Peningkatan Konsumsi dan Perdagangan Sambut Hari Raya Dorong Kinerja Ekonomi dan Fiskal s.d April 2023

TRUSTNEWS.ID,. JAKARTA, 25 Mei 2023 - Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat antar unit-unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Kanwil Ditjen Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta telah menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan periode 30 April 2023. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain, Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Hari Prabowo, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan penjelasan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 30 April 2023 mencapai Rp646,94 triliun, yang setara dengan 47,52% dari target yang ditetapkan, sedangkan pagu belanja terealisasi sebesar Rp152,65 triliun (24,85% dari pagu). Hasilnya terdapat surplus regional sebesar Rp494,29 triliun (66,17% dari target).

Selain itu, pada bulan April 2023, tingkat inflasi di DKI Jakarta mencapai 0,40% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-to-m), 1,04% dihitung dari awal tahun periode berjalan (y-to-d), dan 3,69% dihitung dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Perkembangan inflasi di DKI Jakarta menunjukkan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa kota di Pulau Jawa seperti Surabaya (5,64%) dan Bandung (4,17%), serta masih berada di bawah tingkat inflasi nasional (4,33%).

“Kinerja Ekonomi dan Fiskal DKI Jakarta di bulan April 2023 ikut menumbuhkan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan tetap mewaspadai risiko perekonomian global. Pendapatan Negara mengalami pertumbuhan hampir di semua komponen. Selain itu, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung peran nyata APBN bagi masyarakat," jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional DKI Jakarta Periode Data s.d. 30 April 2023, Jakarta, Kamis (25/05).

Dinamika kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus berlanjut.

Pada April 2023, kasus terkonfirmasi COVID-19 DKI Jakarta adalah sebanyak 1.557.567 orang dan pasien yang harus melakukan perawatan sebanyak 3.507 orang. Meskipun perkembangan kasus COVID-19 pada bulan April 2023 relatif stabil, namun perlu diwaspadai adanya lonjakan pasien yang memerlukan perawatan, mencapai 106,54% dibandingkan Maret 2023 dengan tingkat kesembuhan sebesar 98,73% atau 1.537.756 orang. Sementara itu, kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia mencapai 16.034 orang atau naik 0,33% dibandingkan periode bulan sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat terus bersinergi dalam upaya pencegahan COVID-19, salah satunya melalui program vaksinasi yang telah mencapai 12,59 juta jiwa untuk vaksin pertama, 10,95 juta jiwa untuk vaksin kedua, 5,35 juta jiwa untuk vaksin booster pertama, dan 0,65 juta jiwa untuk vaksin booster kedua.

Perkembangan Ekonomi Regional

Perekonomian DKI Jakarta menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2023. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta mencapai 4,95% (yoy), yang didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat dan menurunnya harga komoditas energi. Pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui belanja APBN. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,05 poin atau menjadi sebesar 108,14 poin, dan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,02 poin atau menjadi sebesar 106,36 poin pada periode April 2023.

Kondisi Fiskal Regional:

Kinerja Penerimaan makin menguat.

Kinerja penerimaan APBN DKI Jakarta hingga 30 April 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penerimaan APBN DKI Jakarta s.d. 30 April 2023 mencapai Rp646,94 triliun setara dengan 47,52% dari target yang ditetapkan, meningkat 18,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh terakselerasinya hampir seluruh komponen penerimaan. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor antara lain kenaikan aktivitas ekonomi yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, pertumbuhan sektor usaha dominan berupa pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 dan 192/PMK.010/2022.

Kinerja Belanja mengalami akselerasi. Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta s.d. 30 April 2023 terealisasi sebesar Rp152,65 triliun atau 24,85% dari pagu, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu sebesar 21,70% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp148,01 triliun (24,86% dari pagu), utamanya untuk pembayaran Bansos Kemendikbud yang merupakan program penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), serta untuk Kemendagri dengan realisasi operasional yang cukup besar (seperti belanja pegawai dan kontrak-kontrak sewa untuk keperluan operasional).

Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 30 April 2023 mencapai Rp4,64 triliun atau sebesar 24,56% dari pagu. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Realisasi TKD tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terealisasi sebesar Rp3,06 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,19 triliun, dan realisasi Hibah sebesar Rp0,39 triliun. Tiga komponen penyaluran DAK Non Fisik dengan realisasi terbesar adalah Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah sebesar Rp348,77 miliar, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp192,24 miliar, serta Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah sebesar Rp9,26 miliar. Peningkatan dalam penyaluran transfer ke daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih baik.

Kinerja APBD Regional:

Kinerja APBD Regional DKI Jakarta menunjukan tren positif. Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 30 April 2023 mencapai Rp16,47 triliun atau 22,15% target, mengalami peningkatan 39,79% (yoy). Sementara itu, Belanja Daerah mencapai Rp12,44 triliun atau 16,67% dari pagu, tumbuh 36,17% (yoy). Pendapatan dan belanja daerah tersebut berkontribusi pada surplus APBD DKI Jakarta sebesar Rp4,04 triliun atau mengalami pertumbuhan 52,27% (yoy), yang mencerminkan kinerja APBD yang baik dan memberikan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat.

Analisis Tematik: Penguatan Local Taxing Power

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan perhatian khusus terhadap strategi penguatan local taxing power. Local taxing power merujuk pada kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Hal ini menjadi dasar bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor berperan dalam mengawal implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, termasuk penguatan local taxing power, guna meningkatkan kemandirian daerah dan optimalisasi PAD.