Sebut Syarat Pendaftaran Janggal, Para Bakal Calon Ketum APJATI Keberatan

Jakarta - Salah satu Bakal Calon Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Marlinda Irwanti mengaku menemukan kejanggalan terkait persyaratan pencalonan Ketum APJATI periode 2020-2024. Menurutnya, persyaratan membayar minimal Rp250 juta untuk setiap kandidat Caketum dinilai memberatkan. 

"Apalagi, ini masih minim transparansi terkait anggaran pelaksanaan Munas APJATI yang akan berlangsung pada tanggal 26 November 2020 nanti. Sehingga kita tidak tahu, apakah betul pelaksanaan Munas tidak ada sponsornya? Sampai-sampai setiap kandidat harus membayar Rp250 juta," ujarnya usai melakukan pendaftaran Calon Ketua Umum APJATI di kantor DPP APJATI, Jakarta, Senin (16/11).

Marlinda mengungkapkan bahwa persyaratan itu tidak pernah ada dalam AD/ART APJATI. Sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan aturan dan berpotensi melanggar AD/ART APJATI.

Tak hanya itu, persyaratan untuk mendapat dukungan minimal 10 persen dari jumlah anggota juga dinilai tidak masuk akal. Sebab, saat ini masih dalam proses penyaringan bakal calon ketua umum, belum memasuki tahap penetapan calon. 

Sehingga hal ini akan membatasi hak suara dari sekitar 140 perusahaan yang menjadi anggota dalam bursa pemilihan Ketua Umum APJATI. 

"Kita ini ingin proses pemilihan dapat berjalan secara demokratis. Semua anggota memiliki hak suara yang sama," katanya.

Di tempat yang sama, kandidat lainnya, Ahmad Faisol mengungkapkan ada satu persyaratan yang dinilai janggal, yakni pernah menjadi pengurus APJATI minimal satu periode. Padahal, dirinya mengaku pernah menduduki sebagai pengurus di organisasi tersebut. 

"Padahal saya ini pernah menjadi pengurus, tapi tidak pernah dicatat," kata pria yang akrab disapa Gus Faisol ini.

Meski demikian, dirinya mengaku akan taat pada peraturan yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi APJATI tersebut. Sebab, hal ini akan menjadi contoh untuk kandidat lainnya agar taat pada peraturan.

"Saya akan taat pada produk hukum yang telah dibuat, dalam hal ini AD/ART APJATI," tegas Faisol.

Untuk diketahui, pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) APJATI akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 November 2020 di Bandung. Agenda empat tahunan ini akan memperebutkan kursi Ketua Umum APJATI periode 2020-2024.
[01:14, 11/16/2020] Hendri: Syiap