Kinerja APBN dan APBD Positif Seiring dengan Inflasi Yang Terkendali Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat

TRUSTNEWS.ID,. 30 November 2023 - Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan periode bulan Oktober 2023. Dalam konferensi pers ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Agus Budi Prasetyo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta Muhammad Hilal Nur Sholihin, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan penjelasan terkait kinerja APBN dan APBD di Provinsi DKI Jakarta.

1. Hingga Oktober 2023, aktivitas ekonomi DKI Jakarta terjaga dengan baik. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulan III 2023 mencapai 4,93% (yoy) dan 0,21% (q-to-q). Keyakinan konsumsi masyarakat masih terjaga dalam zona optimis (>100) yang ditunjukkan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta mencapai 136,71 atau lebih tinggi dari IKK Nasional sebesar 124,30. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga tetap terjaga dengan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang saat ini yang berada pada level 122,38. Harapan masyarakat dalam melakukan konsumsi tetap tinggi yang ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada level 151,05.
2. Inflasi DKI Jakarta bulan Oktober 2023 masih terkendali di level 2,08% (yoy), meningkat bila dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,89% (yoy) disebabkan adanya kenaikan harga sebagian besar kelompok pengeluaran, namun secara tren mengalami penurunan yang dimulai sejak bulan Maret 2023.
3. Secara netto neraca perdagangan mengalami kontraksi senilai US$1,34miliar. Ekspor mengalami kontraksi sedangkan impor mengalami ekspansi. Pada Oktober 2023, ekspor tercatat US$4,74miliar (terkontraksi 6,50% mtm) dengan top komoditi ekspor berupa mobil, pangan olahan dan sepatu dan alas kaki, serta impor tercatat US$6,08miliar (terekspansi 6,10% mtm) dengan top komoditi berupa mobil, mesin dan plastik bentuk asal. 
4. Kinerja APBN Regional DKI Jakarta di bulan Oktober 2023 tetap kuat ditopang oleh Pendapatan Negara yang tumbuh positif pada komponen PPh Non Migas, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai, Penerimaan SDA, serta Bagian Laba BUMN. Realisasi pendapatan mencapai Rp1.415,25 triliun atau setara dengan 103,57% dari target, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp443,08 triliun atau setara dengan 70,45% dari pagu, sehingga terdapat surplus APBN regional sebesar Rp972,17 triliun.
5. Kinerja Belanja APBN Regional DKI Jakarta sampai dengan Oktober 2023 mengalami akselerasi dibandingkan persentase realisasi belanja s.d. 31 Oktober 2022 yang tercatat 65,35% dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp431,29 triliun (70,65%) dari pagu, mengalami akselerasi dibandingkan persentase realisasi s.d 31 Oktober 2022 yang tercatat 65,24% dari pagu. Sebagian realisasi BPP digunakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM, melalui Belanja Pendidikan. Pertama, Program Pendidikan Tinggi untuk Kegiatan Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebesar Rp10,60 triliun kepada 542 perguruan tinggi dan 921.053 mahasiswa. Kedua, Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan untuk Kegiatan Pengembangan Film, Musik dan Media sebesar Rp195,24 miliar sebanyak 52 kegiatan. Ketiga, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Kegiatan Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah sebesar Rp7,14 triliun dan Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp303,39 miliar kepada 2.156 SMK.
6. Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp11,78 triliun (63,81% dari pagu), meningkat 0,39% (mtm). Realisasi TKD tersebut terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp9,19 triliun yang dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp0,02 triliun untuk mendukung pemberian pelayanan publik di tingkat kelurahan, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp2,54 triliun untuk mendukung peningkatan operasional satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA, serta realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp17,59 miliar untuk perlindungan sosial seperti bansos dan dukungan terhadap UMKM.
7. Pendapatan Negara hingga akhir Oktober 2023 tumbuh positif 2,90% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ditopang oleh pertumbuhan Pajak Dalam Negeri 4,18% (yoy) dan Pajak Perdagangan Internasional 0,55% (yoy). Penerimaan APBN DKI Jakarta s.d. 31 Oktober 2023 mencapai Rp1.415,25 triliun, setara dengan 103,57% dari target yang ditetapkan.
8. Penerimaan Pajak hingga Oktober 2023 mencapai Rp1.097,45 triliun (96,09% dari target), tumbuh positif 4,17% (yoy). Kinerja Penerimaan Pajak didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, meskipun mengalami tren perlambatan yang disebabkan berlanjutnya tren pertumbuhan negatif pada dua sektor dominan yaitu industri pengolahan dan perdagangan.
9. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp19,51 triliun (84,55% dari target), mengalami peningkatan 1,00% (yoy) ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk 1,80 % (yoy) dan peningkatan penerimaan Cukai 22,55% (yoy). Sementara itu, Penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan 78,91% (yoy) akibat adanya penurunan harga komoditas terutama referensi CPO yang masih di bawah rata-rata.
10. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Oktober 2023 mencapai Rp296,91 triliun atau 147,81% dari target. Capaian ini utamanya ditopang oleh komponen penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp104,53 triliun yang meningkat 23,53% (yoy), disebabkan oleh penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022, dan Bagian Laba BUMN sebesar Rp74,08 triliun yang meningkat 82,05% (yoy), disumbang oleh setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan.
11. Kinerja APBD masih mencatat surplus. Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 31 Oktober 2023 mencapai Rp54,70 triliun (73,55% dari target) atau tumbuh 1,38% (yoy), didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 10,25% (yoy) yang mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan tingkat kemandirian Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Belanja Daerah mencapai Rp42,70 triliun (46,23% dari pagu) atau terkontraksi 2,12% (yoy). Realisasi pendapatan dan belanja APBD DKI Jakarta s.d. 31 Oktober 2023 kembali mencatat surplus sebesar Rp12,00 triliun.
12. Sebagai kesimpulan, aktivitas ekonomi masyarakat di DKI Jakarta masih terjaga dengan baik, didukung kinerja APBN dan APBD yang tetap kuat seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali. Dukungan fiskal dari APBN dan APBD DKI Jakarta terus diupayakan dan diharmonisasikan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi regional dan perlindungan sosial masyarakat.