Momen Hari Besar Keagamaan Nasional Nataru, Ekonomi Jakarta Tetap Stabil

TRUSTNEWS.ID,. - Kondisi perekonomian DKI Jakarta di momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap stabil. Hal ini dibuktikan dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di rentang target sasaran sejak bulan September.

Indikator konsumsi juga terpantau masih kuat diiringi dinamisasi indikator produksi yang masih menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling dalam konferensi pers ALCo Regional DKI Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Dari sisi pendapatan, kinerja bidang perpajakan, bea cukai, dan PNBP terpantau masih on track. Hal ini disampaikan oleh narasumber dari Kemenkeu Satu yakni Kabid Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Nurshinta Rifianty Rifani, Kasi Bantuan Hukum, Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jakarta, Arindra Yudha Oktoberry, serta Plt.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN DKI Jakarta, Setiawan Suryowidodo.

1. Sampai dengan akhir November 2024 Jakarta mengalami inflasi 1,58% (yoy) dan 0,29% (m-to-m). Andil tertinggi inflasi bulan November disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Adapun secara tahunan, inflasi utamanya disumbang oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, utamanya akibat kenaikan harga emas perhiasan yang sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas global.

2. Sampai dengan 30 November 2024, perkembangan indikator konsumsi masih terjaga kuat dan indikator produksi masih menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta tercatat di level 139,71. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada di level 124,10, lebih tinggi dari IKE nasional yang tercatat di level 113,47. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) DKI Jakarta masih berada di zona optimis pada level 155,33, lebih tinggi dari IEK nasional di level 138,25. Kenaikan ketiga indikator ini di DKI Jakarta sejalan dengan kenaikan tiga indikator yang sama di level nasional.

3. Kinerja APBN Regional DKI Jakarta sampai 30 November 2024 tetap kuat di penghujung tahun. Realisasi pendapatan mencapai Rp1.589,07 T (102,71% dari target), sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.679,27 T (84,36% dari pagu).

4. Pendapatan Negara hingga akhir November 2024 mencapai Rp1.589,07 T atau 102,71% dari target, termoderasi tipis 0,48% (yoy).

a. Penerimaan Pajak sampai dengan 30 November 2024 mencapai 1.191,21 T atau 92,84% dari target. Penerimaan pajak secara neto terkontraksi tipis 0,68% (yoy), namun terus menunjukkan perbaikan dengan tren kontraksi terus menipis. PPN melanjutkan kinerja positif karena membaiknya aktivitas ekonomi dalam negeri dan impor terutama pada sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit. Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif, dengan pertumbuha tertinggi pada PPh Pasal 21 (20,78% (yoy)). Hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat masih kokoh seiring terjaganya gaji/upah yang diterima pekerja.

b. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terus menunjukkan perbaikan, sampai dengan 30 November 2024 telah mencapai Rp21,59 T atau 77,96% dari target, termoderasi tipis 0,05% (yoy). Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp0,20 T atau 204,16% dari target, tumbuh signifikan 218,98% (yoy) dan penerimaan Cukai mencapai Rp0,58 T atau 88,20% dari target, tumbuh 2,64% (yoy). Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp20,80 T atau 77,24% dari target, terkoreksi 0,78% (yoy).

c. Kinerja PNBP sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp352,65 T atau 149,45% dari target, terkoreksi 5,71% (yoy). Kinerja PNBP ditopang oleh SDA yang mencapai Rp107,74 T, PNBP Lainnya sebesar Rp101,49 T, Bagian Laba BUMN sebesar Rp86,38 T, dan Pendapatan BLU sebesar Rp57,04 T.

5. Kinerja Belanja APBN Regional DKI Jakarta sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp1.679,27 T atau 84,36% dari pagu, tumbuh 18,29% (yoy). Belanja K/L sampai dengan akhir November sebesar Rp609,62 T atau 76,30% dari pagu, tumbuh 18,21% (yoy) salah satunya dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp1.050,12 T atau 89,81% dari pagu, naik 18,79% (yoy).

