
TRUSTNEWS.ID,. - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengawal belanja pemerintah di wilayah Jakarta agar tetap efisien dan efektif.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam tahap pelaksanaan anggaran pemerintah. Ditegaskan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran dalam pelaksanaan anggaran menjadi salah satu alat untuk mewujudkan kualitas pelasanaan anggaran tersebut.
Sebagai langkah awal komitmen tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling bersama perwakilan Kemenkeu Satu Jakarta menggelar audiensi bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta pada Kamis (6/3). Audiensi ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jakarta, Eddi Wahyudi.
Eddi Wahyudi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antar lembaga negara. “Kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan agar sinergi dalam penegakan hukum perpajakan semakin kuat,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Kemenkeu Satu bersama Kejati sepakat untuk meningkatkan kerja sama strategis dalam menegakkan hukum serta memperkuat bantuan hukum yang diberikan kepada instansi Kementerian Keuangan di wilayah Jakarta Raya, salah satunya di bidang perpajakan dan bea cukai.
Mendukung kerja sama ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.
“Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta akan terus berkolaborasi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, khususnya kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkeu se-Jakarta Raya. Kami siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini,” kata Patris.
Acara audiensi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya yang turut memberikan perspektif tentang tantangan dan peluang dalam kerja sama lintas lembaga. Tidak terkecuali Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling yang memaparkan peran penting DJPb dalam mengawal anggaran.
Mei Ling juga menyampaikan bahwa sejalan dengan tugas fungsinya, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta akan terus mengawal belanja APBN dan anggaran daerah Jakarta agar pelaksanaan anggaran transparan dan akuntabel.
Diskusi ini berlangsung positif dan diharapkan dapat memperkuat semangat kolaborasi dan kerja sama antar instansi dalam mewujudkan penerimaan dan belanja APBN yang optimal.