KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Menjaga Pertumbuhan dan Inflasi DKI Jakarta

Trustnews.Id - Pemulihan ekonomi yang lebih tinggi sempat tertahan oleh lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron yang terjadi di awal Januari hingga pertengahan Februari 2022. Perekonomian DKI Jakarta melanjutkan pemulihan yang lebih tinggi pada triwulan I 2022, dengan pertumbuhan sebesar 4,63 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,64% yoy). 

Berlanjutnya pemulihan ekonomi tersebut berasal dari peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat di tengah berlakunya peningkatan status PPKM hingga ke level 3, namun dengan aturan yang lebih longgar dibandingkan aturan PPKM makro-mikro yang berlaku pada triwulan I 2021.

Adapun pemulihan ekonomi yang lebih tinggi sempat tertahan oleh lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron yang terjadi di awal Januari hingga pertengahan Februari 2022, meskipun setelah kasus Covid-19 lebih terkendali, pemerintah melakukan berbagai pelonggaran, salah satunya dengan menurunkan status PPKM ke level 2 di awal Maret 2022. Meskipun demikian, perekonomian DKI Jakarta masih tumbuh lebih rendah dibandingkan ekonomi nasional yang sebesar 5,01% (yoy).

"Perekonomian DKI Jakarta tumbuh 4,63 persen ini lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya, meskipun pencapaian ini memang lebih rendah dari hasil nasional," Onny Widjanarko, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Trustnews. 

Lapangan usaha pendorong pertumbuhan yang menopang di DKI Jakarta, lanjutnya, dengan pangsa utama terhadap perekonomian DKI Jakarta seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan Konstruksi. 

"Akselerasi pertumbuhan juga terjadi di berbagai lapangan usaha lainnya di DKI Jakarta, salah satunya adalah Informasi dan Komunikasi (Infokom) semenjak pandemi mengalami peningkatan dan jasa keuangan karena DKI Jakarta pusat keuangan,"ujarnya.

"Selama 11 tahun terakhir porsi lapangan usaha yang mendukung ekonomi di DKI Jakarta khususnya ketiga faktor tadi flat bahkan cenderung menurun. Yang sedang naik itu jasa transportasi, kenapa? Karena kita pusat perdagangan, sementara sekarang banyak sekali orang transaksi online maka berseliweran lah jasa transportasi, lalu industri pergudangan," paparnya. 

Menurut Onny, dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 4,20 persen (yoy), dengan andil 2,45 persen terhadap PDRB DKI Jakarta. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran level PPKM pada akhir triwulan I 2022 dan akselerasi vaksinasi terutama untuk anak-anak dan booster. 

"Sedangkan investasi sebesar 4,94 persen menjadi kontribusi dalam pertumbuhan Jakarta. Nah dalam PDRB Jakarta pangsanya lumayan yaitu 37%. jadi ini terbesar kedua setelah rumah tangga," ujarnya. 

Begitu juga upaya BI dalam mengendalikan inflasi di DKI Jakarta, menurutnya, tidak terlepas dari semakin efektifnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, khususnya dalam menjaga kestabilan harga komoditas pangan. Secara keseluruhan terdapat program 4K untuk pengendalian inflasi yang dilakukan TPID DKI Jakarta. 

Pertama, keterjangkauan harga Untuk menjaga kestabilan harga, pemprov DKI Jakarta bersama 3 BUMD Pangan DKI Jakarta melakukan bantuan pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan tertentu dan program pasar murah kepada masyarakat umum. 

Dengan menggelar program pangan bersubsidi untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, ikan kembung, susu UHT, dan telur ayam yang diberikan untuk penerima dengan penghasilan lebih kecil dari 1,1 kali UMP yang berlaku dari Februari sampai November 2022. Kemudian, program pasar murah yang berkolaborasi dengan OPD, BUMD Pangan, dan Bulog selama bulan Maret-Mei 2022, salah satunya pasar murah secara mobile yang dilakukan oleh Food Station, Dharma Jaya, dan Bulog di kelurahan, rusun, maupun K/L atau di gerai-gerai Pasar Jaya. 

Kedua, ketersediaan pasokan Untuk menguatkan pasokan pangan di DKI Jakarta, dilakukan upaya perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), terutama untuk komoditas beras dan cabai secara G to G maupun B to B dengan Gapoktan di wilayah-wilayah yang mengalami surplus komoditas pangan. 

"Saat ini sudah terdapat 5 MoU KAD, diantaranya 4 KAD terkait beras dengan nominal 3.355 ton dan 1 MoU cabai nominal 10 Ton. Ke depan akan kita perluas KAD ini, khususnya untuk komoditas baru seperti daging sapi dan telur ayam ke beberapa daerah," ujarnya. 

Ketiga, kelancaran distribusi. Dalam menjaga kelancaran distribusi, BUMD Pangan juga terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan digitalisasi e-commerce (official store dari Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya sudah tersedia di marketplace), food truck, dan motor keliling, serta penyediaan beras kepada ASN. 

"Terakhir yakni membangun komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, seperti talkshow di berbagai radio, monitoring bersama media, kunjungan pasar, video belanja bijak, program keterjangkauan harga TPID, serta penguatan data IPJ (Informasi Pangan Jakarta)," pungkasnya.

(tn/san)