trustnews.id

Tanda Tangan Kontrak Dibatalkan Sepihak Dinas PU Sumsel Digugat
Foto pengumuman gugatan PT SCE ke Dinas PU Sumsel

Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menggelar sidang perdana gugatan keputusan pembatalan penandatanganan kontrak yang diajukan oleh PT. Surya Cipta Engineering (SCE) selaku Penggugat melawan Dinas PU Sumsel selaku Tergugat pada Rabu (18/01/23) kemarin.

 

Penggugat mengajukan gugatan karena pasca ditetapkan sebagai Pemenang Tender dan kemudian ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Survey LHR Ruas Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2022 dibatalkan secara sepihak penandatanganan kontraknya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PU Sumsel dengan alasan PT. SCE dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

 

Ditemui usai sidang kuasa hukum PT. SCE Andreas Wibisono, S.H., mengatakan bahwa sudah bukan merupakan tugas KPA/PPK lagi untuk memeriksa dan mengevaluasi Pemenang Tender apalagi yang bersangkutan sudah ditunjuk sebagai Penyedia berdasarkan SPPBJ yang diterbitkan oleh Tergugat.

 

Diketahui dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan PT. SCE dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Terendah dan juga dinyatakan lulus Pembuktian Kualifikasi sehingga tahapan selanjutnya PT. SCE tinggal menandatangani kontrak saja dengan KPA/PPK.       

 

Andreas Wibisono juga mengatakan bahwa sebelum menandatangani kontrak biasanya para pihak yang berkontrak menggelar rapat persiapan pra kontrak guna membahas dokumen pendukung kontrak untuk dilengkapi seperti bank garansi jaminan pelaksanaan dan atau dapat juga membahas perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan apabila ada.  

 

”..PT. SCE sudah melengkapi seluruh dokumen pendukung kontrak seperti jaminan pelaksanaan dan lain sebagainya akan tetapi yang dipersoalkan KPA/PPK malah dokumen awal yang sudah pernah disampaikan kepada Pokja di waktu masa pemilihan padahal itu bukan menjadi kewenangannya KPA/PPK..”, ujar Advokat yang kerap menangani permasalahan sengketa tender dan perlindungan aset ini.  

 

Dilansir dari SIPP PTUN Palembang perkara yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 298/G/2022/PTUN.PLG., tersebut berisi tuntutan hukum Penggugat minta agar Majelis Hakim PTUN Palembang membatalkan Keputusan Dinas PU Sumsel Nomor 555/KPA-PJJ/DPUBMTR/2022 perihal Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan sekaligus mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut.