OJK Kantor Regional 3 Jateng dan DIY Dorong Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

TRUSTNEWS.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya bersama pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kuncinya mempertahankan kesehatan industri jasa keuangan dan mendorong ekosistem UMKM Jateng bangkit dan berdikari pasca pandemi.

Aman Santosa, Kepala Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, mengatakan ada dua langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan ekonomi khususnya di Jawa Tengah dan DIY. Pertama, terkait dengan pengawasan adalah mempertahankan kesehatan bank dengan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada industry Perbankan (Bank Umum dan BPR/S), industri keuangan nonbank (LKM, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, modal ventura lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya), serta pasar modal. 

"Kuncinya adalah mempertahankan kesehatan industri jasa keuangan," ujar Aman Santosa menjawab TrustNews. 

Kedua, mendorong ekosistem UMKM Jawa Tengah bangkit dan berdikari pasca pandemik, salah satunya melalui Program OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY yakni "Jateng Gemi lan Nastiti". Program ini, diuraikannya, merupakan program edukasi, pemulihan ekonomi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang terintegrasi, dilaksanakan secara masif, menjangkau masyarakat lebih luas, dan melibatkan partisipasi dari seluruh stakeholder dengan maksimal. 

Adapun kegiatan ini merupakan bentuk kelanjutan kolaborasi antara OJK dengan pemerintah dan lembaga daerah, serta industri jasa keuangan atas berbagai program dalam mendukung kebangkitan ekonomi Jateng. 

"Program “Jateng Gemi Lan Nastiti”, diantaranya berisi Program UMKM bangkit, isinya memberikan motivasi dan pelatihan agar mereka mengubah paradigma dari jualan gampang ke transformasi institusi penjual digital. Jadi mereka harus bisa digital dan mengelola keuangan yang lebih rapi," ujarnya. 

Program tersebut, menurutnya, juga memberikan pendampingan dan pembinaan agar mereka bisa berkompetisi di era digital. Diajarkan membuat packaging yang baik dan mendorong UMKM yang merupakan nasabah BPR agar punya laporan keuangan digital. 

"Kita juga lakukan business matching, artinya kita dorong agar UMKM dapat akses pembiayaan. Misalnya kolaborasi Tokopedia, Bank Jateng dan OJK. Lalu ada pameran UMKM Kerjasama dengan BRI. Lalu kita bentuk tim percepatan akses keuangan daerah. Tujuannya peningkatan literasi keuangan, peningkatan inklusi keuangan (mendorong orang mulai pakai produk daerah) dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Ini program standarnya," urainya. 

Disebutkan lebih lanjut, perekonomian Jawa Tengah tercatat telah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66 persen (yoy) pada Triwulan II 2022, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44 persen (yoy).  
Pemulihan ekonomi tersebut tentunya tidak lepas dari peran UMKM yang memiliki porsi dominan yakni sebesar 60,51 persen terhadap PDRB. 

Jawa Tengah memiliki jumlah unit usaha UMKM sebesar 4,17 juta, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 8,94 juta penduduk di Jawa Tengah. Namun, berdasarkan survei sebanyak 51 persen UMKM masih mengalami kendala pemasaran, 36 persen mengalami kendala pembiayaan, 3 persen mengalami kendala bahan baku, dan 9 persen mengalami kendala lainnya. 

"Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah mencapai Rp 51 triliun. Dengan porsi mencapai 18 persen terhadap penyaluran nasional dan porsi kredit kepada UMKM mencapai rasio 49,31 persen atau lebih dari target yang ditetapkan oleh presiden sebesar 30 persen. OJK terus mendorong akses pembiayaan dengan kredit bunga murah untuk menggantikan rentenir. Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan di Jawa Tengah sudah cukup aktif untuk membuat produk kredit melawan rentenir (K/PMR) ini," jelasnya. 

OJK, menurutnya, ingin melengkapi program-program yang sudah ada dalam rangka mendukung keberadaan dan kebangkitan UMKM. Caranya dengan membantu apapun yang dibutuhkan UMKM, termasuk akses pembiayaan, akses pemasaran, pendampingan dan lain-lain. 

"Ini juga sebagai cara untuk kita meningkatkan literasi, edukasi, inklusi keuangan, termasuk mengingatkan supaya mereka tidak terjebak kepada investasi maupun pinjaman-pinjaman yang ilegal," tegasnya. 
Terkait keberadaan pinjol, menurutnya, secara nasional OJK sudah menutup lebih dari 3.000 pinjol ilegal. Ini hasil kerja dari cyber patrol yang bekerjasama dengan KOMINFO untuk mencari tahu pinjol yang beredar, sedangkan saat ini fintech yang resmi terdaftar dan berizin berjumlah 102 fintech. 

"Pertama adalah penertiban yang ilegal ditutup. Kedua kita edukasi, jadi kita selalu ingatkan ke masyarakat agar memilih jasa keuangan yang legal dan logis tawarannya," ujarnya. 

Baginya, edukasi merupakan cara yang ampuh, sehingga harus terus dilakukan dan membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak dan stakeholder untuk terus meng-edukasi masyarakat. Dalam melakukan kegiatan edukasi tersebut OJK melakukan secara langsung, via media massa, dan cara-cara lainnya. 

"Selanjutnya terkait dengan perlindungan konsumen, OJK memiliki Kontak 157 yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi seputar sektor jasa keuangan, termasuk informasi pinjaman online dan waspada investasi illegal. OJK juga menyediakan sarana penerimaan pengaduan bagi konsumen Industri Jasa Keuangan," pungkasnya. (tn/san)