, khususnya masyarakat yang mendapatkan dampak baik,” ujarnya.

"Dengan mendapatkan hibah tersebut, tentu saja kami bisa memaksimalkan pelayanan dan juga membenahi peralatan. Semoga kedepannya ada anggaran untuk terus membenahi kebaikan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat terkait perairan yang berada dalam tanggungjawab Perumda TJM,” paparnya.

Zen menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki komitmen kuat dan mendukung pelayanan air minum kepada masyarakat melalui Perumda AMTJM. 

"Melalui Perda Nomor 16 tahun 2019, Pemkab Sukabumi menyuplai penyertaan modal kepada Perumda AMTJM selama lima tahun dari 2019 hingga 2023 mendatang secara bertahap dengan total Rp 152,5 miliar," jelasnya dalam acara tersebut.

Penyertaan modal ini untuk kebutuhan tiap tahun dari 2019 hingga 2023 mendatang. Tahun 2019 Rp 32 Miliar, tahun 2020 Rp 30 miliar, tahun 2021 Rp 30 miliar, tahun 2022 Rp 30 miliar, dan tahun 2023 Rp 30 miliar.

"Selain itu ada bantuan pemasangan jaringan pipa distribusi dari dana APBD, penambahan kapasitas sumber air melalui DAK dan pembinaan lembaga," beber Zen dalam materi yang disampaikannya ketika lokakarya tersebut.

Perda tersebut menjadi modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk ikut dalam program hibah air minum yang  bersumber dari APBN tahun 2022 ini yang digagas dalam lokakarya itu. Ditambah adanya surat minat Bupati Sukabumi, memiliki idle capacity dan mempunyai daftar calon penerima manfaat hibah air minum.

Ada lima capaian dalam strategi dan kebijakan Perumda AMTJM dalam pengembangan pelayanan air minum dengan target 100 persen hingga tahun 2023 mendatang, meliputi: 

Pertama, peningkatan cakupan pelayanan melalui program hibah air minum perkotaan.

Kedua, penurunan nonrevenue water PDAM sampai dengan 20 persen.

Ketiga, pemasangan jaringan pipa transmisi dan distribusi dari IPA terbangun.

Keempat, penambahan kapasitas produksi kurang lebih 270 liter per detik.

Kelima, pembangunan infrastruktur air minum dari mata air sampai ke masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau PDAM melalui dana APBN, DAK dan APBD.

"Kami tetap pada prioritas untuk menambahkan jumlah pelanggan sampai 100 ribu. Tentu harus ada sinergi dengan semua pihak terutama pemerintah daerah," ungkapnya. 

"Karena tanpa dukungan Pemda tentu akan susah. Apalagi dana dari APBN sudah tidak masuk ke Perumda, harus pemerintah daerah yang mensuport kami melalui APBD," pungkasnya. (TN)