Surplus Regional DKI Jakarta Dukung Menguatnya Perekonomian

TRUSTNEWS.ID - Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Kanwil Ditjen Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta kembali menyelenggarakan konferensi pers Kinerja APBN 2023 Wilayah DKI Jakarta periode s.d. 28 Februari 2023.

Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Abdul Manan, Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Hari Prabowo, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan keterangan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.

Ekonomi pada wilayah DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 28 Februari 2023 mencapai Rp246,45 triliun (18,12% dari target), sedangkan pagu belanja terealisasi sebesar Rp40,35 triliun (6,74% dari pagu) yang berdampak pada surplus regional sebesar Rp206,10 triliun (27,06% dari target). Adapun inflasi pada Februari 2023 sebesar 0,19% dihitung dari bulan sebelumnya (m-to-m), 0,28% dihitung dari awal tahun periode berjalan (y-to-d), dan 4,07% dihitung dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

“Pendapatan dan Hibah APBN Regional mencapai Rp246,45 triliun, atau 18,12% dari target, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya ini meningkat 37,67% atau naik sekitar Rp67,43 triliun. Jadi memang ini cukup menggembirakan dan kita harapkan peningkatan ini terus berlanjut," sebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Dinamika kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus berlanjut. Pada Februari 2023, kasus terkonfirmasi COVID-19 DKI Jakarta adalah sebanyak 1.541.970 orang. Pasien yang harus melakukan perawatan sebanyak 677 orang atau meningkat sebanyak 6,11% dibandingkan Januari 2023, dengan tingkat kesembuhan sebesar 98,92% atau 1.525.330 orang. Sementara itu, kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia mencapai 15.963 orang atau naik 0,13% dibandingkan periode bulan sebelumnya. Perkembangan kasus COVID-19 pada Februari 2023 relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, namun perlu diwaspadai peningkatan pasien dirawat sebesar 6,11%.

Perkembangan Ekonomi Regional

Pada triwulan IV tahun 2022, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,64% (yoy) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85% (yoy). Pemerintah melalui belanja APBN terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) turun dibandingkan bulan sebelumnya, di sisi lain terjadi peningkatan yang cukup baik pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,10 poin, atau menjadi 105,37 poin pada Februari 2023.

Kondisi Fiskal Regional:

Kinerja penerimaan positif. Penerimaan Dalam Negeri DKI Jakarta s.d. 28 Februari 2023 berhasil mencapai Rp246,45 triliun (18,12% dari target), naik 37,67% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut ditopang kenaikan realisasi Perpajakan sebesar 34,53% karena aktivitas ekonomi yang mulai meningkat pada awal tahun 2023 dan pertumbuhan yang cukup baik di sektor-sektor yang masih didukung oleh harga komoditas, serta kenaikan realisasi Bea dan Cukai sebesar 14,07% dikarenakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 dan Nomor 192/PMK.010/2022. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan sebesar 58,75% dibandingkan periode yang sama tahun 2022, salah satunya didorong oleh adanya kebijakan pengenaan tarif bea lelang 0% bagi pembeli dan 1% bagi penjual.

Kinerja Belanja on-track. Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta s.d. 28 Februari 2023 terealisasi sebesar Rp40,35 triliun atau 6,74% dari pagu. Meskipun terdapat penurunan total belanja secara yoy, terjadi peningkatan cukup signifikan pada belanja barang sebesar 130,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah perlu diakselerasi.Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 28 Februari 2023 mencapai Rp130,80 miliar atau sebesar 0,69% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terealisasi sebesar Rp6,64 miliar atau 0,04% dari pagu, dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp124,16 miliar yang terdiri atas penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp86,19 miliar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp27,86 miliar dan BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp10,18 miliar.

Neraca Perdagangan melambat.

Ekspor Februari 2023 di DKI Jakarta terealisasi sebesar US$4,23 miliar, mengalami pelambatan sebesar 11,51% dibandingkan Januari 2023. Adapun Impor Februari 2023 juga mengalami hal serupa dengan realisasi US$5,58 miliar atau melambat 13,35% dibandingkan Januari 2023.

Strategic Issues dan Local Issues:

Strategic Issues. Pemerintah terus berkomitmen mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan Februari 2023, realisasi KUR mencapai Rp198,93 miliar yang disalurkan kepada 2.489 debitur. Sedangkan pada Pembiayaan UMi, realisasi penyaluran mencapai Rp34,46 miliar kepada 8.190 debitur. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah DKI Jakarta adalah dengan membangun Pojok UMKM dengan peserta sejumlah 8 UMKM.

Local Issues. Pada Februari 2023, sektor perdagangan menjadi penopang penerimaan melalui aktivitas penjualan online marketplace, impor oleh perusahaan teknologi, elektronik dan ritel. Kemudian, importasi komoditas utama yang didominasi oleh mobil, parts dan aksesoris mobil turut menjadi penyumbang utama dalam peningkatan penerimaan Bea Masuk. Selain itu, makin bertambahnya Pejabat Lelang Kelas II di wilayah DKI Jakarta mengindikasikan transaksi jual beli melalui lelang makin diminati oleh masyarakat. Hal ini memberikan potensi PNBP yang makin bertambah dari sektor lelang. Adapun dari sisi Belanja, terdapat kebijakan blokir Automatic Adjustment sampai dengan waktu yang belum ditentukan, sehingga belanja perlu terus didorong akselerasinya.

Peluang Investasi Daerah: Pengembangan Pulau Seribu – Eco Resort dan Eco-Theme Park. Pengembangan Pulau Seribu - Eco Resort dan Eco-Theme Park adalah proyek pengembangan Kepulauan Seribu dengan tema “Eco” yang nantinya akan mempromosikan objek wisata berkelanjutan, ramah lingkungan, dan desain arsitektur organik. Proyek yang berlokasi di Kepulauan Seribu dengan luas 12,9 hektar dan nilai investasi mencapai Rp600 miliar ini diharapkan dapat menjadi destinasi wisata alternatif yang estetik dan eksklusif dengan nuansa alam bagi warga di sekitar Jakarta, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), juga pendapatan dan/atau usaha masyarakat di Kepulauan Seribu yang berkaitan dengan kegiatan ekowisata.

Analisis Tematik: Reviu Peran Fiskal melalui Belanja APBN dan APBD dalam Pengelolaan Sampah, Air Bersih, dan Sanitasi Layak. Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merealisasikan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp103,56 miliar untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah. Sedangkan untuk pengelolaan air bersih dan sanitasi layak, pemerintah pada tahun 2022 telah merealisasikan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp2,81 triliun untuk program-program di antaranya Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk pengelolaan sampah dilakukan melalui pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) dan program Bank Sampah. Sedangkan untuk pengelolaan sanitasi layak, Pemprov DKI Jakarta membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) untuk melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik, serta menambah water treatment plant dan pasokan air curah atau SPAM regional sebagai upaya menjaga pengelolaan air bersih di DKI Jakarta.