Tantangan Bakti Kominfo DALAM PEMERATAAN INFRASTRUKTUR TIK

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serius mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur TIK merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung akselerasi digital nasional. Mengingat, banyak daerah atau desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G atau akses internet cepat seperti WIFI, secara khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menjadi wilayah kerja BAKTI.

Bambang Noegroho, Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, mengakui, kondisi geografis Indonesia memberikan tantangan cukup besar dalam pemerataan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi nasional.

"Masih terdapat banyak kesenjangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Namun demikian, kita juga harus mensyukuri apa yang telah kita bangun infrastruktur telekomunikasi dimana ikut membantu menopang kebutuhan yang masif pada saat pandemi ini," ujar Bambang Nugroho menjawab TrustNews.

Tak hanya masalah kondisi geografis, menurutnya, masalah logistik dan keamanan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun infrastruktur jaringan internet.

"Tantangan terberat adalah menaklukkan geografi Tanah Air yang sungguh luas dan kaya ini. Ribuan kabel serat optik harus kita bentangkan melalui jalur laut, darat dan pegunungan. Termasuk juga tantan- gan logistik dalam pembangunan menara BTS 4G. Hal ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta para stakeholders terkait," ungkapnya.

"Hanya saja dalam upaya transformasi digital yang saat ini tengah dilakukan, mengutip dari yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berharap tak seorang pun boleh ditinggalkan (no one left behind) dalam pemerataan akses internet ini," ujarnya.

Bambang melanjutkan, hingga tahun 2019, BAKTI melalui proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) telah membangun Palapa Ring (jaringan backbone fiber optic) dengan total panjang 12.229 KM yang meliputi area Barat (2.124 Km), Tengah (3.102 Km) dan Timur (7.003 Km), menghubungkan 57 kabupaten/kota di Indonesia, dimana saat ini telah beroperasional dengan baik.

Dari 9.113 desa dan kelurahan yang berada di wilayah 3T selama periode 2019-2020 sudah menyelesaikan 1.682 BTS. Adapun sebaran Akses Internet mencakup 11.817 titik dengan 3.126 titik diantaranya merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan koordinasi dan akses jaringan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

"Sebenarnya, menurut perhitungan kami, kita baru bisa benar-benar memeratakan akses sinyal dan internet di seluruh Indonesia dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun dari sekarang," ujarnya.

"Namun pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat, tentunya akses internet menjadi sangat dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar dan juga bekerja secara online. Untuk itulah pemerintah berupaya melakukan percepatan transformasi digital, dalam hal pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi," paparnya.

Dia menyebut, Menkominfo telah memerintahkan BAKTI sebagai Badan Layanan Umum untuk dapat menyelesaikan tugas pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah 3T hanya dalam waktu dua tahun saja. Diharapkan hingga sampai 2024, BAKTI sudah bisa memeratakan sinyal 4G dengan melakukan pembangunan infrastruktur sebanyak 7904 BTS 4G di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Selain melalui jalan terestrial seperti BTS dan jaringan serat optik, BAKTI juga sedang membangun satelit multifungsi (SMF) SATRIA 1 yang kini sedang dalam tahap konstruksi," ujarnya.

"Satelit ini (SATRIA 1) diproyeksikan akan melayani kebutuhan akses internet di kurang lebih 150.000 titik layanan publik di daerah-daerah yang tidak mudah diakses dengan jaringan backbone serat optik maupun transmisi Microwave," jelasnya.

Dalam upaya menghadirkan akses sampai ke daerah 3T dan pedesaan, menurutnya, fokus pembangunan akses telekomunikasi di daerah 3T mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Perpres tersebut, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, seperti dijelaskan Pasal 2 Perpres, yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

Jumlah kelurahan/desa di Indonesia adalah 83.218 desa. Dari jumlah tersebut,yang sudah terlayani sinyal 2G sebesar 91,84%, terlayani sinyal 3G sebesar 80,51%, dan terlayani sinyal 4G sebesar 84,92%.

Jumlah kelurahan/desa yang belum terlayani sinyal 4G di daerah 3T adalah sebanyak 9.113 desa. Pembangunan BTS 4G di 9.113 desa ini akan diselesaikan BAKTI sampai dengan 2024.

"Sementara itu, terdapat 3.435 kelurahan/desa yang tidak termasuk sebagai daerah 3T akan didorong untuk dibangun BTS 4G oleh operator seluler," ujarnya.

Di lain sisi, Bambang mengungkap, secara umum dampak pembangunan telekomunikasi ke daerah rural sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih BAKTI Kominfo melakukan pendekatan yang holistik. Bukan hanya dibangun infrastrukturnya, namun juga ekosistem digitalnya.

"Agar mereka mampu mendapatkan manfaat positif dari kehadiran teknologi digital. Diantaranya ikut dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bahasa, keterampilan, e-commerce, bimbingan belajar, dan lain-lain di daerah sasaran," ujarnya.

Selain itu, BAKTI juga menyelenggarakan Program Kemitraan BUMDes untuk mendorong instrumen desa menjadi subyek atau pelaku kemajuan desa.

"BAKTI menjalankan peran sebagai orkestrator dalam mempertemukan supply dan demand agar dapat bekerja sama dan menciptakan perekonomian berbasis digital di desa," ungkapnya.

Bambang pun menegaskan, komitmen Pemerintah dalam mendukung agenda Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden mengajak semua pihak untuk membalik momentum pandemi ini menjadi peluang dengan cara melakukan percepatan transformasi digital.

"Kementerian Kominfo merespons dengan menetapkan empat pilar utama percepatan transformasi digital, yaitu: pembangunan infrastruktur digital secara masif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pelatihan digital untuk sumber daya manusia kami," ujarnya.

"BAKTI, sesuai tupoksinya, mendapat bagian utama dalam pembangunan infrastruktur digital. Namun juga ikut membantu dalam pilar literasi digital dan pembangunan talenta digital."

"Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan penggelontoran APBN untuk pertama kalinya sehingga BAKTI memiliki kesiapan anggaran selain yang berasal dari PNBP non-BLU dan dana USO," paparnya.

"BAKTI juga berharap agar dapat mengemban tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya; membangun lebih banyak lagi untuk Indonesia mengingat masih banyak daerah yang belum terlayani," pungkasnya. (TN)