Yuyun Pirngadi : Ada Motif Politik Isu Harga PCR Untuk Menjatuhkan Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan

Jakarta, - Belakangan sekelompok orang jahil bikin gaduh gegara berita cliping bisnis PCR. Diduga dua menteri kabinet Jokowi meraup keuntungan dari bisnis PCR dan Vaksin ditengah kesulitan rakyat.

Penelti Yp Institute for Fiscal and Monetary Policy, Dr. Yuyun Pirngadi,mengatakan, PCR adalah Polymerase Chain Reaction merupakan salah satu metode pemeriksaan yg dilakukan untuk mendeteksi virus corona dalam tubuh. Pemeriksaan PCR  bekerja dengan cara memperbanyak (amplifikasi)DNA Invitro secara Enzimatis.
Alat kedokteran ini mendeteksi tubuh positif atau negatif terkena virus Corona.

“Yang disayangkan, pemangku kepentingan Partai Prima, Kami, dan masyarakat yang mengklaim Relawan Jokowi  melaporkan kedua menteri tersebut ke KPK dan BaPeKa,” kata Yuyun , Kamis (11/11/2021).

Sebut saja, Luhut B. Panjaitan ( Menko Kemaritiman- Investasi) dan Erick Thohir (Menteri BUMN). Keduanya adalah pendekar Pandemi Covid 19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Semestinya keberhasilan kedua pendekar itu dan beberapa menteri terkait lainnya patut diacungkan jempol. 

Menurut, Dr. Yuyun Pirngadi, Indonesia mampu memitigasi siklikalitas resesi ekonomi global, bahkan mengatasi kontraksi pertumbuhan ekonomi di era pandemi ini dari angka negatif ke positif. Perlahan namun pasti, diprediksi akhir tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh berkisar 4%. 

Tak cuma itu, angka pertumbuhan Pandemi Corona pun berhasil ditekan landai. Keseriusan Pemerintah diawali pasokan vaksin sebanyak 54 juta dosis memang didapat secara gratis dari organisasi kesehatan dunia (WHO). Selanjutnya Pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp 77 Triliun untuk pembelian Vaksin Covid 19 dengan tujuan pemberian secara gratis bagi masyarakat. 

Tak selesai disitu, 181 juta dosis Vaksin disiapkan Pemerintah untuk program Vaksin Nasional dikirim ke pelosok tanah air. Langkah itu mengikuti jejak negara negara maju yg nyaris capaiannya sudah 70% hingga 100%.
Prestasi  Indonesia itu diakui dunia dan tak menyangka Indonesia bisa.

Ketika Konferensi tingkat tinggi G20 yg baru lalu, menteri Keuangan Indonesia dan Italy di percaya memimpin gugus tugas kesehatan keuangan global.

Perlu diketahui, dunia habiskan USD 12 Triliun atau setara Rp 170.400 Triliun (asumsi kurs Rp 14.200) untuk tangani Pandemi Corona. 

Sedangkan, Indonesia tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp 695, 2 Triliun. Pada tahun 2021 anggaran meningkat jadi Rp 744,77 Triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 433,91 Triliun atau 58,3% per 22 Oktober 2021 (Merdeka.Com, 26/10/2021).

Dalam Relasi itu, G20 sepakat membentuk Joint Finance Health Task Force, yakni kerjasama menteri keuangan dan menteri kesehatan negara-negara G20 yg bertujuan Prevention, Preparedness dan Respons (PPR) yang ketuanya dipercayakan Indonesia dan Italy.

“Mari kita  tengok prestasi Indonesia tangani Covid varian delta di tingkat ASEAN. Tentu dapat dibanggakan seperti yg dilaporkan Kompas, 25 Oktober 2021 tentang perkembangan situasi Covid 19 di negara-negara ASEAN,” tegasnya.

Dari 10 negara ASEAN, "Kasus Harian Baru Covid 19",  Indonesia berada diperingkat tiga terendah dgn angka 460. Sedangkan, Peringkat tertinggi adalah Thailand di angka 8.756.

 Begitu pula, "Kasus Kematian Baru", Indonesia berada diposisi ke 6 terendah dengan angka 30 dan Filipina tertinggi dgn angka 149. Terakhir Indonesia pun harus bangga masuk 6 besar yg berhasil melakukan "Penyembuhan Baru". Angkanya capai 1.236 dan tertinggi Thailand dgn angka 9.589. Sedangkan, "Capaian Vaksin" Indonesia berada di urutan 8 dengan rasio 25% secara nasional.

Data di atas, menunjukkan suatu prestasi dan kemewahan  personalitas kedua menteri Luhut dan Erick Thohir dalam kerja-kerja kerasnya menanggulangi Covid dan kontraksi ekonomi. Jika kita bandingkan, dengan negara-negara dunia lainnya, masih banyak capaian Vaksinnya hanya berkisar 3% warganya. 

Rendahnya capaian itu, tak lepas dari tingkat keseriusan Pemerintah masing-masing  dalam merumuskan agenda strategi penanggulangan masalah kembar siam ini (covid 19 dan kontraksi ekonomi). 

Kembali ke Indonesia, kecerdasan Luhut dan Erick Thohir tak perlu diragukan lagi dalam menerjemahkan kebijakan Presiden Jokowi di satu sisi dan kerja keras mereka yg  diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara pada sisi lain.

Isu Harga PCR dan dosis Vaksin

Heboh bisnis PCR (Polymerase Chain Reaction) di media, harus cermati secara seksama. Masyarakat harus ekstra hati-hati membaca  gorengan pisang yg hampir gosong. Pertanyaannya kemudian, bagaimana munculnya tudingan bisnis PCR dan Vaksin menggelinding?

Perlu diketahui. Vaksin Covid 19 yg diadakan  Pemerintah  dikelola oleh Biofarma (importir Vaksin, penyedia dan penyalur Vaksin). Biofarma merupakan induk holding Perusahaan Farmasi BUMN.
Sedangkan, Vaksin Gotong Royong yanag terdiri dari: Sinovak,  Sinopharm, Moderna, Astragenika merupakan partisipasi pengusaha yang bertujuan percepatan pemulihan ekonomi, diawali dengan mensukseskan program Vaksinasi bagi karyawannya. 

Vaksin Gotong Royong dikelola swasta dalam hal ini, Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Kadin yang ingin berpartisipasi bertemu Presiden Jokowi di Istana negara. Partisipasi itu di nilai positif oleh Pemerintah. Bahkan, keikutsertaan Kadin direspon Pengusaha dan UMKM. 

Dalam waktu relatif singkat, 7000 UMKM yg berbadan hukum daftar ikut Vaksinasi Gotong Royong Kadin. Melalui PT Genomic Sodaritas Indonesia (GSI). Tatakelola Vaksinasi dilakukan untuk  karyawan swasta. Semua yg dilakukan Kadin menggunakan anggaran perusahaan masing-masing. Tidak sedikitpun ada anggaran Pemerintah yang parkir.
PT. GSI itu di dalamnya ada sejumlah Perusahaan dan yayasan yang ikut investasi dalam bentuk lembar saham. Misalnya,  PT. Toba Bumi Energi dan PT. Toba Sejahtera. Kedua PT tersebut milik Luhut B. panjaitan. 

Selanjutnya,  PT. Adaro Bangun Negeri merupakan turunan PT. Adora Energi.Yang dimiliki sahamnya oleh Erick Thohir. Jika kedua menteri itu awalnya sebagai pengusaha, kemudian menjadi penguasa dipastikan telah menanggalkan vested interest dan urusan bisnisnya. Itu syarat dan ketentuan berlaku sejak Orde Baru, ketika menjadi pejabat publik.
 Sebagai menteri tidak  sertamerta  otoritas institusi dimainkan untuk kepentingan  berbisnis  proyek Pemerintah. Jangankan menyalahgunakan wewenangnya, harta kekayaannya pun harus dilaporkan ke KPK dan dipantau dari waktu ke waktu cashflownya.
“Urusan bisnis  diserahkan tatakelolanya  kepada dirut atau orang yg dipercaya masing-masing pemiliknya,” terangnya.
 
Business is business yg bertujuan mencari keuntungan. Jadi,  wajar jika perusahaan dan yayasan memiliki lembar saham mengharapkan gain, profit dan deviden dari investasinya itu. Whatever proyek itu dari mana berasal. Yang utama pemilik perusahaan terikat dengan aturan. 
Prosedur bisnis yang benar, uang dari hasil bisnis yg benar dan membayar pajak yg benar, maka tak ada rambu-rambu larangan yg ditabrak, lalu apa salahnya?

Pembunuhan Kharakter

Terkait isu harga penyediaan alat tes Covid PCR dan Antigen yg di nilai mahal oleh UMKM. Nuansa itu muncul dari keluhan dan persaingan usaha. Seolah pemilik perusahaan yg nota bene menteri dituding mendikte harga PCR dan dosis Vaksin. Tudingan mengeruk keuntungan kemudian berselancar dan ditangkap tangan-tangan jahil.   Bahkan, isu itu belakangan bergejolak menjadi konsumsi publik yg diplintir oleh pihak-pihak tertentu. Mereka senang melihat rakyatnya sengsara, dan sengsara melihat rakyat sehat.

Pasalnya, delik aduan pihak-pihak tertentu ke KPK dan Bapeka tidak didasari temuan data otentik. Mereka tidak paham membaca investasi finansial yg dikelola perusahaan. 

