TrustNews.Id - Pandemi COVID19 telah menyerang secara global di seluruh dunia hampir dalam waktu tiga tahun ini. Pandemi ini secara signifikan berpengaruh terhadap roda perekonomian, sejumlah daerah di Indonesia, bahkan dunia.
Demikian pula halnya dengan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaruh COVID 19 dalam perekonomian juga melemahkan daya beli masyarakat, dan yang paling banyak sangat terasa terutama pada golongan masyarakat menengah ke bawah.
Untuk itu guna tetap menjaga keberlangsungan perekonomian di wilayah yang dikenal dengan Kota Seribu senyuman itu tetap berjalan baik, sejumlah langkah telah ditetapkan pemkot setempat. Langkah utama pertama yang dilakukan adalah membuat masyarakat tidak panik, khususnya di tengah situasi pandemik saat tahun 2020 dan 2021.
Hal ini dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat tetap berjalan walaupun pasti ada perlambatan di awal-awal pandemi. Seiring dengan percepatan vaksinasi Covid-19 dan protokol kesehatan, aktivitas masyarakat berangsur normal mulai di pertengahan tahun 2021.
Kedua, meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dosis 1 dan dosis 2. Pada akhir tahun 2021, capaian vaksinasi Covid-19 Kota Pangkalpinang di atas rata-rata nasional. “Hal ini berdampak positif ke seluruh sektor sehingga perekonomian dapat “rebound” kembali ke pertumbuhan ekonomi yang positif. Bahkan menyentuh angka pertumbuhan ekonomi sebesar 9,27% pada tahun 2021,” Walikota Pangkalpinang Dr.H.Maulan Aklil,S.IP,M.Si, kepada TrustNews dalam keterangan tertulisnya.
Peningkatan nilai investasi di Kota Pangkalpinang sangat penting, karena sebagai barometer menarik atau tidaknya suatu Kota. Pada tahun 2021 nilai investasi di Kota Pangkalpinang mencapai kurang lebih Rp 3,3 triliun di tahun 2021, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah Kota Pangkalpinang.
Naik drastis sekitar 502,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 550 miliar. Prestasi ini bisa terwujud berkat kerja keras dan kepiawaian dalam menentukan strategi serta prioritas yang tepat oleh Maulan Aklil dan seluruh jajarannya. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, terutama dalam memasuki pandemi, tantangan yang dihadapi sangat kuat.
“Bagi pemerintah daerah yang memiliki kekuatan APBD terbatas hal ini tentu saja menjadi tantangan cukup besar dalam optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Karenanya, Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memiliki strategi lain sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran yang bersumber dari APBD saja, namun juga melalui non APBD,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Maulan Aklil, pihaknya mengarahkan swasta untuk mengalokasikan dana CSR ke Pemerintah Kota Pangkalpinang guna pembangunan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah penting dengan berupaya mendapat alokasi melalui dana pusat baik itu melalui APBN Murni maupun DAK.
Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat kecil, memiliki program “Natak UMKM” yang digagas oleh Walikota Pangkalpinang, Monica Haprinda. Program “Natak UMKM” ini adalah suatu bentuk upaya kami untuk mensupport dan mempromosikan secara gratis produk -produk UMKM masyarakat lokal Kota Pangkalpinang melalui sosial media dan dapat dipesan secara online juga.
(tn/san)