Membangun Kemandirian Pertanian Abdya

Kabupaten Aceh Barat Daya memberi bukti nyata bagaimana sektor pertanian mampu menjawab kemandirian masyarakat di tengah berbagai keterbatasan. Angka kemiskinan terus turun di tengah pandemi.

Siapa nyana, sektor pertanian mampu jadi juru selamat dari dampak pandemi Covid-19 yang bagai lorong gelap tak berujung. Tak hanya kebal, sektor pertanian bahkan menjadi kunci utama dalam meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional yang sempat Terperosok. Bahkan, sektor ini pula menjadisumber ekonomi keluarga karena mampu membuka lapangan kerja secara luas.

Kondisi di atas dirasakan betul oleh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Sebagai kabupaten yang menjadi sentra produksi padi di wilayah barat dan selatan Aceh, kondisi keuangan Abdya tercatat masih stabil, meski di masa pandemi Covid-19.

"Situasi ekonomi kita tidak terguncang sekali, baik kepada rakyat maupun pemerintah," ujar Akmal Ibrahim, Bupati Abdya dalam perbincangan dengan TrustNews.

"Tahun ini, pemerintah pusat memangkas anggaran sebesar Rp 71 miliar, meski demikian, gaji pegawai tetap lancar, daerah tidak ada hutang dengan pihak ketiga dan tidak ada defisit. Malah kita ada surplus walaupun sedikit. Insya Allah Abdya aman-aman saja," tambahnya.

Menyadari pertanian menjadi tulang punggung kehidupan, tidak aneh jika Abdya sangat serius dalam urusan pertanian. Tengok saja, di Mei, dilakukan penanaman padi secara serempak di area seluas 10.289 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blangpidie, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil.

Hasilnya, tiga bulan kemudian, tepatnya awal Juli, produksi padi di wilayah Abdya kali ini melebihi target nasional yang rata-rata 5,3 ton per hektar, menjadi delapan ton per hektar secara rata-rata tiap kecamatan.

"Sebagai kepala pemerintahan, saya hanya memberikan fasilitas kepada rakyat untuk bisa menggenjot produksi mereka sendiri. Mereka punya produksi di sektor pertanian, budidaya perikanan dan kelautan. Apa yang mereka butuhkan untuk menggenjot produksi ya, kita penuhi. Hasilnya, bidang pangan kita surplus dan sawit kita bagus," paparnya.

Sebagai bupati Abdya dua periode, Akmal meyakini bahwa kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah memfasilitasi dalam rangka menggenjot produksi rakyat itu sendiri. Fasilitas itu diantaranya, membagikan bibit dan lahan sawit gratis seluas 2 hektar per kepala keluarga.

Sedangkan untuk petani di sawah menurunkan biaya produksi atau pengeluaran petani seperti memberikan pupuk, bajak sawah dan bibit secara gratis, membangun irigasi dan jalan menuju ke sawah, sehingga memudahkan mereka mengangkut hasil panennya.

"Anggaran terbesar Abdya itu pertanian. Kita fokus dan memberikan fasilitas untuk itu. Walaupun gembar-gembor terjadi penampakan angka kemiskinan di Aceh, tidak di Abdya. Setiap tahun tercatat angka kemiskinan turun," tegasnya.

Akmal menyebutkan, pada periode pertamanya memimpin, angka kemiskinan di Abdya turun secara konsisten di atas 2 persen, atau selama 5 tahun angka kemiskinan turun di atas sepuluh persen lebih.

"Kalau sekarang kan di atas satu persen, kalau periode pertama saya itu dua persen lebih pertahun, dan itu prestasi yang bagus secara nasional," ungkapnya.

Kunci lain yang dipegangnya adalah komunikasi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam hal pengelolaan anggaran.

"Misalnya kondisi keuangan tidak memungkinkan, kami tidak saling memaksa tetapi saling mengerti, dan Alhamdulillah hasilnya baik, pemerintah tidak terbebani. Bersyukur kita Sehingga kita tidak seperti kabupaten lain yang sempat tidak sanggup membayar gaji pegawainya," ujarnya memberi contoh.

"Disamping kinerja keuangan kita profesional dalam pengelolaan keuangan, saat ini setiap mata anggaran yang dikeluarkan juga berdaaarkan sepengetahuan saya, sehingga mana yang perlu dan yang tidak perlu bisa terkontrol," urainya.

Meski memiliki sejumlah capaian, Akmal mengakui, masih banyak yang harus dibenahi untuk memajukan Abdya. Hanya saja pembenahan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh kabupaten, tapi juga dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

"Kita butuh pemerintah pusat membangun infrastruktur baik itu jalan, jembatan hingga pelabuhan. Jalan dan jembatan sangat dibutuhkan oleh para petani sebagai arus lalu lintas produksi. Begitu juga pelabuhan sehingga tidak perlu pergi jauh ke Medan, Sumatera Utara, untuk melakukan ekspor," paparnya.

"Kita selalu mengatakan membangun ketahanan nasional melalui pangan. Abdya sudah melakukannya dan kita juga sudah mengusulkan Abdya memiliki Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) dan semuanya sudah kita siapkan baik perencanaan, Amdal dan lokasinya, tapi prosesnya masih lama," pungkasnya. (TN)