BP2SDM KLHK Dan SMKK Plus

TRUSTNEWS.ID - Sekolah Menengah Kehutanan tak melulu bicara soal hutan. Lulusannya juga mahir soal pencemaran lingkungan, air, udara hingga limbah B3. Upaya meningkatkan SDM KLHK.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2SDM KLHK) sepanjang 2022, fokus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang lingkungan. Jumlahnya mencapai, 2.637 orang SDM KLHK serta melakukan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan pada 176 lembaga pada 2022. 

Tak hanya itu, pada tahun ini, BP2SDM KLHK juga meningkatkan kapasitas penyuluh sebanyak 2.070 orang.

Kemudian, pendampingan kepada 140 Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dan Wanawiyata Widyakarya. Serta, meluluskan 470 siswa SMK Kehutanan Negeri yang kompeten dan bersertifikat. 

Ade Palguna Ruteka, Plt BP2SDM KLHK, mengatakan saat ini BP2SDM memiliki jumlah penyuluh 3.000 personel yang tersebar di seluruh Indonesia. Para penyuluh memiliki tugas dan kewenangan melakukan bimbingan terhadap masyarakat di kawasan  hutan, supaya masyarakat tidak masuk ke dalam kawasan hutan dan tidak merusak hutan.

"Itulah tugas penyuluh di lapangan. Hanya saja keberadaan penyuluh yang ada di daerah di bawah naungan Pemda setempat. Sedangkan kita yang di outsat juga punya penyuluh yang biasanya menempel di Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)," ujar Ade Palguna Ruteka kepada TrustNews.

Terkait dengan keberadaan SMKK, dirinya mengajukan usulan agar luas cakupan pendidikan diperluas tidak lagi hanya menitikberatkan kehutanan. Tapi menambahkan kurikulum 'lingkungan' dalam pembelajarannya. 

"Saya sudah mengajukan usulan kepada kementerian agar SMK-SMK di bawah KLHK tidak melulu berurusan dengan hutan. Karena kami sudah bergabung dengan lingkungan, apalagi dengan sistim 'merdeka belajar' memungkinkan untuk pengembangan kurikulum yang baru," ungkapnya. 

Tak hanya ingin menambah kurikulum baru dan lama siswa PKL, Ade juga ingin siswa-siswi yang diterima di SMKK berasal dari kalangan yang tidak mampu, kurang pintar dan mereka yang tinggal di sekitar kawasan. 

"Saya ingin SMKK yang gratis ini bisa dinikmati oleh anak-anak yang tidak mampu sehingga ada pemerataan pendidikan. Selain itu juga memberi prioritas anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan hutan, saya naikkan jadi 59 persen jatahnya. Termasuk anak-anak yang kurang pintar, alasannya anak-anak yang pintar peluangnya mendapat sekolah yang baik jauh lebih besar," pungkasnya.