Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak, Kunci Kemajuan Provinsi Banten Di Era Pj Gubernur Al Muktabar

TRUSTNEWS.ID,. - Diketahui, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 3 dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 melakukan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, hal itu yang menjadi fokus Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam mengendalikan roda pemerintahan Provinsi Banten.

Langkah konkrit menjalankan peraturan tersebut, Al Muktabar melakukan Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di wilayah Provinsi Banten, yakni Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Serang, Cilegon, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Di Kota Tangerang, Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang, Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan sekaligus dalam rangkaian HUT ke-23 Provinsi Banten yang digelar di Halaman Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria - Sudirman No.1, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Minggu (29/10/2023); di Gedung Serbaguna Pusdiklat PT Krakatau Steel Jl. Jenderal Sudirman, Kota Cilegon, Minggu (12/11/2023) dan di Alun - Alun Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Minggu (26/11/2023).

Dalam kegiatan itu, Al Muktabar telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, sebagai upaya mengatasi kemiskinan ekstrim di Banten.

Alokasi bantuan sosial dari Pemprov Banten kepada masyarakat Kota Tangerang terdiri dari, bantuan untuk anak stunting sebanyak 100 orang, berupa paket makanan bernutrisi, bantuan sosial anak sebesar Rp 500.000 untuk 80 anak dengan jumlah Rp 40.000.000

Kemudian, bantuan sosial lanjut usia sebesar Rp 750.000 untuk 800 orang dengan jumlah Rp 600.000.000, bantuan sosial bagi disabilitas sebesar Rp 500.000 untuk 70 orang dengan jumlah Rp 35.000.000, bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 500.000 untuk 2.000 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000.000.

Selanjutnya, Pemprov Banten juga memberikan bantuan beras perlindungan sosial sebanyak 10 Kilogram kepada 17.997 orang dan bantuan ikan konsumsi 1 Kilogram sebanyak 100 paket.

Sedangkan di Kota Cilegon penyerahan bantuan sosial untuk masyarakat Kota Cilegon sebagai berikut : Bantuan Sosial Anak sebanyak 60 anak masing- masing anak Rp. 500,000,-

Bantuan Sosial Lanjut Usia sebanyak 155 orang masing - masing Rp. 750,000, Bantuan Sosial bagi Disabilitas sebanyak 60 orang masing masing Rp. 500,000, Bantuan Jaminan Sosial Keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebanyak 800 orang masing - masing Rp. 500,000,-

Bantuan Beras Perlindungan Sosial tahap 2 se-Provinsi Banten 105.682 KPM, untuk Kota Cilegon sebanyak 6.937 penerima masing - masing mendapatkan 10 Kg. Bantuan ikan konsumsi sebanyak 100 bag @ 1 Kg. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui pelatihan Tata Boga sebanyak 95 paket berupa oven kue stainless dan loyang.

Sedangkan untuk Masyarakat Pandeglang Bantuan Sosial itu terdiri dari 65 bantuan untuk anak-anak dimana masing-masing mendapat Rp500.000. Lalu Bansos untuk lanjut usia sebanyak 82 orang dimana masing-masing mendapat Rp750,000.

Bansos bagi disabilitas sebanyak 70 orang, masing-masing Rp500,000 dan bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebanyak 5.400 orang, dimana masing-masing mendapatkan Rp500,000.

Selanjutnya bantuan beras dalam rangka perlindungan sosial tahap 2 se-Provinsi Banten sebanyak 105.682 KPM, dimana untuk Kabupaten Pandeglang diberikan sebanyak 12.422 penerima, masing-masing 10 kg beras. Bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga pelatihan tata boga sebanyak 315 penerima berupa Oven Kue Stainles dan Loyang, bantuan ikan konsumsi sebanyak 100 bag, dimana setiap bag-nya terisi 1 Kg.

Lalu bantuan benih ikan air tawar untuk Kabupaten Pandeglang tahap 1 telah didistribusikan sebanyak 452.000 ekor kepada 34 kelompok Budidaya Ikan dan akan di distribusikan sebanyak 150.000 ekor untuk 15 Pembudidaya ikan.

Terakhir bantuan Hibah alat tangkap Ikan kepada Koperasi Badak Cula Satu Panimbang berupa Jaring Purse Seine dan Koperasi Borokoy Cikeusik berupa Jaring gillnet monofilament.

"Bantuan ini sebagai tali asih kita. Mohon jangan dilihat nilai bantuannya, tetapi ini bagian dari kebersamaan kita, Mudah-mudahan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita. Dan itu yang disebut dengan pemerintah hadir," kata Al Muktabar.

Al Muktabar mengatakan, ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak diharapkan dapat menggerakan roda ekonomi masyarakat. Mampu memberikan nilai tambah bagi para masyarakat.

"Kegiatan yang kita lakukan ini tentunya pentahelix. Dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, kita terus mengupayakan momen seperti ini untuk menggerakkan roda ekonomi khususnya di UMKM," ungkap Al Muktabar.

Sementara itu dalam upaya penanganan Stunting, Pemprov Banten telah memberikan bantuan untuk ratusan anak rawan stunting, berupa paket makanan bernutrisi yang terdiri dari paket beras, telur, minyak goreng, susu dan biskuit.