Kata dia, aduan mereka benar-benar tak didasari oleh temuan data yuridis. Yang ada hanya opini cliping dan dugaan  bernuansa politis. Itulah aroma hidden agenda.

“ Jangan sampai syahwat kekuasaan pihak-pihak tertentu seperti Partai Prima, Kami, dan masyarakat diluar sana yg mengklaim Relawan Jokowi, merobek-robek hasil konstruksi kerja-kerja keras yg tengah dilakukan kedua menteri Menko Luhut B. Panjaitan dan Menteri Negara BUMN, Erick Thohir,” ungkapnya.

Tangan-tangan jahil pun, yang terbiasa meng-obok-obok keadaan Program Vaksinasi Nasional dan membolak-balikkan hati publik lalu melaporkan kedua menteri di atas dengan lampiran cliping media sebagai sebuah kebenaran.

Ujung-ujungnya tiktok dan mendesak Presiden Jokowi melakukan reshufle kabinet. Itu sama halnya  Skenario picisan dan manuver politik murahan dalam merebut, mempertahankan dan menjungkirbalikan kekuasaan terhadap kedua menteri itu. Tak diragukan lagi skenario itu by order dan  dibelakang ada bohir. 

Gelombang isu PCR bak tema yg dibawakan dalam panggung standing comedy. Tak lucu dan penonton tak diwajibkan aplause dengan tontonan gratis dari konsep demokrasi yg cacat sejak lahir. Jangan pernah percaya sama banalitas elit yang suka goreng pisang sampai gosong. Sudah gosong dibilang semakin  enak. 

 Ada cara lain yang lebih elegan jika benar ada aroma bisnis PCR yg dilakukan kedua menteri Luhut dan Erick. Republik ini punya institusi hukum, lembaga Kepresidenan dan DPR RI yang memiliki otoritas penuh terhadap pejabat publik yang bermain-main di atas penderitaan rakyat.

Sebaliknya, masyarakat pun tak boleh semaunya meng-atas namakan demokrasi untuk merusak tatanan ekonomi dan kesehatan yg tengah diperbaiki akibat Pandemi. Apalagi mencemarkan nama baik.
Integritas orang jangan dirusak karena perbedaan visi politik, kepentingan dan urusan berbisnis.  Itu  pembunuhan karakter.

Reshuffle Kabinet

Sikap diam presiden Jokowi bukan tak peduli lindung. Beliau tahu persis mekanisme penggunaan anggaran dan aliran dana lari kemana. Pemerintah sebagai pengguna anggaran tahu persis penetapan harga alat PCR dan antigen. Bahkan, partisipasi Kadin dalam ikut serta mensukseskan program Vaksinasi dinilai cara yg efektif dan proses percepatan pemulihan perekonomian nasional. 

Tak berlebihan jika partisipasi pengusaha dalam program Vaksinasi berawal dari pertemuan Kadin dan presiden Jokowi di istana. Niat mensukseskan Vaksinasi disambut baik presiden.   Sebagai bentuk tanggungjawab moral pengusaha terhadap bangsa dan negara. 

Program Vaksinasi nasional, terutama bagi karyawannya.  Ditataran operasional deviasi hrs dimaklumi. Bahkan, jika UMKM menilai harga Vaksin Gotong Royong mahal baik Vaksin dan biaya jasa pelayanannya, pemerintah dalam hal ini ketua pelaksana komite penangulangan Covid 19, tak pernah memaksa. 

“Justru di beri opsi, dipersilahkan ikut program vaksinasi gratis yg dilakukan  pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, harga PCR berikut cairannya dan antigen, awalnya cukup mahal karena alat kedokteran itu import. Akan tetapi berangsur turun bersamaan turunnya angka pertumbuhan Covid. Apalagi, produksi massal itu untuk kebutuhan domestik dan ekspor ke negara-negara yang membutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi global, maka tak akan ada tesuffle kaninet ketika kinerja berjalan baik sesuai kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Presiden Jokowi tahu persis menteri terkait pemulihan ekonomi tengah giat-giatnya bekerja keras menyelamatkan perekonomian nasional dan menurunkan angka pertumbuhan Pandemi. Walhasil, Presiden menilai dari waktu ke waktu perubahan yang terjadi baik itu perbaikan ekonomi mapun kesehatan masyarakatnya.

Ketika tuntutan orang-orang tertentu minta presiden melakukan reshufle kabinet dianggap sepi dan hanya isapan jempol belaka. Mengapa? 

“Dinamika demokrasi tak mengenal batas toleransi dan menerabas jauh dari realitas ketika kepentingan syahwat kekuasaan menggelora, maka memperkosa politik dijalan umum pun mereka lakukan. Menyedihkan drama harga PCR picisan,” tutupnya.