KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Dorong ETPD Dan QRIS

TRUSTNEWS.ID,. - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Provinsi Bengkulu terus mendorong dan memperkuat sinergi akselerasi Elektronifikasi Transaksi keuangan Pemerintah Daerah (ETPD) dengan seluruh pemda di Provinsi Bengkulu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Darjana, mengatakan, sistem ETPD merupakan suatu upaya mengubah transaksi dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.

"Dalam mendorong ETPD saat ini pemerintah daerah di seluruh Provinsi Bengkulu telah membentuk sebuah tim koordinasi yaitu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” ujar Darjana kepada TrustNews.

TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transformasi tata kelola keuangan.

“Tugas TP2DD antara lain mendorong implementasi ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,” sebutnya.

"Sistem ETPD merupakan suatu upaya mengubah transaksi dan belanja pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital," tambahnya.

Sistem digitalisasi atau elektronik saat ini sangat dibutuhkan guna mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Tujuannya guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.

"Digitalisasi merupakan game changer untuk membangun akses keuangan yang lebih inklusif. Pandemi Covid-19 telah menghadirkan momentum untuk mengadopsi dan mempercepat digitalisasi dan memanfaatkannya dalam transaksi dan aktivitas ekonomi kita," ujarnya.

Oleh sebab itu, sinergi yang disertai inisiatif Fintech maupun pelaku keuangan digital lokal sangat diperlukan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan dan membangun ekonomi Indonesia yang tangguh.

“Ada tiga inisiatif pembayaran digital BI bersama industri nasional sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan visi SPI 2025, yaitu QRIS, BI-FAST dan SNAP. Tiga inisiatif ini telah menjadi langkah penting bagi perluasan akses pembayaran untuk seluruh masyarakat,” tuturnya.

Kemudian tambah Darjana, untuk mengakselerasi ekonomi digital dan ekosistem keuangan terintegrasi, BI menghadirkan tiga komitmen. Pertama, reformasi regulasi untuk mempercepat konsolidasi atas industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif. Kedua, mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran yang bersifat interoperabilitas, interkoneksi, dan integrasi. Dan ketiga, mengembangkan praktik pasar yang aman, efisien, dan seimbang.

Pada saat yang bersamaan, KPw BI Bengkulu mendorong masyarakat Provinsi Bengkulu untuk melakukan transaksi non-tunai (Quick Response Code Indonesian Standard/QRIS). Secara data tercatat penggunaan QRIS mengalami peningkatan signifikan setiap bulannya.

"Jumlah pengguna QRIS terus mengalami peningkatan setiap bulannya di Provinsi Bengkulu seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas kemudahan menggunakan QRIS," ujar Darjana.

Selama triwulan II 2023, kata dia, bahkan setiap bulannya pengguna baru QRIS di Provinsi Bengkulu bertambah lebih kurang 10.000 pengguna baru.

Saat ini jumlah pengguna baru QRIS, kata dia lagi, sudah ada sebanyak 162.199 pengguna. Kemudian jumlah penjual yang sudah memanfaatkan layanan QRIS di data sebanyak 128.373 pedagang.  

Jumlah penambahan sekitar 10.000 pengguna baru setiap bulannya tersebut cukup signifikan untuk provinsi yang penduduknya hanya berjumlah sekitar 2 juta jiwa.