Seperti yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan, dalam Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di Kota Tangerang Selatan, pada Rangkaian HUT Ke-23 Provinsi Banten di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Minggu (19/11/2023) lalu. Menurut Al Muktabar, masyarakat memiliki peran yang besar dalam mendukung reformasi birokrasi tematik berdampak, terutama mengenai upaya penanganan stunting dan gizi buruk.

"Kita mendorong sinergi pentahelix dengan sejumlah stakeholder, termasuk masyarakat. Karena dengan hal itu akan memberikan nilai tambah," ungkap Al Muktabar.

Dikatakan Al Muktabar, kegiatan ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan bentuk pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan.

"Kita juga menampilkan para pelaku UMKM untuk mendorong tata ekonomi, kemudian dalam mengendalikan inflasi kita juga menghadirkan gerakan pangan murah yang terdiri sejumlah komoditi seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan komoditi lainnya yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Al Muktabar juga mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan. Ia menyebut Provinsi Banten miliki potensi dalam penganekaragaman pangan, mulai dari umbi-umbian dan lain sebagainya.

"Kita titipkan ke ibu rumah tangga untuk melakukan olahan diversifikasi pangan, dan berdasarkan riset hal itu sangat baik bagi kesehatan," imbuhnya. Momen lainya, Pemprov Banten juga melakukan kolaborasikan untuk upaya pengendalian Inflasi, koordinasi membuka peluang investasi bagi para pengusaha dan menggelar pameran - pameran produk lokal, bagian upaya mensukseskan 5 tema utama yang dilakukan Pj Gubernur Al Muktabar. Seperti kolaborasi Pemerintah Provinsi Banten dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang digelar di Alun-alun Barat Kota Serang, Minggu (24/9/2023) lalu.

Dalam agenda tersebut juga digelar penyerahan bantuan untuk penurunan stunting dan gizi buruk, pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah, serta dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya.

Masih menurut Al Muktabar, dalam kegiatan ini banyak pihak berkolaborasi bangun kebersamaan dengan masyarakat. Beberapa perusahaan turut menyalurkan program tanggung jawab Sosial kepada masyarakat.

Pada bazar yang digelar, khususnya Gerakan Pangan Murah, Al Muktabar mengaku sempat memantau barang-barang yang ditawarkan. Mulai bawang merah, cabai merah, hingga produk-produk UMKM yang dipasarkan merupakan produk dari Provinsi Banten.

"Bawang merah dan cabai merah sebagai pemicu inflasi harganya cukup baik. Lebih mendasar lagi bahwa bawang merah dan cabai merah adalah produk kita sendiri, Provinsi Banten," paparnya.

"Beberapa titik yang dikembangkan untuk produksi bawang merah tumbuh dengan baik. Menjadi dasar untuk Ketahanan pangan kita," tambah Al Muktabar.

Al Muktabar berharap, situasi dan kondisi yang baik dan terkendali saat ini, menjadikan masyarakat Banten damai. Mampu tumbuhkan kebahagiaan dan keceriaan masyarakat Banten.

"Melalui kebahagiaan dan keceriaan bersama ini, Provinsi Banten memiliki stabilitas yang baik dan kuat," ungkapnya. Kegiatan Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak, juga dilakukan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar Al di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang. dan Kabupaten Serang.

Di Lebak Al Muktabar melakukan senam sehat dengan ribuan masyarakat. Kegiatan sekaligus rangkaian memperingati HUT ke-23 Provinsi Banten dan HUT ke-195 Kabupaten Lebak digelar di Alun-Alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (3/12/2023).

Hal yang sama dilakukan di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Ekspedisi Birokrasi Tematik Berdampak sekligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Provinsi Banten dan HUT ke-391 Kabupaten Tangerang. Kegiatan diawali Al Muktabar dengan melepas Fun Bike atau Sepeda Santai 391 Tahun Kabupaten Tangerang di Alun-alun Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (14/10/2023).

"Ini kolaborasi yang baik dalam rangka kita memfasilitasi kegiatan UMKM, pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi, serta penyerahan bantuan pangan bergizi untuk anak berisiko stunting. Menyeluruh pada tugas-tugas mandatory yang kita persembahkan untuk masyarakat," tambahnya.

Dikatakan, kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak.

"Harapannya, stunting terus menurun dan inflasi terkendali," ungkapnya.

Untuk di Kabupaten Serang Pj Gubernur Banten Al Muktabar mendorong peningkatan pariwisata, salah satunya digelar kegiatan maraton 10K yang dilaksanakan di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Minggu (5/11/2023). Kegiatan ini diyakini Pj Gubernur dapat meningkatkan perekonomian dan sektor pariwisata di Provinsi Banten.

Selain digelarnya event Banten 10K untuk mengajak masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup sehat. Pihaknya juga menggelar gerakan pangan murah dan pelayanan publik, seperti pelayanan kependudukan catatan sipil dan pelayanan samsat keliling.

"Momen seperti ini juga kita sertakan sejumlah aktivitas pemerintah. Kita mengadakan pasar murah yang menyediakan komoditi pokok masyarakat seperti beras, bawang dan telur," katanya.

"Ini bagian dari upaya kita dalam menggiatkan ekonomi dan juga mengendalikan inflasi, serta bagian dari reformasi birokrasi tematik berdampak," sambungnya.