TRUSTNEWS.ID,. - Kementerian Perhubungan konsisten membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia, baik sarana maupun prasarana transportasi darat, laut, udara, serta perkeretaapian.
Pembangunan konektivitas antarwilayah di Indonesia dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, yaitu merata ke seluruh wilayah, tidak saja wilayah perkotaan tetapi hingga ke pelosok daerah.
Dalam kurun waktu 2014-2023, Kementerian Perhubungan telah membangun sejumlah infrastruktur transportasi baik di sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian.
Di darat, Kemenhub telah merevitalisasi dan merehabilitasi terminal tipe A di 140 lokasi dan membangun terminal tipe A di 5 lokasi. Untuk penyeberangan, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan dilakukan di 151 lokasi dan membangun pelabuhan penyeberangan di 76 lokasi.
Pada tahun 2022, Kemenhub membangun Terminal Tipe A di Purworejo, Jawa Tengah dan telah diresmikan pengoperasiannya pada 2 Januari 2024, bersama tiga Terminal Angkutan Massal Tipe A lainnya, yakni Terminal Mendolo di Wonosobo, Terminal Purboyo Madiun dan Terminal Patria Blitar.
Begitu juga dengan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Bimoku di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, resmi beroperasi pada 30 Maret 2023. Ini ditandai dengan trayek bus Kupang-Dili, Timor Leste. Pembukaan trayek ini sekaligus menghubungkan kembali jalur darat antar NTT dengan Timor Leste yang terputus sejak 1999.
Di laut, telah melakukan rehabilitasi pelabuhan di 164 lokasi dan telah melakukan pembangunan pelabuhan baru di 18 lokasi. Pada tahun 2015, pembangunan dilakukan di 4 lokasi, 2016 (2 lokasi), 2017 (5 lokasi), 2019 (1 lokasi), 2021 (5 lokasi).
Lokasi pembangunan pelabuhan terbanyak ada di wilayah tengah dan timur Indonesia. Terakhir pada tahun 2022, terdapat satu pelabuhan baru yang dibangun yaitu Pelabuhan Salissingan di Sulawesi Barat.
Di udara, Kemenhub merehabilitasi bandara di 38 lokasi dan membangun bandara baru di 16 lokasi. Diantaranya yaitu: Bandara Rokot Sipora Mentawai, Sumbar; Bandara Kertajati Jabar; Bandara APT Pranoto Samarinda, Kaltim; Bandara Miangas, Sulut; Bandara Namniwel, Maluku; dan Bandara Werur, Papua.
Untuk sektor perkeretaapian, telah dibangun dan direaktivasi jalur kereta api sepanjang 1.683 Kilometer Spoor (Km’sp), diantaranya yaitu: jalur kereta cepat Jakarta – Bandung sepanjang 152,46 Km jalur ganda, LRT Jabodebek (49,21 Km jalur ganda), LRT Sumsel (23,4 km jalur ganda), dan LRT Jakarta (5,8 km jalur ganda).
Selain itu, juga dilakukan peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 1.900 Km’sp, elektrifikasi jalur kereta 145,24 Km, dan pembangunan/modernisasi stasiun kereta api sebanyak 88 stasiun.
Untuk memperkuat konektivitas pariwisata, Kementerian Perhubungan membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan aksesibilitas.
Selain itu Kemenhubn juga fokus mewujudkan konektivitas transpotasi untuk mendukung logistik sehingga kapal besar dapat datang dan semakin ekonomis. Kemudian, Kemenhub juga meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di Wilayah Timur Indonesia, serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
berbagai pembangunan yang telah dilakukan menjadi lompatan pertama yang tidak mudah untuk dilakukan, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas menjadi 5 besar kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.
Kmenhb berupaya membangun sejumlah infrastruktur transportasi yang memiliki multiplayer effect. Jadi selain meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mobilitas masyarakat, infrastruktur transportasi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan titik-titik pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperlancar aktivitas perekonomian.
Pada saat yang bersamaan, Kementerian Perhubungan terus menggenjot pendanaan kreatif (creative financing) pembangunan infrastruktur transportasi nasional melalui berbagai skema kerja sama, dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Pendanaan kreatif non APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terus dilakukan, untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Dimana masih ada gap atau selisih yang cukup besar yaitu antara kebutuhan investasi infrastruktur transportasi dengan kemampuan pendanaan APBN. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebutuhannya mencapai Rp. 1.288 Triliun dan masih ada gap dengan sumber pendanaan APBN per tahunnya sekitar 40-65%.
Sejumlah upaya yang dilakukan Kemenhub untuk meningkatkan pelaksanaan proyek KPBU di sektor transportasi yaitu: meningkatkan pemahaman para SDM Perhubungan tentang best practice proyek KPBU, mengevaluasi secara berkala untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dikerjasamakan, melakukan penyederhanaan dan penyesuaian regulasi internal, mengusulkan simplifikasi proses KPBU, melakukan penguatan struktur simpul KPBU yang ada di Kemenhub, dan lain sebagainya.
Proyek KPBU di Kemenhub jumlahnya semakin bertambah. Hingga saat ini, sudah ada 17 proyek KPBU yang terdiri dari: 2 (dua) proyek di sektor transportasi udara, 4 (empat) proyek di sektor transportasi laut, 9 (sembilan) proyek di sektor transportasi darat dan perkotaan, dan 2 (dua) proyek di sektor perkeretaapian.
Dari 17 proyek, beberapa diantaranya yaitu, pembangunan KA Makassar-Pare Pare sepanjang 142 Km dengan nilai investasi sebesar USD 67,89 Juta. Kemudian, pembangunan Pelabuhan Patimban dengan nilai investasi sebesar USD 1,09 Miliar, serta Pelabuhan Anggrek dengan nilai investasi sebesar USD 71,49 Juta.
Saat ini pihak swasta sudah mulai menunjukkan partisipasinya, salah satunya Bandara Dhoho Kediri yang dibangun dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembangunannya dilakukan oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya PT Surya Dhoho Investama.
Selain itu, pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) dengan nilai investasi sebesar USD 119,22 Juta.
Di sepanjang tahun 2024 Kemenhub memiliki beberapa program kerja, antara lain: dukungan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dukungan layanan Buy The Service (BTS) di 10 Kota, layanan angkutan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.
Dalam melaksanakan program kerja di tahun 2024, Kemenhub mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan", dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, peningkatan keselamatan dan keamanan sektor transportasi, peningkatan SDM sektor transportasi, pemerataan pembangunan nasional, pelaksanaan program pro kerakyatan, keberlanjutan program multiyears contract, pemenuhan Program Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), perencanaan dan pengembangan IKN, transportasi massal perkotaan, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbaharukan.
Tahun 2024, Kemenhub memiliki pagu anggaran Rp38,60 triliun, dengan rincian pagu berdasarkan program yang dialokasikan antara lain 26% atau Rp10,20 triliun untuk dukungan manajemen, 6% atau Rp2,47 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta 67% atau Rp25,92 triliun untuk infrastruktur konektivitas.