Seabrek Tantangan Membangun SDM ASN Mumpuni

TRUSTNEWS.ID,. - Zaman yang berubah menuntut perubahan dalam banyak hal. Tak terkecuali kompetensi ASN juga dituntut untuk berkembang guna tercapainya kondisi pemerintah yang profesional dalam kepemerintahan yang efektif dan efisien sesuai tuntutan zaman.  

Hanya saja penguatan sumber daya manusia ASN di Indonesia masih menjadi tantangan. Dalam pandangan Sugeng Hariyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), setidaknya ada 3 tantangan yang dihadapi. 

Pertama, pandemi Covid-19 telah mengubah pola pembelajaran dan pelatihan yang selama ini tatap muka menjadi online (daring). Ini sekaligus memaksa ASN untuk tidak saja mengenal tapi juga sekaligus mengaplikasikan teknologi dalam pekerjaannya. 

"Pandemi secara tidak langsung memaksa siapapun termasuk ASN untuk membuat lompatan dalam penggunaan teknologi. Sistem pembelajaran atau pelatihan yang selama ini tatap muka menjadi online," ujar Sugeng Hariyono menjawab TrustNews. 

"Awalnya menjadi sebuah tantangan terkait infrastruktur jaringan internet yang belum merata hingga ke pulau-pulau terluar. Bagaimana mereka bisa ikut serta secara online tanpa me-ngalami gangguan koneksi selama masa pelatihan," tambahnya. 

Sugeng menyebutnya perubahan era classical. Yakni perubahan dari tatap muka ke tatap maya, atau berimbang. Bekerja berbasis teknologi, coaching tanpa tatap muka, tanpa adanya kertas (paperless) dan beralih ke dokumen digital. 

"Maka mengatasinya adalah yang kami sedang kemas yang didukung oleh Kominfo dan berharap agar semua Kementerian/Lembaga menjadi satu koordinasi. Sehingga pegawai tinggal buka 1 portal. Kami sudah buat learning management system," ujarnya. 

Tantangan kedua adalah anggaran. Dengan luas geografis Indonesia dan jumlah ASN yang dimiliki tidak sebanding dengan besaran anggaran yang disediakan. 

"Secara nasional anggarannya memang besar, namun tidak sebesar yang dibayangkan. Realitas di lapangan anggaran tidak mencukupi, makanya kita pakai dengan alokasi anggaran. Tapi kalau dimunculkan di UUD atau peraturan pemerintah maka bisa lebih kuat lagi," ujarnya.

Baginya, mustahil membangun negara tanpa membangun manusianya. "Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam membangun infrastruktur tanpa dibarengi kemampuan membangun SDM. Hanya menjadikan rakyatnya sebagai penonton." 

Sugeng melanjutkan, "Di 2045, kita ingin menjadi Indonesia Emas dan indikatornya adalah bagian dari G8, yang bisa mewujudkan kesana adalah Indonesia. Dan banyak sekali daerah yang SDM dibangun itu pasti sukses.  Wilayah Badung di Bali, misalnya.  Itu karena manusianya memiliki kreativitas tinggi, sehingga mereka menjadi wilayah dengan PAD tertinggi." 

Baginya, kemampuan manusia untuk berkembang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik. Sehingga saat mem-berikan pelatihan tujuannya mencapai ketiga aspek tersebut. Hanya saja, tanpa didukung dengan pembiayaan yang memadai, upaya membangun kemampuan manusia menjadi sangat sulit. 

"Negara yang hanya mengandalkan sumber da-ya alamnya akan lebih cepat hancur. Dibandingkan negara yang membangun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alamnya meski terbatas. Kita menginvestasikannya pada manusia," paparnya. 

Tantangan ketiga adalah kebijakan. Menurutnya, harus ada kebijakan yang berpihak pada pengembangan manusia. Misalnya dalam beberapa aturan ha-rus prioritas pada pe-ngembangan manusia agar uangnya atau dana bisa mengikuti. Jadi indikator keberhasilan diukur dari human development index (Pendidikan, Kesehatan, dan daya beli).

 "Konsep money follow program itu anggaran dialokasikan untuk program prioritas,  transformasi cara kerja yang mengadopsi teknologi, maka tujuan Pendidikan ini akan bisa memperbaiki kecerdasan, dan sifat manusia," ujarnya. 

"Maka muncul ber-AKHLAK yang berorientasi pelayanan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Core values inilah yang harus kita terapkan di seluruh elemen di Indonesia dan pastilah bisa menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi," pungkasnya.