6. Manfaat langsung belanja pemerintah pusat kepada masyarakat DKI Jakarta mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan mitigasi perubahan iklim.

a. Realisasi belanja K/L untuk pendidikan mencapai Rp78,66 T atau 84,88% dari pagu APBN, utamanya digunakan untuk bantuan pendidikan kepada 2.212.514 siswa dan mahasiswa di bawah Kemenag serta 1.316.615 siswa sekolah dan mahasiswa di bawah Kemendikbudristek melalui Kartu Indonesia Pintar/Program Indonesia Pintar (KIP/PIP).

Sedangkan realisasi dari TKD mencapai Rp3,15 T atau 97,44% dari pagu, digunakan untuk BOS 1.390.655 siswa, BOP PAUD 121.249 siswa, BOP Pendidikan Kesetaraan 22.040 siswa, BOP Museum Rp5,89 M, dan TPG Rp1,25 T.

b. Belanja prioritas K/L di bidang kesehatan mencapai Rp78,51 T atau 80,70% dari pagu APBN dengan output di antaranya Pembiayaan JKN/KIS PBU untuk 54,91 juta orang dan JKN/KIS untuk PBI untuk 96,61 juta orang, sarana bidang kesehatan sebanyak 1.228 paket, serta bantuan produk sebanyak 17.272 paket. Adapun realisasi dari TKD mencapai Rp5,67 M atau 78,77% dari pagu, seluruhnya digunakan untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

c. Anggaran prioritas untuk pembangunan infrastruktur realisasinya mencapai Rp20,21 T atau 60,67% dari pagu APBN, utamanya digunakan untuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, ketahanan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, serta perumahan dan kawasan permukiman. Sementara itu realisasi TKD sebesar Rp307,82 M berasal dari hibah ke daerah digunakan untuk pembangunan MRT.

d. Sementara itu, anggaran untuk mitigasi perubahan iklim mencapai Rp809,21 M atau 64,22% dari pagu, di antaranya digunakan untuk Program Infrastruktur Konektivitas pada Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut, Pelayanan Transportasi Jabodetabek, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Energi Ketenagalistrikan, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

7. Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD hingga akhir November 2024 telah tersalurkan sebesar Rp19,54 T atau 87,49% dari pagu. Realisasi TKD tersebut digunakan untuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Hibah ke Daerah, dan Insentif Fiskal.

8. Kebijakan Fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program yang dijalankan yakni Penghapusan Kemiskinan Esktrem dengan realisasi Rp143,53 T (89,01% dari pagu APBN); Pengendalian Inflasi sebesar Rp42,29 T (85,57 % dari pagu APBN) dan Rp1,95 T (60,00% dari pagu APBD); Penanganan Stunting mencapai Rp23,91 T (86,32% dari pagu APBN); serta Peningkatan Investasi mencapai Rp1,21 T (64,29% dari pagu APBN).

9. Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 30 November 2024 mencapai Rp66,42 T atau 88,63% dari target, tumbuh 1,12% (yoy). Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 2,05% (yoy) disebabkan kenaikan Pajak Daerah sebesar 0,67% (yoy) utamanya karena kenaikan pada PBBP2, Pajak Restoran dan PKB. Kinerja Retribusi tumbuh positif sebesar 47,56% (yoy), sementara itu Pendapatan dari Lain-lain yang Sah naik sebesar Rp9,80% utamanya didorong oleh kenaikan pendapatan BLUD.

10. Hingga akhir November 2024, kinerja Belanja Daerah DKI Jakarta mencapai Rp52,44 T atau 68,98% dari pagu, tumbuh 4,20% (yoy). Pertumbuhan tertinggi pada belanja Modal (38,75%), didorong peningkatan belanja Instalasi Pengolahan Sampah dan belanja bangunan gedung tempat tinggal dan tempat kerja.

11. Menghadapi momen HBKN Nataru, perkonomian Jakarta tetap stabil. Prospek ekonomi jangka pendek juga tetap terjaga positif hingga penghujung tahun 2024. Kondisi ini turut didukung oleh kinerja APBN dan APBD DKI jakarta yang resilient dengan antisipasi dan mitigsi risiko yang terus dilakukan.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan sinergi APBN dan APBD untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mempercepat transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.