Kinerja Sektor Jasa keuangan Kalimantan Selatan Tumbuh Positif, Mendukung Peningkatan Perekonomian Kalimantan Selatan

TRUSTNEWS.ID,. - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai kinerja sektor jasa keuangan Provinsi Kalimantan Selatan hingga Desember 2024 dalam kondisi stabil dan tumbuh positif mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami pertumbuhan 5,15 persen secara year-on-year pada Triwulan IV 2024, sedangkan secara cumulative to cumulative pertumbuhannya 5,05 persen. 

Pertumbuhan 5,15 persen (yoy) tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan nasional (5,02 persen yoy) dan kedua tertinggi di wilayah regional Kalimantan, yaitu setelah Kalimantan Timur 6,17 persen (yoy), Kalimantan Barat (4,98 persen yoy), Kalimantan Utara (4,66 persen yoy), dan Kalimantan Tengah (4,43 persen yoy).

Perkembangan Industri Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Kalsel terus melanjutkan tren positif. Pada Desember 2024, Kredit perbankan meningkat menjadi Rp77,77 triliun, atau tumbuh 20,23 persen yoy (November 2024: 21,64 persen yoy). Untuk pertumbuhan penyaluran kredit utamanya didorong oleh kredit produktif dengan porsi sebesar 54,54 persen. (November 2024: 60,62 persen). 

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat meningkat sebesar 15,22 persen yoy (November 2024: 13,65 persen yoy) menjadi Rp102,47 triliun. 

Sementara aset menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,20 persen menjadi Rp102,47 triliun (November 2024: 15,51 persen). Adapun intermediasi perbankan cukup baik dengan Loan-to-Deposit Ratio (LDR) sebesar 84,19 persen dan profil risiko perbankan yang relatif terjaga dengan Non-Performing Loan (NPL) Nett sebesar 0,95 persen (November 2024: 0,94 persen).

Sementara itu, kinerja perbankan syariah tetap menunjukkan pertumbuhan positif dengan rincian Aset, DPK, Pembiayaan Kalsel secara yoy tumbuh 14,76 persen, 13,77 persen, dan 14,18 persen di mana Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 83,84 persen dan Non-Performing Finance Nett sebesar 0,69 persen.

Perkembangan Industri Keuangan Nonbank

Terdapat 1 Dana Pensiun yang berkantor pusat di Kalsel, yaitu Dana Pensiun BPD Kalsel. Total aset dana pensiun dalam 5 tahun terakhir konsisten meningkat, sebesar 8,26 persen secara yoy.

Posisi Desember 2024, penyaluran pembiayaan modal ventura di Kalsel Rp97 miliar. Nominal pembiayaan tersebut meningkat 29,3 persen secara yoy dengan Non-Performing Financing (NPF) terjaga di angka 1,26 persen dan lebih rendah dibanding NPF Nasional 3,01 persen.

Kota Banjarmasin merupakan daerah tertinggi penyaluran pembiayaan tersebut dengan nilai Rp62 miliar atau 64,57 persen dari total penyaluran di Kalsel, diikuti Kota Banjarbaru Rp20 miliar atau 20,59 persen.

Sementara itu, peningkatan penyaluran pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan (PP) sebesar 3,60 persen yoy dengan NPF terjaga stabil di 1,69 persen (lebih rendah daripada Nasional dengan NPF: 2,70 persen).

Penyaluran tertinggi diserap oleh kegiatan investasi, yaitu sebesar Rp5,9 triliun, diikuti oleh pembiayaan multiguna sebanyak Rp4,2 triliun, dan modal kerja sebesar Rp1,4 triliun. Sebanyak 31,33 persen dari total pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk sektor Pertambangan dan Penggalian.

Pada industri fintech peer to peer lending (P2P), outstanding pembiayaan pada November 2024 tumbuh 53,67 persen yoy dengan nominal sebesar Rp831 miliar (jumlah rekening penerima pinjaman aktif sebanyak 292.836 entitas). Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga pada 1,81 persen (lebih rendah dari Nasional sebesar 2,52%).

Akumulasi dana yang bersumber dari pemberi pinjaman di Kalsel sebesar Rp319,8 miliar, sedangkan akumulasi penyaluran pinjaman Rp8,8 triliun. Dengan demikian suber pinjaman oleh borrower lebih banyak berasal dari luar Kalsel.

Perkembangan Pasar Modal

Per Desember 2024, sektor Pasar Modal di Kalsel menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kepemilikan saham, jumlah Single Investor Identification (SID), dan nilai transaksi saham secara berturut-turut sebesar 98,75 persen yoy, 8,61 persen yoy, dan 59,34 persen yoy.

Sementara itu, dari sisi nilai penjualan APERD, tercatat sebesar Rp317 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 9.384 nasabah. Kalsel menjadi provinsi dengan nilai kepemilikan saham tertinggi di antara provinsi lain se-Kalimantan, yaitu sebanyak Rp159,6 triliun. Di sisi lain, data OJK menunjukkan bahwa investor di Kalsel didominasi oleh individu (99,92 persen atau sebanyak 173.981 akun).

Edukasi dan Pelindungan Konsumen Sepanjang 2024, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 80 kegiatan edukasi dengan total peserta mencapai 10.448 orang di seluruh kab/kota di Kalimantan Selatan.

Dari sisi pelindungan konsumen, pada tahun 2024 tercatat 4.905 layanan konsumen yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan rincian 3.589 pertanyaan, 931 informasi, dan 385 pengaduan.

Seluruh layanan konsumen telah ditindaklanjuti oleh LJK terkait. LPBBTI menjadi PUJK terbanyak yang menerima pengaduan, yaitu sebanyak 34,37 persen dari total pengaduan. Secara umum, terdapat lima jenis permasalahan yang terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, permintaan iDeb SLIK sejak Januari s.d. Desember 2024 sebanyak 11.813 permintaan, yang terdiri dari 4.742 permintaan daring dan 7.071 permintaan walk-in, sehingga secara rerata 45 permintaan SLIK diproses OJK Provinsi Kalimantan Selatan per hari.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

TPAKD di Kalimantan Selatan terus berkolaborasi meningkatkan akses keuangan di daerah. Penyaluran kredit melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) PADA pada tahun 2024 telah dimanfaatkan oleh 5.532 debitur di Kalimantan Selatan dengan total penyaluran sebesar Rp59,2 miliar.

Sementara itu, kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh TPAKD se-Kalimantan Selatan sebanyak 71 kegiatan, penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebanyak 1.790 hektar area pertanian, dan pembukaan rekening SimPel kepada 20.804 pelajar.

OJK Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa menjaga kinerja sektor jasa keuangan, melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan, serta berkolaborasi dengan pemangku kepetingan sehingga mampu memperkuat dan meningkatkan perekonomian di daerah.