Pindah Ibu Kota Negara Jadi Perhatian Dunia

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tak hanya dalam negeri, dunia internasional pun menyoroti.

Pengumuman Presiden Joko Widodo soal rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tak hanya menarik perhatian masyarakat di dalam negeri saja. Sejumlah media besar dunia pun menurunkan laporan pemindahan ibu kota tersebut.
The New York Times menurunkan laporan,  “Jakarta, the Indonesian capital, is the city that people love to hate.
With a population of about 10 million, Jakarta is steadily sinking. Its traffic is legendary. Its air quality ranks among the world’s worst. It has few parks or cultural monuments. Even walking on its sidewalks is a hazardous exercise….”.
Sementara BBC Inggris memuat, “The current capital, Jakarta, home to more than 10 million people, sits on swampy land. Parts of the city are sinking by as much as 25cm (10in) a year and almost half now sits below sea level. No name was given for the capital's planned replacement….”.
Sedangkan TIME, “ Indonesia will build a new capital city on the island of Borneo, home to some of the world’s biggest coal reserves and and orangutan habitats, as President Joko Widodo seeks to ease pressure on congested and sinking Jakarta…,”.
Bahkan, rencana pemindahan ibu kota tersebut sampai ke Rusia. Media RTE melaporkan,  “Indonesia plans to move its capital to Borneo island from Jakarta, a crowded, polluted city on the north coast of Java island that is slowly sinking, the president said…,”.
Tak ketinggalan Al Jazeera, “"It is a strategic location at the centre of Indonesia, close to growing urban area," President Widodo told a news conference in Jakarta…,”.
Bahkan, Bank Dunia pun mencermati rencana pemindahan ibu kota tersebut. Ini dikemukakan Country Director of the World Bank Indonesia Rodrigo Chaves.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jokowi telah menentukan keputusan yang terbaik ketika berencana memindahkan ibu kota ke Kaltim.
"Presiden Jokowi sudah menemukan tempat. Saya pikir itu keputusan mereka yang terbaik," ujarnya. 
Rodrigo meyakini pemerintah Indonesia sudah melakukan analisis terbaik dari sisi biaya, keuntungan, yang menjadi latar belakang pemindahan ibu kota ini.
"Saya yakin Indonesia sudah melakukan kajian, analisis terkait biaya dan keuntungannya yang akan mendukung keputusan ini. Investasi besar-besaran diperlukan di sini," ujarnya.  
Sementara di dalam negeri, rencana pemindahan tersebut menuai pro dan kontra. Bila Muhammad Idris, anggota DPD dari Kalimantan Timur, saat  memimpin doa di akhir sidang bersama DPD/DPR, di Ruang Rapat Paripurna I Gedung Nusantara DPR RI, berharap ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kaltim.
“Kami memohon Ya Allah, bulatkan tekad para pemimpin kami, pejabat lembaga tinggi negara, para alim ulama para cendekiawan, para cerdik pandai, masyarakat khususnya, untuk memindahkan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,” ucap Idris.
Maka hal berbeda ditunjukkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. 
"Jakarta itu dibuat Bung Karno (Presiden RI pertama Sukarno) dan didesain sebagai ibu kota. Jadi sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota. Terlalu bersejarah legacy dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini," kata Fahri. 
Selain memiliki nilai histori yang panjang, lanjutnya, Jakarta merepresentasikan Indonesia sebagai negara maritim. Ia menilai representasi tersebut bakal hilang jika ibu kota negara berlokasi di Kalimantan.
"Jakarta ini Sunda Kelapa dan sebagainya itu sebetulnya melambangkan tradisi maritim," ujarnya.
Fahri lantas menyinggung soal wacana pemindahan ibu kota yang sempat digaungkan Presiden RI ke-2 Soeharto. Kala itu Soeharto mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.
Fahri pun menyarankan, jika ibu kota tetap mau dipindahkan, Teluk Jakarta bisa jadi solusi. Menurutnya lokasi tersebut ideal.
Sementara Ketua MPR, Zulkifli Hasan berharap pemindahan Ibu Kota harus dikaji secara serius, terutama soal sumber dana. Apakah proses pemindahan ini akan melibatkan swasta atau menggunakan anggaran negara.
"Makanya saya mengatakan perlu kajian khusus, apakah kalau swasta itu gimana. Swasta membangun ibu kota gimana. Itu saya belum jelas betul," jelasnya usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi.
Dia bahkan mencontohkan Brazil yang pindah ibu kota sekitar empat kali.
"Jadi ya biasa aja lah. Kan Pak Presiden bilang biar setara, ada kesetaraan," ujarnya.
Dia pun tak masalah seandainya Indonesia juga melakukan pemindahan ibu kota beberapa kali sebagaimana Brazil.
"Misalnya besok Kalimantan, mungkin 10 tahun lagi di Sumatera, nanti bisa Jawa Timur, nanti bisa Sulawesi Selatan. itu kan boleh saja," kata dia.
Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu momentum untuk menertibkan pertambangan. Ia mengakui, saat ini banyak konsesi tambang yang menabrak kawasan lindung. 
"Sekalian penertiban. Di sana, (perusahaan tambang) harus menambang dengan aturan yang bagus. Masalah lingkungan harus jadi perhatian," ujar Luhut.  
Di bakal ibu kota, lanjutnya, pemerintah akan memperketat pemantauan terkait tambang liar. Selain mengatur konsesi tambang, mantan Kepala Staf Presiden RI ini memastikan pemerintah bakal menertibkan perkebunan kelapa sawit.  
Bahkan, Luhut mengatakan kedua aktivitas bisnis yang saat ini mengepung Kalimantan Timur tersebut adalah kesalahan masa lampau. 
"Ini dosa kita yang lalu," tuturnya. 
Luhut berharap, penertiban wilayah tambang dan perkebunan kelapa sawit yang sejalan dengan pemindahan ibu kota bakal mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
"Ekonomi kan selalu paling rendah. Kalau komoditas turun, ya terpapar," tuturnya.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum mau banyak bicara saat ditanya wartawan soal anggaran pemindahan Ibu Kota tersebut. 
Dia hanya mengatakan singkat, "Kami sedang bahas dengan DPR, nanti ya kita lihat saja," ujarnya singkat.
Sri Mulyani mengaku masih mempelajari master plan atau rencana induk yang dikembanghkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dari rencana induk tersebut, Sri menambahkan, Kemenkeu baru dapat melihat seberapa besar kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru. Kegiatan ini direncanakan dimulai pada tahun depan. "Gimana status asetnya dan layout kebutuhan capital spending," tuturnya  
Di sisi lain, Sri mengatakan, Kemenkeu juga harus memikirkan seluruh aset negara yang berada di ibu kota sekarang, DKI Jakarta. Hal ini akan berpengaruh pada tahapan inventarisasi dan proses pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota itu sendiri. Apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
Sri memastikan, Kemenkeu bersama kementerian terkait lainnya akan melakukan kajian berbagai poin tersebut secara matang. Aspek ini juga yang akan menjadi dasar penentuan skenario pembiayaan pemindahan ibu kota.
"Kita harapkan, dampaknya bisa seminimal mungkin untuk generasi yang akan datang," ujarnya.(TN)